Mahkamah Agung (MA) telah memutus uji materi Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota pada Kamis (13/9/2018). MA mengabulkan Peraturan KPU tersebut yang melarang mantan narapidana bandar narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan koruptor menjadi calon legislator (caleg) dalam Pemilu 2019.
Majelis Hakim Agung, yang diketuai Irfan Fachrudin beranggotakan Yodi Martono dan Supandi dengan nomor perkara 45 P/HUM/2018 yang dimohonkan Wa Ode Nurhayati, menilai Peraturan KPU tersebut bertentangan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan putusan MK yang telah memperbolehkan mantan narapidana (ancaman pidananya 5 tahun atau lebih) menjadi caleg sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana.
Sontak, putusan MA ini menimbukan beragam komentar dari sejumlah kalangan baik yang mengapresiasi maupun mengkritik terutama dari pegiat aktivis pemilu dan korupsi. Bahkan dikabarkan, sejumlah koalisi LSM bakal melakukan eksaminasi atas putusan uji materi Peraturan KPU tersebut. Tak terkecuali bagi Komisi Yudisial (KY) sebagai mitra MA dalam upaya menegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH).
“Bagi KY, putusan hakim bukan hanya dokumen publik berisi pertimbangan hukum, tetapi juga sebagai ‘mahkota’ hakim yang mencerminkan profesionalisme dan integritas hakim,” ujar Juru Bicara KY Farid Wajdi saat dikonfirmasi, Senin (17/9/2018). Baca Juga: MA Putuskan Mantan Narapidana Korupsi Boleh Nyaleg
Farid menerangkan putusan hakim juga bisa dipersepsikan sebagai keberpihakan nilai, sekaligus cara berpikir hakim. Melalui putusannya, seorang hakim bisa dinilai apakah berpikir positivis atau ikut turut juga menggali konten lain di luar aturan hukum positif atau yang lazim yang disebut menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Menurutnya, polemik tentang boleh atau tidaknya mantan terpidana korupsi mencalonkan kembali sebagai anggota legislatif turut menguji kredibiltas dunia peradilan kita. Melalui isu ini, publik juga akhirnya dapat melihat bagaimana dan ke mana arah dunia peradilan kita berpihak.
Untuk dimensi ini, kata Farid, sesuai ketentuan Pasal 50 UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa sebuah pertimbangan hukum dalam putusan hakim harus memuat “Alasan dan dasar hukum baik yang bersumber dari hukum positif maupun hukum tidak tertulis."