Rabu, 24 Oktober 2018

Pembentuk UU Usul Sejumlah RUU untuk Prolegnas 2019

DPD mengingatkan kuantitas realisasi pembentukan undang-undang berbanding terbalik dengan perencanaan legislasi yang diharapkan.
Rofiq Hidayat
Suasana rapat usulan penyusunan Prolegnas Prioritas 2019 di ruang Baleg DPR, Selasa (23/10). Foto: RFQ

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2018 masih berjalan, meski Rancangan UU (RUU) Prioritas 2018 belum sepenuhnya bisa dirampungkan hingga akhir tahun ini. Namun, menghadapi tahun berikutnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah mulai menggelar rapat terkait usulan RUU dari masing-masing institusi untuk dimasukan dalam daftar Prolegnas 2019.

 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mewakili pemerintah mengingatkan RUU yang ditetapkan masuk dalam daftar Prolegnas prioritas 2019 mesti mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, ada hal mendesak terhadap kondisi  di masyarakat. Kedua, ada kesiapan naskah akademik dan draf RUU. “Dengan begitu, penyelesaian RUU dimungkinkan jauh lebih cepat pembahasannya,” ujar Yasonna dalam rapat di Baleg DPR, Selasa (23/10/2019).

 

Karena itu, kata Yasonna, pemerintah mengusulkan beberapa RUU yang telah ada naskah akademik dan draf untuk dapat dimasukan dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas 2019. Sejumlah RUU Prolegnas Prioritas 2018 yang berstatus pembahasan tingkat pertama, pemerintah kembali mengusulkan untuk masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2019.

 

Seperti, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP); RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; RUU tentang Perubahan Atas UU No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

 

Kemudian, RUU tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan RUU tentang Bea Materai. Sedangkan terdapat 6 RUU yang sedang dalam proses permintaan surat presiden. Seperti, RUU tentang RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan Atas UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika); RUU tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

 

Selain itu, RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal; RUU tentang Landas Kontinena Indonesia (dalam prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinena Indonesia); RUU tentang Desain dan Industri (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri); serta RUU tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU  tentang Perubahan Atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah).

 

Di luar itu, ada sejumlah RUU usulan baru dari pemerintah. Pertama, RUU tentang Sumber Daya Nasional bagi Pertahanan Negara. Menurut Yasonna, RUU tersebut bertujuan mentransformasi kepentingan pertahanan negara dan kedaulatan negara. “Materi muatannya diantaranya, pengelolaan, komponen bela negara, hingga mobilisasi negara,” terangnya.

 

Kedua, RUU tentang Hukum Acara Perdata. RUU Acara Perdata ini, kata Yasonna, sebagai upaya mengubah aturan hukum acara perdata yang lama (KUHPerdata) yang akan menjadi hukum formil perdata. Misalnya, hukum acara perdata cepat, pemanggilan, hingga pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan (perdata) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

 

Ketiga, RUU tentang Perlindungan Data Pribadi. Menurutnya, pengaturan tersebut sebagai upaya melindungi data pribadi pengguna media sosial dari kejahatan siber.

 

Keempat, RUU tentang Wabah karena UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dipandang sudah tidak relevan lagi. RUU tentang Wabah ini nantinya mengatur mekanisme pencegahan dan meminimalisir dampak dari wabah penyakit tersebut. Kelima, Revisi UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

 

Mantan anggota DPR periode 2009-2014 ini beralasan melalui revisi UU Ombudsman ini nantinya mengatur masalah struktur, wewenang, dan status kepegawaian, serta pelaksanaan rekomendasi Ombudsman RI. Mengakhiri pandangan pemerintah, Yasonna meminta DPR dan DPD bergerak bersama dalam membuat produk legislasi yang lebih produktif dan berkualitas.

 

Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD, Nofi Candra mengatakan telah menetapkan beberapa RUU yang bakal diusulkan dalam Prolegnas Prioritas 2019. Seperti, RUU tentang Batas Wilayah Perlindungan Kualitas Tanaman; RUU tentang Bahasa Daerah; RUU tentang Pergurusan Piutang Pusat dan Daerah; Revisi terhadap UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; dan RUU tentang Daerah Kepulauan.

 

“Semua sudah kami lampirkan naskah akademiknya, kami usulkan agar dapat masuk dalam Prolegnas 2019,” harapnya. Baca Juga: Ini Tigas Sebab Lemahnya Kinerja Legislasi DPR

 

Anggota Baleg DPR, Rieke Dyah Pitaloka menuturkan penentuan daftar RUU Prolegnas Prioritas 2019 menjadi satu kesatuan dari daftar long list Prolegnas 2015-2019. Terkait dengan usulan DPD, Rieke mendukung usulan RUU tentang Daerah Kepulauan. Pasalnya, Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai kepulauan. “Kami menyetujui RUU Daerah Kepulauan harus menjadi prioritas,” harapnya.

 

Anggota Komisi VI DPR ini mengingatkan RUU tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan RUU tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat yang merupakan usulan DPD, mesti menjadi masukan bagi Baleg DPR. Sebab, Baleg sedang menyusun dan membahas RUU tentang Masyarakat Hukum Adat termasuk RUU tentang Aparatur Sipil Negara.

 

Sementara Wakil Ketua Baleg DPR, Totok Daryanto mengatakan Baleg bakal membahas berbagai usulan dari pemerintah dan DPD tersebut. Pihaknya pun memiliki usulan yang sama soal RUU yang bakal masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2019. “Nanti semua akan kita serahkan dengan membentuk Panja Prolegnas,” katanya.

 

Catatan DPD

Nofi Candra mengungkapkan masih banyaknya RUU dalam daftar Prolegnas Prioritas 2018 yang belum rampung menjadikan sorotan DPD. Belum lagi, UU yang baru disahkan malah sering diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti, UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). “Dari sisi kuantitas realisasi pembentukan undang-undang berbanding terbalik dengan perencanaan legislasi yang diharapkan,” kritiknya.

 

Senator asal Sumatera Barat ini mengatakan dari 50 RUU dan 5 RUU Kumulatif Terbuka dalam Prolegnas Prioritas 2018, hingga pertengahan Oktober tercatat hanya 9 RUU yang telah disahkan menjadi UU. Sedangkan, dari 41 RUU yang tersisa, 27 RUU masih dalam tahap pembicaraan tingkat pertama. Ironisnya, 9 RUU yang telah disahkan menjadi UU tersebut, tak ada satupun yang berasal dari usul insiatif DPD.

 

“Ini artinya pembangunan legislasi masih belum mencerminkan keberpihakan kepada daerah. Padahal, sesuai putusan MK, semestinya DPD dilibatkan dalam setiap pembahasan RUU terkait dengan kedaerahan. Kami seharusnya dilibatkan dalam semua tahap pembahasan RUU yang sesuai dengan ruang lingkup kewenangan DPD RI,” harapnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua