Sabtu, 01 December 2018

DPR Dorong Pemerintah Segera Wujudkan Lembaga Tunggal Legislasi

​​​​​​​Sebagai upaya penataan kelembagaan, sekaligus menjadikan satu pintu dalam menghasilkan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan.
Rofiq Hidayat
Ketua DPR Bambang Soesatyo. Foto: RES

Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla nampaknya bakal serius mewujudkan terbentuknya lembaga legislasi di internal pemerintah. Tak tanggung-tanggung, pemerintah telah menggelar seminar yang nantinya menjadi menjadi media dalam menyerapkan aspirasi terkait  pembentukan lembaga tugas pembentuk undang-undang tersebut. DPR sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi merespon positif pembentukan lembaga khusus legilasi tersebut.

 

Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan langkah pemerintah dalam rangka membentuk lembaga legislasi tunggal sebagai upaya dalam mengevaluasi berbagai regulasi yang bertebaran. Bahkan mungkin regulasi yang saling tumpang tindih. Karenanya diperlukan langkah terobosan dalam rangka memperbaiki berbagai regulasi.

 

Termasuk dengan membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bakal diusulkan ke DPR. Menurutnya, melalui lembaga tunggal legislasi nantinya pula melakukan berbagai kajian dan evaluasi terhadap berbagai peraturan daerah (Perda). Keberadaan lembaga tunggal legislasi di pemerintah selain menjadi jalan keluar dalam membenahi carut marutnya peraturan perundangan yang saling bertabrakan, juga menjadi counter part Badan Keahlian Dewan  (BKD). Yang pasti, kata Bambang Soesatyo, DPR mendukung penuh rencana pemerintah tersebut.

 

“Kami mendukung pemerintah dalam melakukan pembentukan lembaga legislasi,” ujarnya di Komplek Gedung Parlemen, Jumat (30/11).

 

Mantan Ketua Komisi III DPR itu berpandangan, melalui lembaga tunggal legislasi, pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan dan perundangan dilakukan melalui satu pintu. Nah dengan melalui satu pintu, maka nantinya diharapkan ketika melakukan pembahasan RUU dengan DPR tidak lagi menjadi kendala.

 

Misalnya terhadap RUU yang melibatkan banyak unsur kementerian menjadikan bagian persoalan ketika pembahasan dilakukan. Sebab perwakilan dari kementerian terkait mesti menghadiri dan ikut melakukan pembahasan. Sebaliknya bila salah satu unsur kementerian tidak hadir, pembahasan kurang maksimal. Nah melalui satu pintu, nantinya diharapkan kerja-kerja pembahasan RUU tidak lagi terkendala. Sebab RUU di internal pemerintah melalui satu pintu.

 

Lebih lanjut politisi Partai Golkar itu berpandangan melalui satu pintu, pemerintah melalui Presiden agar lebih teliti dalam menghasilkan RUU yang berkualitas. Sementara di DPR, kata Bamsoet begitu dia disapa, telah meminta ke alat kelengkapan dewan yakni BKD agar melakukan kajian terhadap perumusan RUU.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua