Senin, 20 Agustus 2018
OJK Bakal Terbitkan Aturan Inovasi Keuangan Digital
Agus Sahbani
0

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan pengoperasian pusat inovasi keuangan digital atau Innovation Centre for Digital Financial Technology (OJK Infinity). Pusat inovasi keuangan digital ini bertujuan membangun ekosistem teknologi finansial menjadi bagian sistem keuangan nasional.

 

"Melalui OJK Infinity, industri fintech diharapkan bisa menghadirkan layanan jasa keuangan yang inovatif, efektif, efisien dan tetap mengedepankan perlindungan konsumen," kata Ketua OJK Wimboh Santoso dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (20/8/2018). Baca Juga: Mencermati Persoalan Aturan Main Uang Elektronik

 

Ia mengemukakan OJK Infinity akan berfungsi sebagai wadah diskusi serta kolaborasi antara industri, regulator, pemerintah, akademisi dan innovation hub lain untuk menuju tiga fungsi. Pertama, memfasilitasi regulatory sandbox selaku inkubator Fintech untuk menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan konsumen.

 

Kedua, sebagai innovation hub untuk pengembangan Industri Keuangan Digital (IKD) sekaligus pengembangan ekosistem IKD secara menyeluruh. Ketiga, sebagai sentra edukasi baik bagi pelaku jasa keuangan, konsumen maupun akademisi yang akan menjadi pegiat IKD sebagai pelaku ekonomi Indonesia kedepan.

 

"Dalam melaksanakan ketiga fungsi itu, OJK akan bekerja sama dalam hal pertukaran informasi serta sumber daya dengan berbagai stakeholder, antara lain dengan kementerian dan lembaga negara, serta seluruh pelaku industri jasa keuangan, asosiasi, dan perguruan tinggi untuk membentuk ekosistem keuangan digital yang komprehensif," paparnya.

 

OJK, lanjut dia, akan menerbitkan Peraturan OJK tentang Inovasi Keuangan Digital yang akan menjadi payung hukum untuk menaungi seluruh inovasi yang ada di lingkup sektor keuangan digital.

 

"Peraturan OJK ini dibentuk atas dasar perlunya landasan hukum untuk inovasi bidang keuangan yang saat ini sudah ada di masyarakat agar dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakat," kata dia.

 

Wimboh menerangkan POJK ini menerapkan pengawasan berbasis market conduct dan hanya akan mengatur hal-hal yang bersifat principle base dan juga mengatur kegiatan regulatory sandbox untuk mempelajari, menganalisa, memahami mengenai risiko, tata kelola dari model bisnis untuk sebuah fintech yang masuk dalam sandbox dengan tujuan mengetahui profil risiko serta model pengawasan dan pengaturan yang sesuai untuk model bisnis IKD tertentu.

 

Hingga saat ini, lanjutnya, jumlah perusahaan/produk peer to peer lending yang telah terdaftar di OJK berjumlah 63 dengan total penyaluran dana peer to peer sebesar Rp7,64 triliun (Juni 2018) dan telah disalurkan kepada 1,09 juta akun peminjam.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.