Sabtu, 20 Oktober 2018

Sultan Hamengkubuwono Usul Oposisi Masuk Kabinet

Seorang pemimpin yang berkuasa merasa tidak berkuasa. Karena kekuasaan itu milik bersama.
RED
Foto: Humas MPR

Dalam menjalankan roda pemerintahan mestinya segala komponen bangsa dapat dilibatkan. Termasuk pula pihak oposisi pemerintahan. Dengan catatan sepanjang pihak oposisi memiliki kompetensi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. .

 

"Kalau oposisi punya potensi kenapa tidak bisa masuk kabinet. Apakah karena bukan pendukung. Kita ini dibangun bangsa ini, dasarnya negara bhineka tunggal ika," kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam acara Press Gatering Pimpinan MPR di Yogyakarta, Jumat (19/10.

 

Menurutnya, dalam berbangsa dan bernegara dinaungi dalam kebersamaan. Nah ketika terdapat potensi lawan politik, semestinya tetap memberikan peluang agar tetap terlibat dalam pemerintahan. Sebaliknya bila tidak memberikan peluang bagi oposisi, maka demokrasi yang digunakan tersebut perlu dipertanyakan.

 

"Kita ini dalam kebersamaan. Jadi kalau punya potensi lawan politiknya, apa tidak boleh jadi menteri. Itu model demokrasi sendiri atau ala barat," katanya.

 

Dikatakan Sri Sultan, masukan dan saran dari oposisi pemerintah mesti didengar dalam rangka membangun republik. Sehingga, Sultan berharap seorang presiden tak sekadar mengibarkan bendera sendiri, Namum juga bendera lain.

 

"Di mana seorang pemimpin yang berkuasa merasa tidak berkuasa. Karena kekuasaan itu milik bersama. Kita berharap bisa membangun komunikasi yang baik dengan siapapun," punya pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua