Rabu, 05 September 2018

Komunitas Advokat Uji Aturan Praperadilan ke MK

Pemohon meminta kepada Mahkamah agar Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto. RES

Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI) uji materi Pasal 82 Ayat (1) huruf c dan d dalam UU No. Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait proses penundaan sidang praperadilan. Permohonan ini diwakili oleh Ketua Umum AAMSI Minola Sebayang dan Sekretaris Jenderal AAMSI Herwanto.

 

Pemohon menilai Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP seharusnya hakim praperadilan dapat menunda sidang melewati batas waktu pemeriksaan praperadilan selama 7 hari, saat penyidik meminta hakim untuk melakukan penundaan. “Meski tujuan awal terbentuknya aturan ini agar Pemohon praperadilan bisa segera mendapat keadilan formil atas keabsahan penangkapan atau penahanan serta penetapan tersangka atas permintaan tersangka atau keluarganya atau kuasanya,” ujar Sekjen AAMSI Herwanto di Gedung MK, Rabu (5/9/2018).

 

Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP 

Ayat (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

  1. a....
  2. b....
  3. pemeriksaan  tersebut  dilakukan  cara  cepat  dan  selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
  4. dalam  hal  suatu  perkara  sudah  mulai  diperiksa  oleh  pengadilan negeri,  sedangkan  pemeriksaan  mengenai  permintaan  kepada  praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

 

Menurutnya, penundaan sidang praperadilan sering digunakan sebagai upaya mengulur-ulur waktu agar suatu perkara di pengadilan negeri dapat mulai disidangkan. Dengan begitu, sidang atas permintaan praperadilan menjadi gugur. Baginya, proses praperadilan yang dinyatakan gugur saat dimulainya sidang pertama pemeriksaaan perkara seperti diatur Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, sesungguhnya bukan disebabkan kealpaan Pemohon praperadilan, melainkan disebabkan kealpaan pengaturan mengenai berapa lama batas waktu dimulainya sidang pertama praperadilan yang dapat mengakibatkan prosesnya menjadi berlangsung lama.

 

“Pasal quo menjadi norma yang muatannya tidak pasti dan tidak adil, karena seseorang yang tidak melakukan kealpaan harus menanggung konsekuensi ketidakpastian hukum dalam proses praperadilan yang masih berjalan dinyatakan gugur,” sebutnya.

 

Ia mencontohkan, seperti kasus praperadilan Setya Novanto, KPK mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar praperadilan ditunda selama 3 minggu. Kemudian, hakim mengabulkan permohonan KPK dan menunda sidang satu minggu.

 

“Dengan dikabulkannya penundaan sidang praperadilan selama 1 minggu, proses penyidikan terus berjalan. Hingga, dimulainya sidang perkara Setya Novanto di pengadilan. Dan, mengakibatkan proses peradilan yang sedang berjalan menjadi gugur,” tandasnya. (Baca Juga: Praperadilan Novanto Gugur, Tak Ada Upaya Hukum Lanjutan)

 

Hermawanto menegaskan penundaan terhadap sidang praperadilan sering digunakan sebagai upaya mengulur waktu agar suatu perkara dapat mulai disidangkan. "Gugurnya praperadilan tersebut secara hakikat telah melanggar prinsip penegakan hukum yang benar dan adil yang diwujudkan dalam mekanisme praperadilan," ujarnya.

 

Dia menilai ada sifat multitafsir dalam frasa "mulai diperiksa oleh pengadilan negeri" dalam Pasal 82 ayat (1) Huruf d KUHAP yang menjadikan praperadilan gugur karena ada beberapa tafsir. Yakni, sejak berkas dilimpahkan oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri, sejak diperiksa pada sidang perdana, dan atau setelah pembacaan surat dakwaan. Tak hanya itu, aturan ini bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

 

Karena itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP  bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa “pemeriksaan  tersebut dilakukan cara cepat dan selambat- lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya” tidak dimaknai “dalam hal suatu permintaan kepada praperadilan sudah mulai diperiksa, sedangkan pemeriksaan  suatu perkara di pengadilan negeri belum dimulai, maka pengadilan negeri harus menunda  pemeriksaan suatu perkara sampai adanya putusan praperadilan.”

 

Dan, meminta  Pasal  82  ayat  (1)  huruf d KUHAP bertentangan  dengan  UUD 1945 secara mutatis mutandis apabila Pasal 82 ayat (1) huruf c telah dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. (Baca juga: Problematika Praperadilan di Indonesia Oleh: Siska Trisia*)

 

Menanggapi pemohonan ini, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai permohonan belum menjelaskan alasan-alasan atau persoalan yang muncul jika secara langsung praperadilan gugur. “Jadi, ini nanti dapat diperbaiki kembali lagi,” katanya. Dia juga memintaPemohon logika hukum yang dipakai dalam permohonan ini mohon diperjelas lagi agar para majelis hakim mudah memahami.

 

Hakim Konstitusi Suhartoyo mengingatkan aturan praperadilan ini sebelumnya pernah diputus MK melalui Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015. “Kalau tidak salah dalam putusan itu tidak dibatasi, malah objek praperadilan diperluas. Nanti bisa dilihat putusan itu,” ujarnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua