Rabu, 14 November 2018

Untung Rugi Penempatan Data Center di Dalam Negeri

Penempatan data center dalam negeri dianggap lebih berisiko disalahgunakan. Regulasi saat ini belum memadai memberi perlindungan data pribadi.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi foto: datacenterknowledge.com

Pemerintah tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Dalam regulasi baru tersebut, nantinya akan diatur tentang kewajiban bagi publik untuk menempatkan data center atau server dengan kategori tertentu di dalam negeri.

 

Perubahan aturan ini menimbulkan polemik bagi publik mengenai adanya kewajiban penempatan data center di dalam negeri. Pasalnya, selama ini publik khususnya industri digital masih banyak menempatkan data center di luar negeri.

 

Terdapat dua pandangan berbeda mengenai rancangan aturan baru ini. Ada yang berpendapat, penempatan di dalam negeri rawan terjadinya eksploitasi data publik sehingga dapat melanggar hak privasi publik. Selain itu, penempatan data center dalam negeri juga dianggap rawan karena sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung dalam negeri dianggap belum siap.

 

Di sisi lain, penempatan data center dalam negeri dianggap lebih memudahkan pemerintah dan penegak hukum melakukan perlindungan data. Tidak hanya itu, penempatan data center dalam negeri juga dianggap dapat mendukung kegiatan berusaha dalam negeri. 

 

Salah satu kritik mengenai kewajiban penempatan data center dalam negeri disampaikan Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar.

 

Wahyudi menilai penempatan data center dalam negeri rawan diekspoitasi atau disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Terlebih lagi, saat ini mulai marak penggunaan data pribadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2019 yang mengandalkan data digital.

 

Berbeda dengan penempatan data center dalam negeri, penempatan di luar negeri akan jauh lebih sulit diekspolitasi karena harus memenuhi berbagai prosedur untuk pengaksesan datanya. Wahyudi juga menganggap pengamanan data tersebut oleh regulator maupun penegak hukum masih lemah sehingga dapat dimanfaatkan atau dicuri.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua