Dalam menjalankan roda pemerintahan mestinya segala komponen bangsa dapat dilibatkan. Termasuk pula pihak oposisi pemerintahan. Dengan catatan sepanjang pihak oposisi memiliki kompetensi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. .
"Kalau oposisi punya potensi kenapa tidak bisa masuk kabinet. Apakah karena bukan pendukung. Kita ini dibangun bangsa ini, dasarnya negara bhineka tunggal ika," kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam acara Press Gatering Pimpinan MPR di Yogyakarta, Jumat (19/10.
Menurutnya, dalam berbangsa dan bernegara dinaungi dalam kebersamaan. Nah ketika terdapat potensi lawan politik, semestinya tetap memberikan peluang agar tetap terlibat dalam pemerintahan. Sebaliknya bila tidak memberikan peluang bagi oposisi, maka demokrasi yang digunakan tersebut perlu dipertanyakan.
"Kita ini dalam kebersamaan. Jadi kalau punya potensi lawan politiknya, apa tidak boleh jadi menteri. Itu model demokrasi sendiri atau ala barat," katanya.
Dikatakan Sri Sultan, masukan dan saran dari oposisi pemerintah mesti didengar dalam rangka membangun republik. Sehingga, Sultan berharap seorang presiden tak sekadar mengibarkan bendera sendiri, Namum juga bendera lain.
"Di mana seorang pemimpin yang berkuasa merasa tidak berkuasa. Karena kekuasaan itu milik bersama. Kita berharap bisa membangun komunikasi yang baik dengan siapapun," punya pungkasnya.