Sabtu, 26 Januari 2019

Darurat Narkotika, BNN Menaruh Harapan pada Hakim

Mahkamah Agung dan Badan Narkotika Nasional menjalin kerjasama pemberantasan narkotika.
Aida Mardhatillah
Barang bukti narkotika yang hendak dimusnahkan. MA dan BNN melakukan kerjasama. Foto: RES

Indonesia darurat narkotika dan zat adiktif. Narkoba telah menjadi permasalahan bangsa yang kompleks dan memerlukan keterlibatan banyak pihak dalam pemberantasannya, termasuk dunia peradilan. Keberhasilan Badan Narkotika Nasional dan kepolisian dalam sebulan terakhir membongkar peredaran narkotika menunjukkan pentingnya langkah bersama para pemangku kepentingan mengatasi persoalan.

Di satu sisi, lingkungan peradilan dapat disebut sebagai ujung dari pemberantasan narkotika. Perkara-perkara narkotika pada akhirnya diputuskan oleh hakim pengadilan. Apakah putusan dapat menimbulkan efek jera atau tidak, sedikit banyak bergantung pada putusan hakim. Karena itu, sebagai puncak tertinggi peradilan yang menangani kasus narkotika, peran Mahkamah Agung sangat penting.

Di sisi lain, Mahkamah Agung menyatakan berkomitmen untuk menciptakan aparatur yang bersih dari jeratan narkoba. Bahkan akan berusaha menjadi pelopor dalam program pemberantasan narkoba, termasuk melalui putusan-putusannya.

(Baca juga: BNN Ungkap Penyelundupan 14,6 Kg Sabu dan Puluhan Ribu Pil Ekstasi).

Harapan dan semangat itu pula yang mengemuka dalam rapat koordinasi antara MA dan Badan Narkotika Nasional yang berlangsung Selasa (22/1) hari lalu. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris MA. BNN diwakili oleh Sekretaris Utama, Adhi Prawoto, Deputi Rehabilitasi Yunis Farida Oktoris Triana, Deputi Pemberdayaan Masyarakat Dunan Ismail Isja, Direktur Narkotika Victor Joubert Lasut, Direktur Hukum Ersyiwo Zaimaru, serta Kasi Konsultasi Hukum Alvin Andrew Dias.

Mahkamah Agung diwakili oleh Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Kepala Biro Perencanaan Joko Upoyo Pribadi, Kepala Bagian Perencanaan Program Arifin Syamsurijal, beserta beberapa staf Biro Perencanaan dan Biro Kepegawaian.

Sekretaris Utama BNN, Adhi Prawoto mengatakan BNN memiliki kapasitas untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus-kasus narkotika. Dalam struktur kelembagaan, BNN siap membantu Mahkamah Agung untuk melakukan rehabilitasi, dan memiliki laboratorium untuk narkotika. “BNN berharap dukungan MA untuk menyelamatkan asset negara melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) serta mendukung pelaksanaan sosialisasi tentang narkoba di kalangan penegak hukum di pengadilan,” kata Adhi melalui rilis yang diterima Hukumonline, Sabtu, (26/01).

Dalam pertemuan ini, Tim BNN memperkenalkan eksistensi dan kelembagaan organisasi Badan Narkotika Nasional serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi, termasuk yang berkaitan dengan pengadilan. “Ada 34 BNN Provinsi yang tersebar di seluruh provinsi, baru ada 173 BNN di kabupaten/kota, serta 5.200 orang personil se-Indonesia,” sebutnya.

Meski belum memiliki program terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Mahkamah Agung telah mulai melakukan kegiatan-kegiatan terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba.  Pada Desember 2018, Mahkamah Agung telah melakukan kegiatan tes urine terhadap 300 orang karyawan di lingkungan Mahkamah Agung.

(Baca juga: Pentingnya Pendekatan Rehabilitasi dalam RUU Narkotika).

Berdasarkan hasil tes urine tersebut tidak ditemukan karyawan yang terindikasi menggunakan narkoba. Kegiatan serupa akan dilakukan terhadap aparatur pengadilan di daerah dan telah dialokasikan anggarannya di tahun 2019. Selain itu, Mahkamah Agung berencana menggandeng BNN untuk melakukan tes urine terhadap 1.585 orang calon hakim dan 1.052 orang CPNS.

Sekretaris Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pudjoharsoyo mengatakan pentingnya aparatur pengadilan terbebas dari narkoba didasarkan atas pentingnya memiliki aparatur pengadilan yang sehat jiwa dan raganya. “Seperti kata pepatah didalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat,” tegas Pudjo

Jiwa yang sehat, menurutnya memiliki kontribusi terhadap kualitas putusan yang dihasilkan oleh para hakim. “Kesehatan jiwa itu berpengaruh terhadap putusan yang dihasilkan,” ujar Pudjo.

(Baca juga: Pentingnya Pendekatan Rehabilitasi dalam RUU Narkotika).

MA juga akan menggandeng BNN melakukan sosialisasi dengan menyisipkan materi-materi terkait narkoba dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat). “Terkait hal ini, ke depan perlu kerjasama dengan BNN,” ujar Pudjo.

Dengan kerja sama tersebut nantinya, Pudjoharsoyo berharap para hakim dan aparatur penegak hokum lainnya mendapatkan gambaran yang memadai tentang bahaya narkoba. “Dengan begitu, kita berharap aparat kita tidak terkecoh oleh permainan sindikat narkoba,” harapnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua