Senin, 22 October 2018

Berharap Ada Pembenahan Sistem Perlindungan di LPSK

Namun, pemerintah mesti memastikan kewenangan LPSK tidak tumpang tindih dengan kewenangan lembaga penegak hukum lain dalam peraturan perundang-undangan yang ada.
Rofiq Hidayat
Gedung LPSK. Foto: RES

Komisi III DPR direncanakan bakal menggelar uji kepatutan dan kelayakan bagi 14 calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2018-2023. Sehubungan dengan ini, Koalisi Masyarakat Perlindungan Saksi dan Korban memberi catatan atau masukan mengenai pembenahan LPSK yang diarahkan pada pelayanan optimal terhadap masyarakat pemohon perlindungan saksi dan korban.

 

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Perlindungan Saksi dan Korban, Sustira Dirga mengatakan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban sesuai UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 2006 tentang LPSK terus mengalami perkembangan. Namun, pelaksanaannya masih mengandung kelemahan yang mesti diperbaiki. Seperti, soal unifikasi sistem bantuan korban dan perlindungan saksi secara menyeluruh.

 

“Ini perlu proses sinkronisasi dan harmonisasi antara UU LPSK dengan berbagai peraturan perundangan-undangan terbaru, khususnya terkait bantuan korban dan perlindungan saksi,” ujar Sustira Dirga, Senin (22/10/2018) Baca Juga: DPR Diminta Menggelar Seleksi Calon Komisioner LPSK

 

Karena itu, Koalisi memberi sejumlah rekomendasi. Pertama, Anggota LPSK terpilih mesti menyusun kembali mekanisme dan prosedur permohonan bagi korban maupun saksi yang disinergikan dan diharmonisasi oleh peraturan perundangan-undangan yang lain. Kedua, LPSK mesti menyusun aturan internal yang sesuai dengan PP No. 7 Thun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

 

“Dengan tetap memberi kemudahan bagi korban atau saksi yang mengajukan permohonan. Tentunya, disertai dengan peningkatan standar pelayanan,” ujarnya.

 

Ketiga, LPSK mesti memiliki sistem pengelolaan informasi publik yang sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuannya, agar tidak menyulitkan masyarakat dalam mencari informasi ataupun mengawasi kinerja LPSK. Keempat, keharusan prioritas anggaran dalam pemenuhan hak korban dan saksi lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

 

Kelima, lebih mempermudah akses perlindungan terhadap perempuan saksi dan korban dengan mengedepankan perlindungan darurat tanpa dibatasi prosedur administrasi yang berbelit-belit, seperti korban KDRT, kekerasan seksual. Keenam, LPSK memiliki tata kelola hingga berbagai daerah seperti mandat UU LPSK. Ketujuh, secara kelembagaan LPSK proaktif memperluas jangkauan/jaringan akses perlindungan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua