Jumat, 26 Oktober 2018

Sebelum Disahkan, Pemerintah Bakal Ajukan DIM Perubahan RUU BUMN

Sejumlah ketentuan baru dalam RUU BUMN dinilai menghambat ruang gerak BUMN. Sebab, setiap aksi korporasi BUMN harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan DPR.
Mochamad Januar Rizki
Gedung Kementerian BUMN. Foto: RES

Proses penyelesaian pembahasan Revisi Undang Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nampaknya bakal alot. Pasalnya, pemerintah masih belum puas dengan materi muatan dalam draf RUU BUMN yang telah diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 3 Oktober 2018.

 

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN, Hambra menilai RUU BUMN yang diajukan DPR tersebut terlalu mengekang ruang gerak BUMN. Menurutnya, draf RUU BUMN tersebut memuat banyak pasal yang mengharuskan BUMN berkonsultasi dan mendapat persetujuan DPR dalam setiap aksi korporasi.

 

“Dalam draf tersebut tidak jelas mengenai ruang lingkup BUMN, sehingga tidak ada batasan jelas mana yang disebut BUMN. Selain itu, setiap penyelenggaraan kegiatan BUMN (aksi korporasi) disusun harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR,” kata Hambra saat dijumpai dalam Seminar “Kekayaan BUMN dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara” di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jumat (26/10/2018). Baca Juga: Bakal Diparipurnakan, Ini Tiga Poin Terbaru dari RUU BUMN

 

Hambra menilai apabila setiap aksi perusahaan BUMN harus mendapat persetujuan DPR, maka akan menghambat dan mengganggu bisnis korporasi yang bersifat dinamis. Menurutnya, kewajiban berkonsultasi kepada DPR dalam aksi korporasi BUMN tidak diperlukan agar bisa memberikan keleluasaan bisnis perusahaan.

 

Salah satu ketentuan yang harus mendapat persetujuan DPR dalam RUU BUMN tersebut yakni mengenai aksi pembentukan BUMN, seperti privatisasi, merger, spin off (pembentukan entitas baru) dan pembentukan holding BUMN. Padahal, bagi Hambra, aksi korporasi tersebut merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam kegiatan bisnis, sehingga tidak perlu lagi persetujuan DPR.

 

“Saat ini ketentuan mengenai pembentukan BUMN juga sudah cukup mengakomodir dan memberi pengawasan kepada BUMN,” dalihnya

 

Seperti diketahui, mekanisme privatisasi dan pembentukan holding BUMN saat ini tidak diatur dalam UU BUMN. Namun, diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2005 tentang Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan dan PP No. 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN.

 

Dalam kedua beleid tersebut, kewenangan DPR untuk memberi persetujuan hanya berlaku untuk penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) induk BUMN, tidak untuk anak dan cucu usahanya. Sedangkan, proses pembentukan holding BUMN juga tidak memerlukan persetujuan dari DPR.

 

Tak hanya itu, kewenangan DPR dalam draf RUU BUMN juga dinilai semakin superior karena mengharuskan Menteri BUMN berkonsultasi kepada DPR untuk pemilihan Direktur Utama (Dirut) BUMN. Ketentuan tersebut dinilai Hambra sangat tidak efisien mengingat banyaknya jumlah perusahaan BUMN termasuk anak dan cucu usaha.

 

“Bayangkan kalau ini terjadi, maka sebanyak 114 perusahaan BUMN ditambah anak, cucu, cicit usahanya untuk pergantian direktur utama semuanya harus dapat persetujuan DPR?”

 

Setelah menerima draft RUU BUMN masih banyak persoalan, pemerintah berencana akan akan mengajukan Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebagai masukkan dalam penyusunan beleid ini. Salah satu poin yang diusulkan pemerintah dalam penyusunan beleid tersebut yaitu memberi keleluasaan lebih bagi BUMN dari sisi pengelolaan dan finansial.

 

Usulan RUU BUMN sejak awal merupakan inisiatif DPR yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2018. Rencananya, DPR bakal mengesahkan RUU BUMN dalam rapat paripurna tahun ini. Sehingga, pemerintah dengan DPR hanya punya sedikit waktu sebelum RUU ini disahkan.

 

Memang salah satu poin materi RUU BUMN mengatur penggabungan, merger, dan akuisisi perusahaan. Baleg dalam pembahasan terakhir telah menyepakati soal bentuk perusahaan. Dalam UU No. 19/2003, dikenal usulan dua model perusahaan BUMN yakni Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Umum (Perum). Praktiknya, PT bergerak dengan tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Perusahaan mencari keuntungan dalam rangka memperbesar penerimaan negara dalam bentuk deviden untuk setoran ke kas negara.

 

Akhirnya, Baleg telah menyepakati dua bentuk model perusahaan BUMN. Meski praktiknya sulit membedakan antara PT dan Perum. Yang pasti, kedua model perusahaan BUMN tersebut tetap berorientasi mencari keuntungan. Hanya saja, isu pengaturan holding, akuisisi, merger, maupun divestasi itu mutlak harus mendapat persetujuan dari DPR. Hal ini sebagai bentuk perwujudan pengawasan DPR terhadap aktivitas BUMN yang dikendalikan oleh pemerintah.

 

Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg Toto Daryanto mengatakan pembahasan RUU BUMN telah dilakukan harmonisasi dengan peraturan lain untuk menghindari terjadinya tumpang tindih antar pasal-pasal yang diatur dengan pasal lain di luar RUU BUMN. Dia menjelaskan terdapat berbagai ketentuan baru dalam RUU ini. Salah satunya mengenai sanksi pidana yang disinkronkan dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

 

Toto melanjutkan RUU BUMN ini juga akan memuat pengaturan direksi BUMN yang hanya diperbolehkan menjabat satu periode selama 5 tahun. Sepanjang menduduki jabatan, direksi BUMN tak dapat diberhentikan di tengah jalan oleh pemerintah melalui menteri BUMN. Seorang direksi punya hak jawab apabila diberhentikan di tengah jalan. “Itu (UU BUMN) sebelumnya tidak ada. Ini bentuk perlindungan terhadap para direksi BUMN,” kata Toto.

 

Dia berharap pengaturan tersebut dapat memberi kepastian bagi direksi BUMN untuk fokus bekerja tanpa khawatir diberhentikan di tengah jalan oleh pemerintah melalui Menteri BUMN. Demikian pula dari sisi perusahaan, pengelolaan BUMN bakal lebih fokus tanpa harus diwarnai gonjang-ganjing pergantian direksi di tengah persaingan usaha semakin ketat. “Jaminan perlindungan bagi direksi ini agar ada kepastian hukum bagi kelangsungan manajemen perusahaan,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua