Rabu, 28 November 2018

Alasan MK Tolak Uji Konstitusionalitas Masa Konsesi Jalan Tol

Pasal 50 ayat (6) UU Jalan dinilai tidak mengandung persoalan konstitusionalitas. Akan tetapi, pengawasan ketat pelaksanaan perjanjian konsesi penguasan jalan tol yang harus ditingkatkan oleh negara, dalam hal ini pemerintah.
Agus Sahbani
Ilustrasi Jalan Tol. Foto: Sgp

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian Pasal 50 ayat (6) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan terkait jangka waktu penguasaan konsesi jalan tol, Senin (26/11/2018). Dalam putusannya, Mahkamah menyimpulkan permohonan yang diajukan Taufik Makarao dan Abdul Rahman Sabar (PNS), bukan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan implementasi norma Pasal 50 ayat (6) UU Jalan.

 

Para Pemohon melalui kuasa hukumnya Arifudin, menilai Pasal 50 ayat (6) UU Jalan menimbulkan ketidakpastian hukum karena jangka waktu konsesi jalan tol tidak jelas. Mereka menganggap pembayaran jalan tol tanpa ada kejelasan batas waktu konsesi berakibat ketidakpastian beban biaya yang ditanggung Pemohon dan masyarakat pengguna jalan tol (mahalnya tarif jalan tol).   

 

Pasal 50 ayat (6) UU Jalan menyebutkan, “konsesi pengusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.”

 

Bagi Pemohon frasa “dalam jangka waktu tertentu” dalam Pasal 50 ayat (6) UU Jalan ini tidak tepat dan tidak jelas, sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Sebab, jika dihubungkan dengan Pasal 39 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara.”

 

Karena itu, Pemohon meminta MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apabila frasa “dalam jangka waktu tertentu” dalam Pasal 50 ayat (6) tidak dimaknai “dalam jangka waktu paling lama 20 tahun” untuk memenuhi dana investasi dan keuntungan bagi pengusaha jalan tol. 

 

Dalam pertimbangannya, Mahkamah beralasan tidak menentukan secara pasti jangka waktu konsesi pengusahaan jalan tol, pembentuk UU telah mempertimbangkan berbagai aspek pengusahaan jalan tol, seperti besaran investasi; biaya operasi dan pemeliharaan; prediksi pendapatan; pertimbangan kemampuan pengguna jalan tol untuk membayar; faktor dan tingkat resiko investasi; dan tingkat kelayakan finansial.

 

“Sehingga, jangka waktu konsesi pengusahaan jalan tol akan berbeda satu sama lain sesuai penghitungan parameter dalam pengusahaan jalan tol dimaksud,” demikian bunyi pertimbangan putusan bernomor 15/PUU-XVI/2018. Baca Juga: Ahli: Masa Konsesi Penguasaan Jalan Tol Open Legal Policy   

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua