Rabu, 19 September 2018

Kontradiksi Putusan Sengketa Kepengurusan BANI

​​​​​​​Majelis Kasasi TUN menyatakan SK Kemenkumham atas pengesahan pendirian badan hukum BANI Souvereign tidak sah. Dalam putusan PT DKI Jakarta memutuskan sebaliknya bahwa BANI Mampang tidak sah.
Aji Prasetyo
Ilustrasi: HGW

Sengketa kepengurusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlokasi di Mampang dan Sovereign Plaza atau kerap disebut BANI Mampang dan BANI Sovereign masih terus berlanjut. Setidaknya ada dua putusan pengadilan yang belum lama ini diketok oleh majelis hakim dalam mengadili sengketa ini.

 

Menariknya dua putusan ini saling kontradiktif atau bertolak belakang satu dengan yang lain. Misalnya, dalam putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dengan nomor 315/PDT/2018/PT.DKI tertanggal 8 Agustus 2018 telah menguatkan putusan PN Jakarta Selatan nomor 674/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang intinya memenangkan pihak BANI Sovereign mengenai hak para ahli waris.

 

Dalam salah satu amar kedua putusan itu disebutkan SK Menkumham tentang pendirian BANI Sovereign berbadan hukum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, SK tersebut sah. Akan tetapi, dalam putusan TUN di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) menyatakan SK Menkumham tersebut tidak sah dan harus dicabut. Baca Juga: PTTUN Nyatakan Sengketa BANI Masalah Keperdataan

 

PT DKI Jakarta dengan susunan majelis Purnomo Rijadi selaku ketua dan M. Zubaidi Rahmat serta Achmad Yusak sebagai anggota ini dalam pertimbangannya menyebut majelis dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dari hakim tingkat pertama. Pada pokoknya dari bukti yang diajukan para Terbanding/Penggugat (BANI Sovereign) dapat membuktikan dalil-dalil gugatan.

 

“Sebaliknya Para Pembanding I semula pada Tergugat I,II,III dan Pembanding II semula Turut Tergugat I,II,III dan Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VII (BANI Mampang) tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya,” demikian bunyi putusan PT DKI tersebut.

 

Berdasarkan pertimbangan itu, seluruh pertimbangan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara itu diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini. Karena itu, putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dikuatkan melalui putusan PT DKI Jakarta tersebut. Hanya saja, sistematika dari amar putusan PN Jakarta Selatan, menurut Majelis Hakim Tinggi yang harus diperbaiki.

 

Lalu, apa bunyi putusan PN Selatan sebelumnya? Setidaknya ada 13 amar putusan Majelis PN Selatan yang diketuai Achmad Guntur dengan dua anggotanya yaitu Irwan dan Ferry Agustina Budi Utami terkait gugatan yang dilayangkan para ahli waris BANI Sovereign, seperti Penggugat I–III yaitu Arman Sidharta Tjitrosoebeno, Arno Gautama Harjono, dan Arya Paramita adalah anak kandung dan ahli waris dari (alm) Harjono Tjitrosoebeno.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua