“Mudah-mudahan wakil rakyat dari kalangan perempuan di tahun 2019 semakin banyak". Pernyataan itu melesat dari bibir anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat Melani Leimena Suharli. Di hadapan ratusan Guru PPKN se-Jakarta Selatan, Sosialisasi Empat Pilar berlangsung di Gedung GBHN Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Selasa (13/11).
Melani mengatakan dalam proses pembuatan undang-undang di DPR, kaum perempuan lebih bisa mengkritisi dan mewarnai. “Agar undang-undang kita berbasis gender dan tak merugikan kaum perempuan," ujarnya.
Anak dari pahlawan nasional J. Leimena itu berpendapat jumlah anggota DPR dari kalangan perempuan dari waktu ke waktu semakin menurun. Untuk mencegah hal yang demikian dibuatlah aturan yang mengharuskan quota 30 persen bagi kaum perempuan untuk menjadi caleg. Aturan ini harus dijalankan oleh partai politik.
“Nomor urut satu sampai tiga dalam daftar calon anggota DPR, satu diantaranya harus perempuan," kata dia.
Kepada para guru yang datang dari berbagai sekolah, Melani mengatakan tugas wakil rakyat merupakan tugas yang mulia, sepanjang melaksanakan fungsinya. Disebut tugas wakil rakyat membuat undang-undang, budgeting, dan melakukan pengawasan. Sebagai wakil rakyat mereka bekerja hingga malam bahkan subuh. “Ini yang tak disorot oleh media," ujarnya.
Dirinya tersenyum dan mengatakan, yang disorot malah yang tidur saat rapat atau yang kena OTT. “Mungkin ini yang menarik buat media," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua MPR Periode 2009-2014 ini menyebut Sosialisasi Empat Pilar dilakukan oleh MPR dalam periode kepemimpinannya. Metode yang dilakukan untuk memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dilakukan dengan berbagai cara seperti lomba cerdas cermat, diskusi, focus group discussion, training of trainer.