Jumat, 01 Pebruari 2019

Penahanan dalam RKUHAP Diusulkan Perlu Uji ‘Akuntabilitas’

Untuk menguji alasan-alasan penahanan agar lebih berimbang. Dalam proses pengujian itu nantinya hakim pemeriksa pendahuluan akan melihat apakah dalam kasus tersebut penahanan perlu dilakukan atau tidak.
Ady Thea DA
Ilustrasi penjara. Foto: SGP.

Aparat penegak hukum berwenang menahan tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, selama ini aparat penegak hukum keliru dalam menerapkan aturan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

 

Pengajar hukum pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Miko Ginting menerangkan penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan. Seharusnya, kata dia, dalam hal pemeriksaan sudah selesai, penahanan tidak perlu dilakukan. Namun, biasanya aparat langsung menahan jika dirasa telah memenuhi unsur obyektif dan subyektif.

 

“Misalnya, ancaman pidananya lebih dari 5 tahun dan khawatir yang bersangkutan akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti,” ujar Miko dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (1/2/2019).

 

Meski dua unsur itu terpenuhi, Miko menegaskan jika kepentingan pemeriksaan sudah selesai, tidak perlu ada penahanan. Sayangnya, aturan yang ada tidak mengatur mekanisme menguji akuntabilitas alasan-alasan penahanan. Yang ada hanya aturan mekanisme untuk menguji sah atau tidaknya prosedur penahanan/penangkapan melalui sidang praperadilan.

 

Miko menilai sidang praperadilan selama ini tidak efektif. Sebab, tersangka yang ditahan tidak bisa otomatis mengajukan permohonan praperadilan karena tidak punya akses selain harus menggunakan kuasa hukum. Hal ini tentu menyulitkan bagi tersangka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar pengacara.

 

“Praperadilan bisa diajukan setelah upaya paksa (penahanan) dilakukan. Jadi ditahan dulu baru dilakukan praperadilan, ini berarti sudah ada hak yang dilanggar,” kata dia. Baca Juga: Ahli: Aturan Penahanan Tidak Langgar Asas Praduga Tak Bersalah

 

Menurut dia, mekanisme pengujian integritas ini harus dilakukan seiring dengan berjalannya proses penahanan. Kepentingan aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan ini harus diuji oleh hakim. Dalam proses pengujian itu hakim akan melihat apakah dalam kasus tersebut penahanan perlu dilakukan atau tidak.

 

“Makanya, ketentuan penahanan sebagaimana diatur KUHAP ini perlu direformasi, penahanan harus melalui mekanisme uji yang lebih berimbang,” usulnya.

 

Dia mengusulkan aturan penahanan harus dibuat lebih ketat dan tegas. Apa kepentingan untuk dilakukan penahanan? Ini perlu diuji mengingat Kovenan Hak Sipil dan Politik (Sipol) mengamanatkan ketika dilakukan penahanan maka harus segera diajukan kepada hakim. Hakim berwenang untuk memutuskan apakah hak seseorang bisa dirampas atau tidak untuk ditahan.

 

Reformasi sistem penahanan

Ketua Bidang Studi Hukum Pidana STH Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, mengingatkan reformasi sistem penahanan bisa berkontribusi mengurangi masalah rutan dan lapas yang saat ini mengalami kelebihan muatan (over capacity). Dia mencatat jumlah penghuni lapas mencapai 256 ribu orang dan 70 ribu diantaranya merupakan tahanan. Kelebihan muatan lapas dan rutan hampir mencapai 100 persen.

 

Salah satu hal yang berkontirbusi menambah beban muatan lapas yakni cara pandang aparat hukum yang seolah wajib melakukan penahanan terhadap tersangka dan terdakwa yang memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur KUHAP.

 

Menurut Rizki, aparat penegak hukum perlu meminimalkan tindakan penahanan. Ada cara lain yang bisa dilakukan selain menempatkan tahanan di rutan yakni penahanan rumah atau kota. Bisa juga menggunakan mekanisme penangguhan penahanan.

 

Rizki menekankan hal terpenting membenahi sistem penahanan dalam revisi KUHAP (RKUHAP). Revisi itu perlu mengatur syarat yang ketat penahanan. Misalnya sebelum penahanan dilakukan harus terlebih dulu diuji alasan penahanan itu di pengadilan. “Revisi KUHAP bisa memuat aturan tentang hakim pemeriksa pendahuluan untuk menguji alasan penahanan,” usulnya.

 

Direktur Program ICJR, Erasmus Napitupulu, melihat selama ini kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan sangat besar. Namun, sayangnya kewenangan ini tidak dibarengi mekanisme uji yang baik. Erasmus mengingatkan prinsip dasar penahanan yakni merampas kebebasan. Karena itu, yang boleh memerintahkan ini bukan polisi atau jaksa, tapi pengadilan.

 

Mekanisme pemeriksaan pendahuluan dalam RKUHAP, menurut Erasmus layak digunakan untuk menguji alasan penahanan. Melalui mekanisme itu penyidik dan penuntut umum menjelaskan kepada hakim mengenai rasionalitas alasan penahanan atau perpanjangan penahanan. “Hakim harus menguji tindakan yang dilakukan polisi dan jaksa ini,” kata dia.

 

Erasmus juga mengingatkan dari banyak penelitian yang dilakukan organisasi masyarakat sipil disimpulkan sebagian besar kasus penyiksaan terjadi di tempat penahanan. Setelah penyidik memutuskan untuk menahan orang yang ditangkap, Erasmus menilai tahanan seharusnya ditempatkan pada rutan/lapas yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM, bukan ditahan di kantor penyidik (Polri).

 

Sebab, KUHAP sendiri mengamanatkan tempat penahanan dikelola secara tunggal, yakni oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) cq Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. “Ini penting untuk mencegah penyidik melakukan sesuatu kepada tahanan dan tidak terpantau,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua