Minggu, 20 January 2019

Lindungi Konsumen, Kemendag Umumkan Hasil Pengawasan Barang

Selama 2018, pengawasan dilakukan terhadap 6.803 produk. Ada yang sesuai ketentuan dan ada yang tidak sesuai ketentuan yang berujung pada sanksi.
Fitri N Heriani
Kementerian Perdagangan. Foto: RES

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengumumkan hasil pengawasan barang beredar, pengawasan tertib niaga, dan hasil uji petik yang dilakukan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen (Ditjen PKTN) pada 2018 di kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (17/1/2018). Direktur Jenderal PKTN Veri Anggriono mengatakan kegiatan pengawasan ini bukti komitmen pemerintah menegakkan perlindungan konsumen sesuai amanat UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

 

“Pengawasan telah dilakukan terhadap 6.803 produk melalui kegiatan pengawasan berkala, perbatasan, post border, SNI wajib, uji petik, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT). Pemerintah terus berupaya memberi kepastian kepada konsumen agar terlindungi dari produk-produk yang tidak digunakan dan dikonsumsi,” kata Veri dalam keteranganya, Jumat (18/1/2019).

 

Veri menjelaskan, parameter pengawasan barang secara berkala meliputi pemenuhan SNI wajib, pencantuman label bahasa Indonesia, dan kewajiban melengkapi buku petunjuk manual, dan kartu garansi (MKG) terhadap 635 produk. Pengawasan menunjukkan, dari 146 produk yang memberlakukan SNI wajib, sebanyak 62 produk telah sesuai, 56 produk tidak sesuai, dan 28 produk masih dalam proses pengujian. 

 

Sementara dari 263 produk yang wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia, sebanyak 195 produk telah sesuai dan 68 produk tidak sesuai. Sedangkan, dari 226 produk yang wajib mempunyai MKG bahasa Indonesia, sebanyak 151 produk telah sesuai dan 75 produk tidak sesuai.

 

“Standar produk yang baik memberi manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen. Karena itu, penerapan SNI menjadi sangat penting, terutama dalam perdagangan era global saat ini,” lanjut Veri. Baca Juga: BPOM Akan Perketat Aturan Perdagangan Obat dan Kosmetik Daring

 

Tindak lanjut terhadap 199 produk yang tidak sesuai SNI, label bahasa Indonesia, dan ketentuan MKG, kepada produsen 13 produk diberi teguran tertulis dan produsen 186 produk dipanggil untuk klarifikasi perbaikan. Sedangkan, 408 produk yang sesuai ketentuan SNI, label, dan MKG diberikan surat apresiasi.

 

Dia melanjutkan Ditjen PKTN juga menjalankan amanat UU Nomor 7 Tahun 2014  tentang Perdagangan dengan melaksanakan lima jenis pengawasan tertib niaga terhadap 377 produk  dan pelaku usaha, yaitu pengawasan produk terkait aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan  lingkungan hidup (K3L), pengawasan perizinan perdagangan luar negeri, pengawasan perizinan dalam  negeri, pengawasan bahan pokok dan penting, serta pengawasan barang yang diatur.

 

Dari hasil pengawasan itu menunjukkan sebanyak 129 pelaku usaha telah memenuhi ketentuan dan 248 pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan. “Tindak lanjut 248 pelaku usaha yang tidak sesuai ketentuan meliputi sanksi administratif berupa teguran, serta rekomendasi pencabutan PI/API, pemblokiran akses kepabeanan, dan pencabutan izin usaha. Selain itu dilakukan penarikan peredaran, pengamanan dan pemusnahan barang, serta proses sanksi pidana,” jelas Veri.

 

Sementara itu, sebagai implementasi amanat UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian kesesuaian, Ditjen PKTN pada 2018 juga melaksanakan uji petik sebagai pengawasan prapasar produk wajib SNI terhadap 85 sampel produk. Hasilnya, sebanyak 68 sampel produk telah memenuhi ketentuan dan 17 produk tidak sesuai ketentuan.

 

“17 produk yang tidak sesuai ketentuan tersebut, sebanyak 7 produk dikenakan sanksi penarikan peredaran dan akan dimusnahkan. Sedangkan 10 produk akan ditarik dari peredaran untuk diperbaiki penandaannya,” ujar Veri.

 

Di sisi lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga memperketat aturan perdagangan produk, khususnya obat dan kosmetik, dalam jaringan (daring), sehingga peredaran produk di dunia maya dapat diawasi dengan baik.

 

Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, pengetatan regulasi itu saat ini dilakukan dengan Peraturan BPOM tentang Pengawasan Obat secara Daring yang dalam triwulan pertama 2019 sedang digodog. Pada tahun ini, Penny berharap agar aturan tersebut segera rampung dan bisa diberlakukan.

 

Dia menambahkan pengetatan aturan itu diiringi dengan penegakkan hukum, sehingga perdagangan produk daring ilegal dapat diperangi. Terlebih saat ini semakin marak peredaran produk seperti obat dan kosmetik ilegal dalam jaringan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua