Jumat, 23 November 2018

Status Guru Honorer ‘Berlabuh’ ke Meja Hijau

48 guru honorer melayangkan gugatan PMH ke PN Jakarta Pusat dan uji materi Permenpan RB terkait persyaratan dan pelaksanaan seleksi CPNS 2018 ke MA.
Agus Sahbani
Gedung MA. Foto: RES

Puluhan guru honorer yang berasal dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah melayangkan uji materi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan CPNS Tahun 2018. Aturan yang dipersoalkan mengenai syarat usia maksimal 35 tahun menjadi CPNS yang dinilai merugikan guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun.

 

"Para guru honorer menilai batas usia 35 tahun sebagai syarat seleksi CPNS tidak sesuai (tepat). Sebab, para guru honorer ini telah bekerja lebih dari 10 tahun. Seharusnya syarat usia 35 tahun ini diterapkan kepada calon pekerja (nonpengalaman)," ujar kuasa hukum para guru honorer, Andi M. Asrun saat dikonfirmasi, Kamis (22/11/2018) malam.

 

Andi menilai para guru honorer ini menilai syarat usia 35 tahun bertentangan dengan jiwa dan ruh sebagaimana termuat dalam Ketentuan Umum UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kita fokus pada pengujian aturan syarat usia (maksimal) 35 tahun menjadi CPNS yang sudah kita daftarkan dua minggau lalu,” kata dia.  

 

Dia mengungkapkan jumlah guru honorer yang melayangkan permohonan judicial review ke MA sebanyak 48 orang. Para pemohon telah bekerja sebagai guru honorer berkisar antara 10 sampai 25 tahun mulai tingkat SD, SMP, SMA, dengan honor Rp250.000 sampai dengan Rp300.000 per bulan.

 

"Besaran honor itu sangat tidak manusiawi. Sudah menerima honor sangat kecil masih dihambat ikut seleksi (CPNS) karena syaratnya usia (maksimal) 35 tahun. Syarat usia ini seharusnya diterapkan bagi para fresh graduate, bukan diterapkan kepada guru-guru yang telah bekerja lebih dari 10 tahun," keluhnya.

 

Seperti diketahui, ribuan tenaga honorer, pegawai tidak tetap termasuk guru (pegawai non-PNS) di berbagai daerah telah menggelar aksi unjuk rasa dalam beberapa bulan terakhir ini. Sejumlah perwakilan pegawai Non-PNS  juga sempat mendesak DPR untuk segera mengesahkan Revisi UU ASN. Intinya, mereka menuntut kepastian statusnya untuk bisa diangkat sebagai CPNS/PNS. Sebab, UU ASN tidak mengatur status pegawai honorer atau proses pengangkatan pegawai non-PNS menjadi PNS.

 

Karena itu, DPR meminta pemerintah segera membahas Revisi UU No. 5 Tahun 2014 yang selama ini mandeg agar bisa menjadi jalan keluar dalam proses pengangkatan pegawai non-PNS menjadi PNS. DPR juga mendesak pemerintah segera mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) atas RUU ASN ini agar dapat dibahas bersama dengan Panja DPR. Baca Juga: Solusi Penyelesaian Status Pegawai Non-PNS Ada di RUU ASN

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua