Jumat, 09 November 2018

Cegah Korupsi di Daerah, Peran APIP Bakal Diperkuat

Selama ini APIP tidak independen karena langsung berada di bawah kepala daerah. Nantinya, peran APIP yang bersifat independen dan diarahkan pada pencegahan dalam penegakan hukum ini bakal dituangkan dalam revisi PP No. 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah.
Agus Sahbani
Ilustrasi: BAS

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyepakati revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah akan difinalkan dalam satu bulan ke depan. PP Perangkat Daerah ini diarahkan penguatan peran inspektorat daerah atau lazim disebut Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

 

"Pada pertemuan hari ini, disepakati oleh Kemendagri dan Kemenpan-RB bahwa revisi PP 18/2016 ini difinalkan dalam sebulan kemudian di situ disebutlah semua penguatan independensi, kecukupan anggaran, dan penguatan," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (9/11/2018) seperti dikutip Antara. Baca Juga: Mengapa Kepala Daerah Gemar Korupsi, Ini Kajian KPK

 

Sebelum konferensi pers dilakukan, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menpan-RB Komjen (Pol) Syafruddin mendatangi gedung KPK membahas penguatan APIP ini.

 

"Pada hari ini, dari Kemendagri, Kemenpan RB, dan KPK bertemu untuk memfinalisasi upaya peningkatan APIP dan biasa yang di daerah disebut inspektorat. Upaya ini sebenarnya sudah dimulai semenjak Juli 2017 ketika KPK dan Kemendagri mengirimkan surat kepada Presiden," tutur Pahala.

 

Dalam surat itu, kata dia, perlu dilakukan penguatan APIP untuk berperan mencegah korupsi di daerah karena banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. "Dalam surat itu, melihat kondisi di daerah di mana tata kelolanya perlu dinaikan secara signifikan dalam bahasa sehari-harinya melihat banyaknya OTT di daerah kami melihat APIP ini salah satu yang bisa berperan untuk mencegah korupsi di daerah," lanjutnya.

 

Menurut dia, selama ini peran APIP tidak independen karena langsung berada di bawah kepala daerah. "Oleh karena itu, dalam surat itu kita sebutkan bahwa yang pertama kami melihat APIP ini tidak independen langsung berada di bawah kepala daerah, diangkat, diberhentikan, anggarannya ditentukan kepala daerah, SDM-nya juga ditentukan kepala daerah," ujar Pahala.

 

Untuk itu, kata dia, dalam surat tersebut disebutkan independensi APIP ini harus diperbaiki. "Dalam tataran operasional, kami sebut pengangkatan dan pemberhentiannya harus dievaluasi lagi dengan melibatkan tingkatan jabatan yang lebih tinggi. Misalnya, pengangkatan dan pemberhentian di kabupaten itu harus disetujui oleh Gubernur, untuk di provinsi harus disetujui oleh Mendagri," papar Pahala.

 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan pertemuan dengan Kemendagri dan Kemenpan RB untuk memperkuat APIP di mana posisi APIP saat ini belum memberikan check and balances kepada eksekutif (daerah).

 

"Tujuannya mencoba memperkuat APIP, sudah diceritakan juga mengenai posisi APIP yang sekarang belum memberikan check and balances pada eksekutif. Tadi sudah disampaikan bahwa pembicaraannya sudah cukup lama, kemudian masih ada hambatan di tingkat pembahasan," tuturnya.

 

Perlu upaya lain

Agus mengharapkan revisi PP Nomor 18 Tahun 2016 itu menjadi hadiah tahun baru untuk bangsa dan negara ini.

 

"Mudah-mudahan ini menjadi hadiah tahun baru untuk bangsa dan negara kita dan juga ada pertanyaan apakah kalau kemudian APIP-nya berfungsi korupsinya hilang? Ya tidak serta merta seperti itu, pasti kemudian masih dibarengi oleh usaha (upaya) yang lain," kata Agus. Baca Juga: APIP Sang Pengawas Bukan Bagian Mata Rantai Korupsi

 

Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, dibicarakan pula mengenai pengangkatan ataupun penghentian jabatan di daerah.

 

"Tadi di dalam pembicaraan sebenarnya banyak yang dibicarakan temasuk mengenai cara mengangkat, menghentikan (pejabat daerah). Bahkan, Pak Menpan mengusulkan ada baiknya kalau pengangkatan untuk jabatan tersebut, bukan orang yang berasal dari lingkungan atau daerah tersebut, tetapi bisa dilakukan dengan yang namanya (model) open bidding. Jadi, lelang diantara ASN itu bisa dilakukan," kata Agus.

 

Sementara itu, Menpan-RB Syafruddin mengungkapkan pihaknya menyetujui agar revisi PP Nomor 18 Tahun 2016 segera difinalkan.

 

"Pesan kami tadi sangat komprehensif, kami hakikatnya intinya menyetujui apa yang kami rencanakan bersama yang sudah dibahas hampir selama satu tahun. Jadi, ini tujuan utamanya untuk meningkatkan peran dan kewenangan dari aparat inspektorat yaitu APIP terutama yang di daerah tingkat satu dan tingkat dua," tutur Syafruddin.

 

Menurut dia, tujuan dari penguatan APIP itu adalah pencegahan dalam hal penegakan hukum. "Karena hakiki dari sebuah upaya apapun dalam penegakan hukum tolak ukur keberhasilan yang kita lakukan manakala bisa dicegah. Oleh karenanya, saya selalu menyatakan dalam setiap pertemuan apapun dalam sebuah penegakan hukum, tolak ukurnya itu 80 persennya itu pencegahan, 20 persennya itu baru yang lain antara lain penindakan, macam-macam," tambahnya.

 

Untuk diketahui, pengawasan intern Kementerian/Lembaga ataupun pemerintah daerah dilakukan oleh APIP. APIP sendiri terdiri dari Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi, serta Inspektorat Kabupaten/Kota.

 

Sesuai ketentuan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dengan UU No.9 Tahun 2015, kepala daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan itu, kepala daerah dibantu oleh Inspektorat Provinsi atau Inspektorat Kabupaten/Kota.

 

Faktanya, ada beberapa kasus dugaan korupsi/suap yang menjerat kepala daerah yang melibatkan perangkat daerah termasuk APIP. Seperti kasus dugaan penyuapan yang dilakukan Kepala Desa Dasok Agus Mulyadi bersama-sama Bupati Pamekasan Achmad Syafii yang melibatkan Inspektur Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Bagian Inspektur Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin, dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya pada Agustus 2017 lalu.    

 

Sebelumnya, pada Mei 2017, KPK pernah memproses seorang APIP Kementerian. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diduga menyuap Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan Rochmadi Saptogiri agar Kemendes PDTT mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

 

Tidak hanya di KPK. Sekitar Juli 2016, Kejaksaan Negeri Mejayan pernah memproses seorang APIP sebagai tersangka kasus korupsi. APIP dimaksud adalah Inspektur Kabupaten Madiun Benny Adiwijaya. Lalu, Benny divonis 4 tahun penjara karena bersalah menyalahgunakan anggaran Inspektorat Kabupaten Madiun yang sebelumnya bernama Badan Pengawasan tahun anggaran 2012-2014 dan dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp1,3 miliar subsider 2 tahun penjara. (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.