Jumat, 08 Pebruari 2019

Salah Tangkap Serta Data Pribadi Dibuka Bank, Nasabah Gugat BCA dan Kepolisian

Akibat kejadian yang dialaminya, penggugat disebut mengalami sakit secara psikis hingga sempat harus menjalani istirahat total.
Hamalatul Qur'ani
Gedung PN Jakpus. Foto: RES

Menjadi korban salah tangkap atas tuduhan sebagai pelaku perdagangan narkoba memang bukan suatu hal yang meng-enakkan. Hal ini dialami oleh Efrita Moreno pada 15 Januari 2015 lalu. Tak sekadar salah tangkap, Bank BCA juga disebut telah melanggar hak atas perlindungan data pribadi nasabah lantaran telah membuka identitas pribadi Efrita kepada Kepolisian tanpa merujuk pada prosedur Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

 

Kasus ini bermula saat Efrita lupa mengambil kartu ATM miliknya setelah melakukan transfer uang melalui ATM Bank BCA KCU Bengkulu pada 14 Januari 2015. Akibatnya, kartu ATM Efrita tertelan mesin ATM secara otomatis. Keesokan harinya, Pihak Kepolisian Bengkulu membawa Efrita ke kantor Polisi terkait dengan penyidikan perdagangan narkoba yang sedang dilakukan Kepolisian. Kartu ATM Efrita yang tertelan mesin ATM itu, awalnya disangka sebagai ‘alat transaksi tindak pidana’.

 

Dalam berkas gugatan yang diperoleh hukumonline, penangkapan tersebut dilakukan pihak kepolisian secara paksa tanpa menunjukkan Surat Perintah Penahanan serta tanpa melibatkan RT/RW setempat.

 

Kepolisian Bengkulu pada 15 Januari 2015 juga membuat surat permohonan pembukaan ATM yang berisi permintaan pembukaan informasi identitas nasabah kepada Bank BCA cabang Bengkulu dalam rangka penyidikan tersebut. Setelah mengetahui identitas Efrita, Kepolisian mempertemukan Efrita dengan tersangka kasus narkoba itu, yakni Welly Kasisdi.

 

Singkat cerita, saat dikonfirmasi perihal barang bukti berupa ATM tersebut kepada tersangka, Welly menyanggah bahwa kartu ATM milik Efrita merupakan ATM yang dipergunakan untuk transaksi narkoba. ATM yang dipakai Welly berwarna perak, sedangkan ATM yang ditunjukkan oleh Polisi tersebut (ATM Efrita) berwarna emas (gold). Bahkan Welly mengaku tidak mengenal sosok Efrita. Lantaran telah terjadi kekeliruan dalam penangkapan, akhirnya pihak Kepolisian Daerah Bengkulu meminta maaf kepada Efrita (Korban salah tangkap tersebut).

 

Merasa dirugikan akibat kejadian itu, Efrita kini melayangkan gugatan kepada kantor BCA pusat (Tergugat I), BCA cabang Bengkulu (Tergugat II) dan Kepolisian Daerah Bengkulu (Tergugat III) melalui gugatan dengan register perkara No. 716/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang resmi terdaftar sejak tanggal 20 Desember 2018 lalu.

 

Berdasarkan posita gugatan, pengungkapan data nasabah oleh Bank BCA Bengkulu kepada pihak Kepolisian diketahui tanpa membawa izin tertulis dari Bank Indonesia, sehingga hal itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan.

 

“Maka dipastikan telah terjadi perbuatan melawan hukum karena telah terjadi pengungkapan data nasabah secara ilegal yaitu menyangkut tentang kerahasiaan data nasabah bank,” tukas Kuasa Hukum Penggugat, Rinto Wardanadalam gugatannya.

 

(Baca Juga: Panin Bank Digugat Nasabah Soal Bunga Pinjaman)

 

Lantaran Efrita bukan merupakan tersangka ataupun terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana, kata Rinto, maka pengungkapan identitas Efrita oleh Bank BCA tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000. Dalam Pasal 6 Ayat (1) PBI a quo, Rinto menyebut pengungkapan rahasia nasabah hanya dapat dilakukan apabila seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka atau sudah menjadi terdakwa dalam suatu perkara.

 

Pasal 6 Ayat (1):

“Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank”

 

Terlebih, akibat kejadian yang dialaminya, Efrita disebut mengalami sakit secara psikis hingga sempat harus menjalani istirahat total. Di samping itu, lantaran dibukanya data pribadi Efrita oleh Tergugat II telah mengakibatkan terlukainya rasa keadilan penggugat dan mengakibatkan penggugat menderita kerugian immaterial karena tidak mendapatkan jaminan dari pihak Bank atas perlindungan data pribadi yang seharusnya sudah menjadi kewajiban Tergugat II.

 

(Baca Juga: Mau Utang ke Bank atau Lembaga Pembiayaan? Jangan Asal Tandatangan!)

 

Atas hal ini, penggugat menuntut ganti kerugian immaterial kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 8 miliar (delapan miliar rupiah). Adapun kerugian Immateriil lain yang dirasakan Penggugat akibat tindakan pihak Kepolisian, disebut Rinto juga menyisakan rasa ketakutan di dalam diri penggugat ketika melihat seragam ataupun kantor instansi Kepolisian Bengkulu. Sehingga, Penggugat juga menuntut ganti kerugian Immateriil senilai Rp 200 miliar (dua ratus miliar rupiah).

 

Terkait gugatan ini, Pihak Kepolisian Bengkulu maupun perwakilan Bank BCA yang menghadiri sidang pertama kasus ini pada Rabu (6/2) di PN Jakpus enggan memberikan komentar saat disambangi hukumonline. Hukumonline juga telah berusaha menghubungi corporate secretary BCA, Jan Hendra, namun hingga berita ini diturunkan belum ada komentar apapun.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua