Sabtu, 26 January 2019

Darurat Narkotika, BNN Menaruh Harapan pada Hakim

Mahkamah Agung dan Badan Narkotika Nasional menjalin kerjasama pemberantasan narkotika.
Aida Mardhatillah
Barang bukti narkotika yang hendak dimusnahkan. MA dan BNN melakukan kerjasama. Foto: RES

Indonesia darurat narkotika dan zat adiktif. Narkoba telah menjadi permasalahan bangsa yang kompleks dan memerlukan keterlibatan banyak pihak dalam pemberantasannya, termasuk dunia peradilan. Keberhasilan Badan Narkotika Nasional dan kepolisian dalam sebulan terakhir membongkar peredaran narkotika menunjukkan pentingnya langkah bersama para pemangku kepentingan mengatasi persoalan.

Di satu sisi, lingkungan peradilan dapat disebut sebagai ujung dari pemberantasan narkotika. Perkara-perkara narkotika pada akhirnya diputuskan oleh hakim pengadilan. Apakah putusan dapat menimbulkan efek jera atau tidak, sedikit banyak bergantung pada putusan hakim. Karena itu, sebagai puncak tertinggi peradilan yang menangani kasus narkotika, peran Mahkamah Agung sangat penting.

Di sisi lain, Mahkamah Agung menyatakan berkomitmen untuk menciptakan aparatur yang bersih dari jeratan narkoba. Bahkan akan berusaha menjadi pelopor dalam program pemberantasan narkoba, termasuk melalui putusan-putusannya.

(Baca juga: BNN Ungkap Penyelundupan 14,6 Kg Sabu dan Puluhan Ribu Pil Ekstasi).

Harapan dan semangat itu pula yang mengemuka dalam rapat koordinasi antara MA dan Badan Narkotika Nasional yang berlangsung Selasa (22/1) hari lalu. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris MA. BNN diwakili oleh Sekretaris Utama, Adhi Prawoto, Deputi Rehabilitasi Yunis Farida Oktoris Triana, Deputi Pemberdayaan Masyarakat Dunan Ismail Isja, Direktur Narkotika Victor Joubert Lasut, Direktur Hukum Ersyiwo Zaimaru, serta Kasi Konsultasi Hukum Alvin Andrew Dias.

Mahkamah Agung diwakili oleh Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Kepala Biro Perencanaan Joko Upoyo Pribadi, Kepala Bagian Perencanaan Program Arifin Syamsurijal, beserta beberapa staf Biro Perencanaan dan Biro Kepegawaian.

Sekretaris Utama BNN, Adhi Prawoto mengatakan BNN memiliki kapasitas untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus-kasus narkotika. Dalam struktur kelembagaan, BNN siap membantu Mahkamah Agung untuk melakukan rehabilitasi, dan memiliki laboratorium untuk narkotika. “BNN berharap dukungan MA untuk menyelamatkan asset negara melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) serta mendukung pelaksanaan sosialisasi tentang narkoba di kalangan penegak hukum di pengadilan,” kata Adhi melalui rilis yang diterima Hukumonline, Sabtu, (26/01).

Dalam pertemuan ini, Tim BNN memperkenalkan eksistensi dan kelembagaan organisasi Badan Narkotika Nasional serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi, termasuk yang berkaitan dengan pengadilan. “Ada 34 BNN Provinsi yang tersebar di seluruh provinsi, baru ada 173 BNN di kabupaten/kota, serta 5.200 orang personil se-Indonesia,” sebutnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua