Rabu, 19 September 2018
Kontradiksi Putusan Sengketa Kepengurusan BANI
​​​​​​​Majelis Kasasi TUN menyatakan SK Kemenkumham atas pengesahan pendirian badan hukum BANI Souvereign tidak sah. Dalam putusan PT DKI Jakarta memutuskan sebaliknya bahwa BANI Mampang tidak sah.
Aji Prasetyo
Kontradiksi Putusan Sengketa Kepengurusan BANI
Ilustrasi: HGW

Sengketa kepengurusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlokasi di Mampang dan Sovereign Plaza atau kerap disebut BANI Mampang dan BANI Sovereign masih terus berlanjut. Setidaknya ada dua putusan pengadilan yang belum lama ini diketok oleh majelis hakim dalam mengadili sengketa ini.

 

Menariknya dua putusan ini saling kontradiktif atau bertolak belakang satu dengan yang lain. Misalnya, dalam putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dengan nomor 315/PDT/2018/PT.DKI tertanggal 8 Agustus 2018 telah menguatkan putusan PN Jakarta Selatan nomor 674/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang intinya memenangkan pihak BANI Sovereign mengenai hak para ahli waris.

 

Dalam salah satu amar kedua putusan itu disebutkan SK Menkumham tentang pendirian BANI Sovereign berbadan hukum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, SK tersebut sah. Akan tetapi, dalam putusan TUN di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) menyatakan SK Menkumham tersebut tidak sah dan harus dicabut. Baca Juga: PTTUN Nyatakan Sengketa BANI Masalah Keperdataan

 

PT DKI Jakarta dengan susunan majelis Purnomo Rijadi selaku ketua dan M. Zubaidi Rahmat serta Achmad Yusak sebagai anggota ini dalam pertimbangannya menyebut majelis dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dari hakim tingkat pertama. Pada pokoknya dari bukti yang diajukan para Terbanding/Penggugat (BANI Sovereign) dapat membuktikan dalil-dalil gugatan.

 

“Sebaliknya Para Pembanding I semula pada Tergugat I,II,III dan Pembanding II semula Turut Tergugat I,II,III dan Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VII (BANI Mampang) tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya,” demikian bunyi putusan PT DKI tersebut.

 

Berdasarkan pertimbangan itu, seluruh pertimbangan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara itu diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini. Karena itu, putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dikuatkan melalui putusan PT DKI Jakarta tersebut. Hanya saja, sistematika dari amar putusan PN Jakarta Selatan, menurut Majelis Hakim Tinggi yang harus diperbaiki.

 

Lalu, apa bunyi putusan PN Selatan sebelumnya? Setidaknya ada 13 amar putusan Majelis PN Selatan yang diketuai Achmad Guntur dengan dua anggotanya yaitu Irwan dan Ferry Agustina Budi Utami terkait gugatan yang dilayangkan para ahli waris BANI Sovereign, seperti Penggugat I–III yaitu Arman Sidharta Tjitrosoebeno, Arno Gautama Harjono, dan Arya Paramita adalah anak kandung dan ahli waris dari (alm) Harjono Tjitrosoebeno.

 

Kemudian Penggugat IV–VII adalah Nurul Mayafaiza Permita Leila, Dewi S. Permata Vitri, Mounti Rigveda Putra dan Dewi Saraswati Permata Suri yang merupakan anak kandung dari (alm) Priyatna Abdurrasyid terhadap M. Husseyn Umar (Tergugat I), Harianto Sunidja (Tergugat II), dan N. Krisnawenda (Tergugat III). Selain itu ada juga nama pihak lain yang menjadi turut tergugat.

 

 

Beda dengan TUN

Putusan itu berbeda dengan putusan kasasi Tata Usaha Negara (TUN) atas permohonan yang diajukan 17 arbiter BANI Mampang kepada Menteri Hukum dan HAM selaku Tergugat dan BANI Sovereign sebagai Tergugat II Intervensi. Majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) justru membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN (PTTUN) DKI Jakarta Nomor 265/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 21 November 2017. Baca Juga: PTTUN Nyatakan Sengketa BANI Masalah Keperdataan

 

Majelis MA menyatakan gugatan 17 arbiter tersebut dikabulkan untuk seluruhnya. Majelis MA pimpinan H. Supandi beranggotakan H. Yodi Martono dan Wahyunadi ini membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0064837.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan BANI yang beralamat di Sovereign Plaza.

 

“Mewajibkan Tergugat (BANI Sovereign) untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0064837.AH.01.07. Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia,” demikian bunyi putusan kasasi TUN seperti dilansir dari direktori putusan MA. Selain itu, Termohon Kasasi I dan II diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp500 ribu.

 

Majelis kasasi berpendapat PTTUN DKI Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum. Menurut Majelis Hakim Agung, dalam menerbitkan objek sengketa seharusnya Kemenkumham tidak hanya berpedoman pada Sistem Administrasi Badan Hukum, tetapi juga harus melakukan verifikasi manual (fakta sosial). Tindakan tersebut terkait kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah berdiri sebelumnya.

 

“Dalam hal ini BANI adalah lembaga yang telah diakui keberadaannya dan kiprahnya sebagai lembaga independen yang bergerak di bidang penyelesaian alternatif sengketa di luar pengadilan, yang telah dikenal oleh masyarakat secara nasional maupun internasional. Dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf d dan f UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Asas kecermatan dan Asas Keterbukaan sebagai Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik,” dalih Majelis.

 

Berdasarkan pertimbangan itu, menurut Majelis MA terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya. Dengan demikian, majelis kasasi membatalkan putusan PTTUN DKI Jakarta tersebut.

 

Terpisah, Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, Daulat P Silitonga menghormati putusan kasasi tersebut. Meski begitu ia belum bisa banyak berkomentar lantaran akan meneliti putusan terlebih dahulu. "Dalam rangka prinsip kehati-hatian akan diteliti sebelum dilaksanakan,” katanya kepada hukumonline.com, Selasa (18/9) malam. “Bisa-bisa saja orang punya hak keberatan, tapi dasar kami putusan pengadilan,” tambahnya mengomentari jika ada pihak yang berkeberatan atas putusan kasasi ini. 

 

 

Saling klaim

Dimintai tanggapannya, Ketua Dewan Pengawas BANI Sovereign Anita Kolopaking mengatakan masalah utama dari sengketa ini yaitu siapakah pemilik dari BANI. Dalam putusan PN Selatan yang dikuatkan oleh PT DKI Jakarta sudah jelas pemilik BANI adalah para ahli waris yang memiliki legal standing.

 

Karena itu, ia mengklaim kepengurusannyalah yang sah untuk memimpin BANI karena didukung oleh ahli waris yang menurut putusan pengadilan itu merupakan pemilik dari BANI. “Gimana kepemilikan, suatu modal dasar, milik siapa ini BANI yang sah. Kami yang sah, ahli waris yang tetap mendukung BANI Sovereign,” ujar Anita di kantornya beberapa waktu lalu.

 

Perihal putusan kasasi TUN, Anita menegaskan pihaknya akan melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke MA. Salah satu novum yang akan diajukan yakni putusan PT DKI Jakarta. “Terhadap putusan TUN kami siapkan PK. Tim kami persiapkan proses tersebut,” jelas Anita.

 

Menurut Anita, pertimbangan majelis kasasi TUN kurang tepat karena BANI Sovereign bukanlah BANI baru, tetapi BANI yang sama dan sudah memiliki badan hukum. Lagipula, Penggugat dalam gugatannya juga tidak menamakan dirinya sebagai BANI Mampang, tetapi para Arbiter yang berkantor di BANI Mampang. Karenanya, bagi Anita yang dilawan dalam gugatan ini bukanlah BANI secara lembaga, tetapi para arbiternya.

 

Dikonfirmasi terpisah, Ketua BANI Mampang Husseyn Umar mengatakan terkait putusan kasasi TUN seharusnya segera dieksekusi oleh Kemenkumham dengan mencabut SK Menkumham mengenai pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan BANI yang beralamat di Sovereign Plaza. Menurut Husseyn meskipun pihak lawan mengajukan PK, tetapi tidak menghalangi proses eksekusi.

 

“Menurut hukum, PK itu hak, boleh saja, tapi tidak menunda/menghalangi putusan kasasi TUN yang inkracht dan harus dilaksanakan. PK itu berat harus ada novum, cukup berat dan cukup memakan waktu,” kata Husseyn.

 

Saat ditanya putusan PT DKI Jakarta, ia mengaku belum mendengar putusan tersebut. Meskipun begitu, jika memang benar putusan itu menguatkan putusan PN Jaksel yang menyatakan kepemilikan BANI yang sah kepada ahli waris, pihaknya pasti akan mengajukan kasasi.

 

Sebab Husseyn beralasan BANI bukan merupakan milik orang perorangan, tetapi merupakan sebuah lembaga yang melekat dengan KADIN. “Kita belum dengar, putusannya menguatkan putusan PN Jakarta Selatan, itu kan bisa kita kasasi, itu pasti kita kasasi, itu kita baru dengar. Itu satu hal yang aneh, di negeri mana di seluruh dunia lembaga arbitrase dimiliki orang-orang pribadi, arbitrase itu didirikan lembaga kamar dagang,” terangnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.