Jumat, 08 Pebruari 2019

Somasi Tak Digubris, KKI Gugat Kemenhub dan 3 Maskapai Soal Bagasi Berbayar

Menhub dan Dirjen Perhubungan Udara dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memberikan izin atas pemberlakuan bagasi berbayar kepada Lion Air, Wings Air dan Citilink. Kemenhub menyatakan kebijakan tersebut sesuai dengan regulasi.
Hamalatul Qur'ani
Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), David ML Tobing. Foto: RES

Setelah somasinya tak ditanggapi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) akhirnya melayangkan gugatan kepada Menteri Perhubungan (Tergugat I), Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub (Tergugat II), PT Lion Mentari Airlines (Tergugat III), PT Wings Abadi Airlines (Tergugat IV) dan PT Citilink Indonesia (Tergugat V). Gugatan tersebut tercatat dalam register perkara No. 88/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, tertanggal 7 Februari 2019.

 

Dalam petitum gugatannya, KKI mengajukan dua pokok tuntutan. 1) Hingga gugatan ini memperoleh putusan yang kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), KKI dalam provisinya meminta kepada majelis hakim Pengadilan negeri Jakarta Pusat agar memerintahkan Kemenhub dan Dirjen Perhubungan Udara untuk menunda pemberlakuan perubahan standar operasional prosedur (SOP) Lion Air, Wings dan Citilink yang berkenaan dengan penerapan bagasi berbayar. Bersamaan dengan itu, penggugat juga meminta dalam provisi agar majelis memerintahkan kepada 3 maskapai bersangkutan untuk tidak memberlakukan bagasi berbayar.

 

2) Sedangkan dalam Pokok Perkara, KKI meminta agar majelis memerintahkan kepada Menhub dan Dirjen Perhubungan Udara untuk mencabut izin pemberlakuan perubahan standar operasional prosedur (standard operating procedure/SOP) Lion Air, Wings Air dan Citilink sehubungan dengan penerapan bagasi berbayar. Adapun ganti kerugian materiil yang diajukan Penggugat bernilai Rp 6000 (enam ribu rupiah).

 

Ketua KKI, David Tobing menilai bahwa Menhub dan Dirjen Perhubungan Udara secara melawan hukum telah memberikan izin atas pemberlakuan bagasi berbayar kepada Lion Air, Wings Air dan Citilink. Alasannya, izin/persetujuan tersebut diberikan dengan melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (2) Permenhub No. 185 Tahun 2015 yaitu wajib diajukan dalam waktu paling lama 60 hari sebelum pelaksanaan.

 

Sedangkan Lion Air dan Wings baru mengajukan permohonan perubahan SOP pada 04 Januari 2019 untuk pelaksanaan pada 08 Januari 2019 (H-2 hari kerja sebelum pelaksanaan). Sama halnya dengan Lion Air, Wings Air dan Citilink juga baru mengajukan permohonan perubahan SOP pada Januari.

 

"Dirjen Perhubungan Udara tidak teliti dan tidak hati-hati dalam memberikan persetujuan perubahan SOP kepada Lion Air,  Wings Air, dan Citilink, selain tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Permenhub 185/2015, Menteri Perhubungan dalam hal ini juga tidak memperhitungkan dampak dari pemberlakuan bagasi berbayar terhadap masyarakat selaku konsumen jasa pengangkutan udara," ujar David.

 

(Baca Juga: Alasan Hukum Komunitas Konsumen Somasi Kemenhub Soal Bagasi Berbayar)

 

Selanjutnya, David menyebut sikap ketidak telitian dan ketidak hati-hatian Menhub dan Dirjen Perhubungan Udara dibuktikan dengan dikeluarkannya kembali imbauan oleh Menhub dan Irjen Perhubungan Udara yang meminta maskapai untuk menunda pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar hingga kemenhub selesai melakukan evaluasi dan kajian ulang terhadap kebijakan tersebut karena banyaknya keluhan dari masyarakat. Ini membuktikan, kata David, bahwa pada saat memberikan persetujuan Kemenhub tidak melakukan evaluasi dan kajian yang komprehensif.

 

"Menteri Perhubungan tidak konsisten, setelah memberi persetujuan lalu menghimbau agar maskapai menunda pemberlakuan bagasi berbayar tapi di sisi lain juga tetap membiarkan Lion Air dan Wings Air menerapkan kebijakan tersebut dengan alasan sudah terlanjur." Tukas David.

 

Sebelumnya, pemberian izin oleh Kemenhub terkait bagasi berbayar juga pernah disorot oleh DPR. Komisi V DPR disebut David pernah menyatakan agar Kemenhub menunda pemberlakuan bagasi berbayar, namun hal ini pun tidak dilakukan oleh Menteri.

 

(Baca Juga: Maju-mundur Bagasi Berbayar Maskapai Penerbangan)

 

Selain itu, David menilai tindakan Lion Air, Wings Air dan Citilink yang memberitahukan pemberlakuan bagasi berbayar telah melanggar prinsip kepatutan karena pemberitahuan tersebut dilakukan ketika ketiga maskapai tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Dirjen Perhubungan Udara sehingga karenanya kami menjadikan Lion Air, Wings Air dan Citilink sebagai Tergugat karena telah tidak memberikan informasi yang jelas dan benar kepada masyarakat selaku konsumen.

 

"Seharusnya Menhub memberikan sanksi kepada Lion, Wings dan Citilink karena sudah mengumumkan pemberlakuan bagasi berbayar sebelum mendapatkan Ijin, tapi sebaliknya bukannya memberikan sanksi Kemenhub malah langsung memberi ijin dalam 2 hari kerja setelah ijin diajukan, ini kan aneh pelanggaran kok difasilitasi," ungkap David.

 

Saat dikonfirmasi hukumonline terkait gugatan KKI, Jumat (8/2), Dirjen Perhubungan Udara, Polana Banguningsih Pramesti dalam pesan singkatnya mengatakan bahwa pihaknya sudah menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan regulasi. Alasannya, dalam Pasal 63 ayat (2) Permenhub 185/2015 itu, terkait permohonan perubahan SOP disyaratkan ‘paling lama’ 60 hari.

 

“Paling lama 60 hari, berarti 1 hari, 1 minggu, 30 hari bisa kan,” kata Polana.

 

Sedangkan Corporate Communication Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, masih belum bersedia memberikan komentar terkait gugatan ini. “Nanti jika ada perkembangan, kami kabari,” sebut Danang dalam pesan singkat kepada hukumonline, Kamis (7/2).

 

Seperti diketahui, Lion Air memang telah resmi memberlakukan bagasi berbayar semenjak 22 Januari lalu. Tariff bagasi yang dikenakan bervariasi, sesuai dengan rute serta lamanya jam penerbangan.

 

Lain halnya dengan Citilink, sekalipun sempat akan menyusul Lion Air untuk menerapkan bagasi berbayar yang akan berlaku pada 8 Februari, namun Citilink menunda kebijakan tersebut sesuai arahan dari kementerian Perhubungan. Saat ini, Citilink masih menunggu hasil evaluasi atau kajian lebih lanjut dari Kemenhub serta sosialisasi lebih lanjut ke masyarakat sesuai dengan Permenhub 185/2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

 

“Citilink mengapresiasi arahan dari Kementerian Perhubungan dan akan menunda pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar,” kata VP Corporate Secretary Citilink Indonesia, Resty Kusandarina seperti dilansir Antara.

 

Sebelumnya, menyusul desakan Komisi V DPR untuk menunda kebijakan bagasi berbayar, Maskapai Citilink Indonesia telah melakukan konsolidasi dengan Dirjen Perhubuangan Udara Kemenhub. Dari hasil konsolidasi itu, Dirjen Perhubungan Udara, Polana Pramesti mengatakan bahwa Citilink memang telah setuju untuk melakukan penundaan bagasi berbayar hingga waktu yang belum ditentukan.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua