Rabu, 20 Pebruari 2019

Begini Syarat dan Proses Praktik Kebidanan

Praktik kebidanan wajib mengantongi STR dan SIPB dengan melengkapi beberapa persyaratan.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR. Foto: RES

Pasca disahkannya RUU Kebidanan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR pada Rabu (13/2/2019) lalu, nampaknya membuat profesi bidan lega. Sebab, beleid itu memberi jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi profesi bidan saat berpraktik yang selama ini aturannya masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.  

 

Secara umum, tujuan UU Kebidanan ini untuk meningkatkan mutu bidan, mutu standar pendidikan, standar pelayanan kebidanan. Lantas, bagaimana UU Kebidanan mengatur seseorang yang hendak atau bercita-cita menjadi bidan untuk melayani kalangan perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan hingga keluarga berencana.

 

Selain mengatur pola pendidikan kebidanan yang bermutu dengan kurikulum terstandar dan kode etik profesi, UU Kebidanan mengatur berbagai persyaratan menjadi bidan, mengantongi surat tanda registrasi, surat izin praktik kebidanan yang diatur mulai Pasal 21 hingga Pasal 30 UU Kebidanan.

 

Misalnya, persyaratan menjadi bidan yakni memiliki ijazah dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kebidanan sesuai ketentuan yang berlaku; memiliki sertipikat kompetensi atau profesi bidan; mengantongi surat keterangan sehat fisik dan mental; memiliki surat pernyataan mengucapkan sumpah/janji profesi; membuat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etik profesi bidan.

 

Tak hanya itu, setiap bidan yang akan menjalankan praktik kebidanan wajib memiliki surat tanda registrasi (STR). STR ini merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kebidanan yang telah diregistrasi dan memenuhi persyaratan. Konsil Kebidanan harus menerbitkan STR paling lama 30 hari kerja terhitung sejak pengajuan STR diterima. Masa berlaku STR ini selama 5 tahun. Jika masa berlakunya berakhir, STR dapat diregistrasi ulang sepanjang telah memenuhi persyaratan. Baca Juga: Urgensi Terbitnya UU Kebidanan

 

Ada beberapa persyaratan untuk registrasi ulang yakni memiliki STR lama; memiliki sertipikat kompetensi atau profesi; memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; membuat pernyataan tertulis mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi; memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya. Keenam syarat tersebut mutlak harus dipenuhi untuk registrasi ulang STR.

 

Konsil Kebidanan sebagai bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berfungsi meningkatkan kualitas profesi bidan dan tenaga kesehatan demi tercapainya kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nantinya, Konsil Kebidanan bertugas menyusun standar kompetensi kebidanan, tata cara registrasi STR, registrasi ulang, bersama dengan organisasi profesi kebidanan yang dituangkan dalam Peraturan Konsil Kebidanan.

 

Terakhir, seorang bidan diwajibkan mengantongi izin praktik berupa Surat Izin Praktik Bidan (SIPB). Pasal 1 angka 12 UU Kebidanan menyebukan, “Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya singkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan”. Pemerintah daerah kabupaten/kota mesti menerbitkan SIPB paling lama 15 hari sejak pengajuan SIPB diterima.

 

Adapun syarat mendapat SIPB yakni memiliki STR yang masih berlaku dan tempat berpraktik. Pasal 25 ayat (6) menegaskan SIPB dapat dinilai berlaku sepanjang STR masih berlaku. Nantinya, lokasi tempat praktik kebidanan ini tercantum dalam SIPB. SIPB ini  berlaku untuk tempat praktik kebidanan secara mandiri dan praktik kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ketentuan lebih detil mengenai izin praktik kebidanan bakal diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri (Menteri Kesehatan).

 

UU Kebidanan ini pun mengatur ketidakberlakuan sebuah SIPB. Seperti, bidan pemilik SIPB meninggal dunia; habis masa berlakunya; SIPB dicabut berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku; tidak berlaku atas permintaan sendiri. Bidan yang tempat praktiknya tidak sesuai dengan yang tercantum di SIPB, maka dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan praktik kebidanan, atau pencabutan izin praktik.

 

Selain itu, UU Kebidanan ini mengancam sanksi administratif bagi penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang mendayagunakan bidan yang tidak memiliki STR dan SIPB. Sanksinya berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan praktik kebidanan, atau pencabutan izin.

 

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam peraturan menteri,” demikian bunyi Pasal 30 ayat (3) UU tentang Kebidanan. Baca Juga: DPR Setujui Tiga RUU Ini Menjadi UU

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua