Sabtu, 06 Oktober 2018
Penggalangan Dana Bencana Bercampur Rekening Pribadi, Begini Hukumnya
Penggalangan dana bencana boleh saja bercampur dengan rekening dana pribadi asalkan tidak permanen. Kegiatan yang berhubungan Hukum Agama, Hukum Adat, Adat Kebiasaan, atau lingkungan terbatas tak perlu izin penggalangan dana. Kalaupun dalam UU No. 9 Tahun 1961, penggalangan uang atau barang harus izin, tapi dalam konteks bencana keharusan izin sudah tidak relevan lagi.
Hamalatul Qur'ani
Ilustrasi: HGW

Tak hanya saat bencana gempa dan tsunami di Palu baru-baru ini, berbagai bencana sebelumnya seperti gempa Lombok, Yogyakarta, tsunami Aceh, atau bahkan kecelakaan tenggelamnya kapal di Danau Toba, memang antusiasme masyarakat sudah sangat besar untuk menggalang dana bantuan untuk para korban.

 

Persoalannya, bagaimana jika dana hasil penggalangan tersebut diselewengkan untuk kepentingan pribadi? Untuk mengantisipasi itu haruskah setiap penggalangan dana ‘berizin’ dari Kemensos agar tak terjadi penyelewengan? Haruskah dibuat rekening terpisah yang khusus untuk penggalangan dana? Bagaimana hukumnya jika harta pribadinya dicampur dengan harta donasi dalam satu rekening pribadinya?

 

Dalam kasus Ratna Sarumpaet misalnya, belakangan terungkap oleh Kepolisian bahwa untuk membayar biaya sedot lemak pipi di RS Beda Bina Estetika diduga menggunakan rekening pengumpulan dana amal untuk musibah tenggelamnya Kapal Sinar Bangun di Danau Toba. Akan tetapi, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen (Pol) Setyo Wasisto menyebut memang polisi belum dapat memastikan apakah biaya pengobatan berasal dari dana umat atau dana milik Ratna sendiri.

 

“Masih diselidiki,” kata Setyo seperti dilansir Antara Baca Juga: Menyoal Narapidana yang Kabur Saat Terjadi Gempat dari Kacamata Hukum

 

Guru Besar Hukum Pidana FHUI, Prof Topo Santoso mengatakan dalam konteks penggalangan dana bencana bercampur dengan harta pribadi dalam satu rekening berimplikasi pidana jika terjadi penyelewengan. Misalnya, jika terbukti dana yang dihimpun digunakan untuk hal-hal lain (kepentingan pribadi dan sebagainya), maka dapat diancam pidana penggelapan Pasal 372 KUHP.

 

“Tapi, kita tidak tahu, apakah uang tersebut sudah diselewengkan atau belum, apakah uang donasi yang sebelumnya itu sudah didonasikan (disalurkan kepada korban bencana) atau belum? Kan kita tahunya hanya rekening (pribadinya) itu untuk pengumpulan dana,” kata Topo.

 

Pasal 372

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

 

Lantas, bolehkan menggunakan rekening pribadi untuk mengumpulkan donasi bencana? Menteri Sosial, Agus Gumiwang mengatakan tak masalah jika penggalangan dana bencana menggunakan rekening pribadi. Justru, ia menyambut baik antusiasme masyarakat menggalang dana secara pribadi (sebagai bentuk solidaritas). Hanya saja, pendistribusian dana yang terhimpun perlu dicermati. Bahkan, menurutnya penggalangan dana itu tak perlu izin Kementerian Sosial selama sifatnya tidak permanen.

 

"Saya kira tidak ada masalah itu kan inisiatif masing-masing, seperti ada pelajar mereka punya inisiatif mengumpulkan dana untuk Palu. Itu tidak perlu izin dari Kemensos karena itu sifatnya tidak permanen," kata Agus sebagaimana dilansir Antara.

 

Sebagai informasi, dalam Pasal 21 PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan disebutkan pengumpulan sumbangan yang diwajibkan oleh Hukum Agama, Hukum Adat, Adat Kebiasaan, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas memangtidak memerlukan izin penyelenggaraan.

 

Lebih lanjut Pasal 22 PP a quo, menyebutkan pengumpulan sumbangan yang tidak memerlukan izin penyelenggaran sebagai berikut: Untuk melaksanakan kewajiban Hukum Agama; Untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadat; Untuk menjalankan Hukum Adat atau Adat Kebiasaan; Dan dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya.

 

Direktur Advokasi dan Monitoring PSHK, Ronald Rofiandri mengatakan berdasarkan UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat berwenang untuk mengumpulkan uang atau barang untuk kesejahteraan sosial. Hanya saja, aturan itu sudah tidak fleksibel lagi mengingat secara de facto kegiatan sosial tertentu, seperti bencana memang membutuhkan respon cepat.

 

“Prosedur di UU 9/1961 itu memang tidak boleh menggunakan rekening pribadi, hanya saja dalam posisi bencana sifatnya darurat agak sulit kalau harus mengurus badan hukum terlebih dahulu, karena itu perlu waktu,” kata Ronald.

 

Menurut Ronald, UU a quo diatur ada prosedur tertentu seperti izin dari kepala daerah yang membutuhkan waktu, sehingga memang fleksibilitasnya patut dipertanyakan. Terlebih lagi, kata Ronald, dinamika kegiatan-kegiatan kemanusiaan itu berkembang begitu cepat.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.