Sabtu, 15 September 2018
Edisi Magister Hukum:
Lawyer Mau Kuliah Magister? Kenali Pilihan dari 6 Kampus Hukum Terfavorit
Tersedia berbagai peminatan magister di kampus hukum terfavorit dalam negeri yang tidak kalah bermutu.
Normand Edwin Elnizar
1
Lawyer Mau Kuliah Magister? Kenali Pilihan dari 6 Kampus Hukum Terfavorit
Ilustrasi: HGW

Apa sebenarnya yang diharapkan kalangan lawyer ketika memutuskan untuk kuliah magister? Mungkin untuk menambah pengetahuan hukum yang akan menunjang kariernya. Mungkin juga untuk meningkatkan daya tawar di tengah persaingan pasar jasa hukum kepada calon klien. Bisa jadi ada kemungkinan lainnya.

 

Itu semua tentu hanya tebakan hukumonline saja. Hanya para lawyer dan Tuhan yang benar-benar tahu. Namun, ada fakta yang bisa dipastikan oleh hukumonline yaitu ada beragam pilihan menarik dari peminatan program magister yang ditawarkan kampus-kampus hukum terfavorit di Indonesia.

 

Hukumonline memilih enam sampel kampus hukum terfavorit dalam negeri berdasarkan survei pada 34 law firm ternama di awal tahun 2018. Masing-masing tiga besar kampus hukum terfavorit dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan tiga besar dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Kampus-kampus hukum tersebut ialah Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Padjadjaran (UNPAD) untuk PTN serta Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Universitas Trisakti (Trisakti), dan Universitas Pelita Harapan (UPH).

 

(Baca: Ini Dia Kampus Hukum Terfavorit 2018)

 

Menurut Dekan Fakultas Hukum UI, Melda Kamil Ariadno, sangat penting bagi calon mahasiswa memahami tentang peminatan magister hukum yang akan dipilih. Tujuannya untuk mengukur kemampuan menyelesaikan studi sebaik mungkin. “Jadi bukan asal diterima dulu saja lalu dipikirkan kemudian,” katanya saat diwawancarai hukumonline.

 

Melda berharap agar para calon mahasiswa magister hukum benar-benar sudah memastikan bahwa peminatan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang karier mereka. Hal ini akan membuat para mahasiswa magister lebih serius dan mencapai prestasi yang baik.

 

“Tentunya ini juga akan membantu pihak kampus untuk menghasilkan ahli-ahli hukum yang memang andal di bidang spesialisnya,” ujarnya.

 

Berkaitan dengan pendapat Melda, Dekan Fakultas Hukum UNPAR, Tristam Pascal Moeliono, mengakui kenyataan adanya motivasi kuliah magister sekadar untuk memperbarui gelar akademik menjadi jebolan dari kampus ternama. “Peminat di magister antara lain juga untuk ‘cuci ijazah’ ya, nggak semuanya berminat melanjutkan studi dengan benar,” katanya kepada hukumonline.

 

Penelusuran hukumonline menemukan ada peminatan yang sama dari setiap kampus hukum, tetapi juga ada peminatan khas yang tidak ditemukan di kampus lainnya. Peminatan Hukum Bisnis menjadi yang tersedia di semua kampus hukum terfavorit tersebut. Disusul oleh peminatan Kenotariatan yang hanya tidak tersedia di UNPAR.

 

Selanjutnya, ada beberapa peminatan yang memiliki kesamaan nama, namun berbeda dalam kurikulum mata kuliah. Agar anda tak salah pilih, berikut kami sajikan ragam pilihan dari enam kampus hukum terfavorit.

 

Di jajaran PTN, FH UI menjadi kampus hukum terfavorit yang menyajikan paling banyak peminatan yaitu tiga belas peminatan magister. Disusul oleh FH UGM dengan sepuluh peminatan dan UNPAD yang menyediakan sembilan peminatan. Sedangkan di jajaran PTS, Trisakti memiliki empat peminatan, UPH memiliki tiga peminatan, dan UNPAR memiliki dua peminatan.

 

Sangat disayangkan bahwa tidak semua situs daring kampus-kampus hukum ini cukup informatif mengenai peminatan magister yang disediakan. Dibandingkan dengan berbagai kampus di luar negeri yang menyajikan informasi lengkap mulai dari persyaratan mendaftar, profil pengajar, biaya kuliah, hingga deskripsi lengkap tiap mata kuliah, situs kampus-kampus hukum terfavorit ini masih minim penjelasan.

 

Bahkan kampus terbaik Indonesia sekelas UI, dengan peringkat 292 dunia di jajaran QS Top Universities, hanya menyebutkan sekilas nama-nama peminatan magister hukum yang tersedia.

 

Saat dikonfirmasi oleh hukumonline, ternyata ada peminatan yang tertutup untuk publik. Peminatan tersebut adalah program kerja sama khusus kampus hukum dengan lembaga Pemerintah. Salah satunya peminatan ilmu hukum konstruksi di UNPAR.

 

“Kalau hukum konstruksi itu kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Harus menjadi pegawai PU dan mendapatkan kesempatan kuliah dari PU ke UNPAR, skema kerja sama,” kata Tristam, Dekan FH UNPAR. Kurikulum peminatan ini dibuat khusus berdasarkan perjanjian dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk peningkatan kualitas pegawainya dalam bidang hukum.

 

 

Sementara itu, UPH menjadi satu-satunya yang membuka program magister kelas internasional bekerja sama dengan University of Berne, Switzerland dan Pemerintah Swiss melalui Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO). Program Master of Law in Trade, Investment and Competition Law (MTIC) diluncurkan pertama kali tahun 2012.

 

(Baca: UPH Siap Cetak Ahli Hukum Perdagangan Internasional)

 

Sigit Riyanto, Dekan FH UGM, menjelaskan bahwa berbagai peminatan dibuka dengan pertimbangan pengembangan ilmu hukum sekaligus peluang pasar. “Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, juga kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

 

Sigit mencontohkan kebutuhan kalangan hakim dan jaksa terhadap kurikulum spesifik yang relevan dengan profesinya sehingga UGM membuka peminatan magister hukum litigasi. Juga peminatan magister hukum kesehatan yang dibuka terutama untuk kalangan profesi kesehatan yang membutuhkan pemahaman hukum karena pekerjaannya.

 

“Misalnya dokter yang harus mendalami masalah hukum karena jabatannya, maka itu di magister hukum kesehatan, standar input dan pembelajarannya pun berbeda,” jelas Sigit.

 

Penjelasan Sigit ini senada dengan yang disampaikan Sekretaris Program Pascasarjana FH UI, Ratih Lestarini mengenai banyaknya peminatan magister yang disediakan oleh FH UI. “Mahasiswa yang akan memilih dengan motivasi mereka sendiri sejak awal pendaftaran. Memang ada yang sangat difavoritkan yaitu hukum ekonomi dan hukum tata negara. Kami sedang evaluasi peminatan lainnya,” ujarnya.

 

Bagi kalangan lawyer yang ingin memilih peminatan kuliah magister, sangat penting untuk memeriksa lebih dulu sebaran mata kuliah dan tenaga pengajar yang disajikan oleh masing-masing kampus. Tujuannya agar pilihan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

 

Meskipun memiliki nama peminatan yang sama, sangat mungkin ada perbedaan mata kuliah yang disajikan. Belum lagi siapa saja tenaga pengajar yang tersedia. FH UI misalnya rutin menyediakan tenaga pengajar tambahan dari kalangan praktisi, baik profesional maupun birokrat selain para dosen tetap yang ada. Ada juga perkuliahan dari dosen di luar negeri melalui ruang video conference FH UI.

 

“Misalnya Direktur Jenderal di Kemlu, Kepala Divisi Hukum TNI AL, dan Hakim Agung, yang menjadi pengajar kami,” kata Melda, Dekan FH UI.

 

Berikut contoh perbedaan kurikulum program magister hukum kesehatan yang sama-sama disediakan oleh UGM dan UNPAD.

UGM menyajikan mata kuliah pilihan yang lebih bervariasi ketimbang UNPAD. Perbedaan bobot kredit dalam penyusunan tesis juga perlu menjadi perhatian. UGM hanya memberi bobot 4 SKS dalam penyusunan tesis tugas akhir magister hukum kesehatan sedangkan UNPAD memberi bobot 6 SKS ditambah Seminar Usulan Penelitian Tesis sebesar 1 SKS.

 

Demikian pula dalam kurikulum peminatan magister hukum bisnis di UGM, UNPAD, UPH, dan UNPAR. UGM hanya memberi bobot 4 SKS dalam penyusunan tesis tugas akhir magister hukum bisnis, sedangkan kampus lainnya memberikan bobot 6 SKS. Khusus UNPAD, ditambah Seminar Usulan Penelitian Tesis sebesar 1 SKS.

 

Ada peminatan magister hukum yang khas di UGM yaitu magister hukum litigasi. Sedangkan di UPH ada satu peminatan khas dengan kerja sama internasional yang bahkan bisa diselesaikan hanya dalam waktu 9 bulan yaitu Master of Law in Trade, Investment and Competition Law and Policy. Durasi ini berbeda dengan standar perkuliahan magister pada umumnya yang bisa diselesaikan paling cepat 1,5 tahun.

 

 

Peminatan kenotariatan pun memiliki perbedaan signifikan dalam penyajian kurikulum. Padahal peminatan ini secara spesifik bertujuan menghasilkan calon-calon notaris sebagai pejabat umum perpanjangan tangan tugas Pemerintah dalam urusan hukum keperdataan.

 

 

Nah, dengan keragaman pilihan peminatan dari 6 kampus hukum terfavorit ini saja sudah layak menjadi pertimbangan melanjutkan kuliah magister hukum di Indonesia. Tentu masih banyak peminatan dari kampus lainnya yang belum terangkum di sini.

 

Begitu pula informasi lebih lengkap mengenai syarat pendaftaran, biaya kuliah, dan waktu kuliah yang tersedia. Hukumonline menganjurkan para lawyer yang berminat untuk menghubungi langsung kampus-kampus tersebut untuk informasi selengkapnya. Selamat melanjutkan studi dan semoga sukses!

 

Tanggapan Penulis Berita
 - Reynaldy Halim
20.09.18 14:47
Ini Penulis beritanya bahas soal kuliah S2 Hukum? Apakah Penulis beritanya lanjut kuliah S2 nya Hukum juga? Atau jangan-jangan bahasa Indonesia?
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.