Pemilik saham Blackgold Natural Resources Ltd, Johannes Budisutrisno Kotjo dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan memberi suap kepada Eni Maulani Saragih yang saat itu merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dan Idrus Marham dengan total sebesar Rp4,75 miliar. Pemberian suap bertujuan untuk mendapatkan proyek PLTU Riau-1. Atas perbuatan itu, Johannes Kotjo dituntut selama 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.
"Supaya majelis hakim pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 4 tahun dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan," ujar penuntut umum pada KPK Ronald F Worotikan saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/11/2018).
Pertimbangan memberatkan perbuatan Kotjo tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertimbangan meringankan ia berlaku sopan, kooperatif, dan mengaku bersalah atas perbuatan yang dilakukannya.
Dalam fakta persidangan terungkap Kotjo awalnya menemui Setya Novanto agar bisa diperkenalkan dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Novanto kemudian mengenalkan Kotjo dengan Eni untuk membantu mendapatkan proyek tersebut. Setelah berhasil mengenalkan Kotjo dengan Sofyan, Eni bertemu dengan Idrus Marham yang ketika itu merupakan Plt Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang sedang menjalani proses hukum terkait kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
Selanjutnya, Idrus memerintahkan Eni meminta uang kepada Kotjo untuk keperluan Munaslub Partai Golkar. "Pada 15 Desember 2017 Eni dan Idrus menemui terdakwa, dan terdakwa menyebut ada fee," kata Jaksa Ronald. Baca Juga: Aliran Uang Johannes Kotjo dari Munaslub Golkar Hingga Pilkada Temanggung
Singkat cerita, rincian uang sebesar Rp4,75 miliar tersebut yaitu Rp2 miliar untuk Munaslub Partai Golkar dan Rp2 miliar untuk keperluan Pilkada Temanggung dimana suami Eni, Muhammad Al Khadziq mencalonkan diri sebagai Bupati dan akhirnya terpilih. Sementara Rp250 juta untuk biayai operasional kampanye dan Rp500 juta didapat pada saat operasi tangkap tangan.
"Uang tersebut diberikan agar Eni membantu Terdakwa mendapatkan proyek PLTU Riau-1 dimana Terdakwa mengetahui Eni mempunyai kewengan sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI," terang Jaksa Ronald.