Rabu, 17 Oktober 2018

DPR Diminta Segera Menggelar Seleksi Calon Komisioner LPSK

Terbitnya Keppres 194/P 2018 ini sebagai upaya agar tidak terjadi kekosongan hukum bagi LPSK dalam memberi pelayanan hak perlindungan saksi dan korban. DPR akan berupaya agar bisa menetapkan 7 Anggota LPSK periode 2018-2023 pada akhir Oktober ini.
Rofiq Hidayat
Gedung LPSK. Foto: RES

Masa jabatan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah berakhir sejak 14 Oktober 2018. Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota LPSK telah menyodorkan sejumlah nama calon komisioner yang bakal menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Sayangnya, DPR belum juga memproses. Akhirnya, Presiden Joko Widodo memperpanjang masa jabatan komisioner LPSK periode 2013-2018 selama tiga bulan ke depan.

 

Kebijakan itu tertuang dalam Keppres bernomor 194/P Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Periode 2013-2018. Yakni Abdul Haris Semendawai, Edwin Partogi Pasaribu, Lili Pintauli, Hasto Atmojo Suroyo, Askari Razak, Lies Sulistiani, dan Teguh Soedarsono.

 

Dalam Keppres 194/P 2018 menyebutkan perpanjangan masa jabatan keanggotaan LPSK periode 2013-2018 berlaku sejak 14 Oktober 2018 hingga tiga bulan ke depan. Dengan kata lain, Keppres 194/P 2018 berlaku hingga terbitnya Keppres terbaru tentang pengangkatan komisioner LPSK yang baru.

 

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan terbitnya Keppres tersebut sebagai payung hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum. “Ini agar tidak terjadi kebingungan bagi para komisioner LPSK yang menjabat saat ini dan masih menjalankan tugasnya. Maka dari itu, terbit Keppres dengan diteken Presiden Jokowi Senin (15/10) kemarin,” kata Semendawai kepada Hukumonline, Rabu (17/10/2018).

 

Dia mengaku LPSK telah melakukan konsultasi sebelum terbitnya Keppres 194/P 2018 dengan sejumlah ahli terkait kemungkinan berakhirnya masa jabatan anggota LPSK, tetapi DPR belum menggelar seleksi dan memutuskan. Karena itu, LPSK berharap agar DPR dapat segera merampungkan proses seleksi di Komisi III.

 

“Tentu kita berharap proses seleksinya di DPR akan diselesaikan tepat waktu (tidak melewati tiga bulan),” kata Semendawai. Baca Juga: 33 Nama Lolos Seleksi Kemampuan Konseptual Calon Pimpinan LPSK, Advokat Terbanyak

 

Berdasarkan informasi yang diterimanya, kata Semendawai, Pansel DPR sudah membuat jadwal seleksi yang dimulai pada Senin (22/10) yang awali tes pembuatan makalah. Namun belum diketahui apakah setelah pembuatan makalah dilanjutkan dengan fit and proper test berupa wawancara atau ada tes lain.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua