Rabu, 20 February 2019

Pokok-pokok Reformasi Perpajakan Periode 2017-2018

Terdapat sembilan kebijakan terbaru yang sudah diterbitkan dalam rangka reformasi perpajakan.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: BAS

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan diperlukan untuk memperkuat DJP dan menjadikan DJP sebagai lembaga yang kredibel. Dan yang tak kalah penting, reformasi perpajakan dapat memberikan dampak Wajib Pajak misalnya kemudahan pengurusan pajak di bidang admnistrasi dan fasilitas insentif.

 

Pembenahan dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan cara menerbitkan kebijakan-kebijakan di sektor pajak. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Robert Pakpahan menyampaikan bahwa terdapat sembilan kebijakan terbaru yang sudah diterbitkan dalam rangka reformasi perpajakan.

 

Pertama, penyederhanaan kewajiban menyampaikan SPT yang diatur dalam PMK-09/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Adapun pokok-pokok perubahannya adalah SPT PPh Pasal 25 Nihil tidak wajib lapor, SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil tidak wajib lapor kecuali Masa Desember, dan Pelaporan SPT secara elektronik (e-SPT, e-Filing, e-Form).

 

Kedua, penyederhanaan dan pelayanan SPT yang diatur dalam Per-03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal Direktur Jenderal Pajak yang pokok-pokok perubahannya adalah perluasan channeling yakni KP2KP dan layanan di luar kantor (Pojok Pajak) dapat menerima semua jenis SPT (termasuk SPT LB dan Pembetulan SPT), penyederhanaan lampiran e-filing yaitu dapat disampaikan dalam beberapa file PDF (sebelumnya dibatasi satu), dan SSP tidak perlu dilampirkan untuk semua jenis SPT (sebelumnya hanya bagi SPT 1770S dan SS dengan status nihil atau kurang bayar).

 

Ketiga, layanan terpadu yakni informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (I-KSWP). iKSWP menjadi satu portal yang melayani segala kebutuhan verifikasi dan konfirmasi status wajib pajak melalui DJPonline. Keempat, validasi Surat Setor Pajak (SSP) untuk pengembang yang diatur dalam PER-26/PJ/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online. Pokok-pokok perubahannya adalah permohonan dapat disampaikan online, satu permohonan untuk beberapa objek dan multi pembayaran, dan validasi cukup dengan surat permohonan dan daftar pembayaran PPh (tanpa melampirkan SSP).

 

(Baca: Program yang Disiapkan Pemerintah untuk Kepastian Dunia Usaha)

 

Kelima, host to host E-Faktur BUMN. Host to host E-Faktur BUMN bertujuan untuk integrasi data perpajakan sejumlah BUMN dengan DJP, menggunakan Aplikasi e-Faktur Host-To-Host (H2H), meningkatkan transparansi, memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan memberikan sinyal kepada para pihak yang terkait dengan wajib pajak untuk patuh dengan kewajiban perpajakannya secara lebih baik, serta Cost of compliance Wajib Pajak BUMN rendah dengan minimnya sanksi administrasi perpajakan.

 

Keenam, percepatan restitusi sesuai dengan PMK-39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Ketujuh, kebijakan mengenai devisa hasil ekspor (DHE) yang tertuang di dalam PMK Nomor 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Dalam PMK ini terdapat dua poin penting yakni Perluasan kriteria yang mencakup baik deposito baru maupun deposito roll-over dan penempatan deposito bisa juga di bank yang berbeda, dengan melampirkan surat pernyataan.

 

Kedelapan, mengenai kebijakan kredit pajak luar negeri. Kredit Pajak Luar Negeri diatur dalam PMK-192/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak Atas Penghasilan Dari Luar Negeri. PMK ini menyederhanakan persyaratan administratif yaitu hanya bukti pembayaran atau pemotongan pajak luar negeri, dan tidak perlu dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh, dan tiidak perlu melampirkan laporan keuangan dan laporan pajak (tax return) atas penghasilan di luar negeri.

 

Kesembilan, natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang diatur dalam PMK-167/PMK.03/2018 tentang  Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh PEgawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk NAtura dan Kenikmatan DI Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. Natura dan kenikmatan di daerah tertentu ini dapat diperoleh selama 5 tahun untuk WP IUPK-OperasinProduksi dari Kontrak Karya atau PKP2B dan dapat diperpanjang lagi sepanjang memenuhi kriteria daerah tertentu (sebelumnya maksimal 10 tahun).

 

“Jadi pemerintah bukan hanya memungut pajak, tetapi juga memberikan insentif-insentif pajak terhadap WP dan dunia usaha,” kata Robert di Kantor DJP Jakarta, Selasa (19/2).

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa pada dasarnya reformasi perpajakan sudah dilakukan oleh pemerintah sejak 2015 lalu. Reformasi perpajakan difokuskan kepada lima sektor yakni organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), IT dan database, proses bisnis serta peraturan.

 

Sepanjang 2015-2019, pemerintah telah melakukan berbagai hal dalam rangka reformasi perpajakan. Di tahun 2015 mengeluarkan kebijakan fasilitas PPh untuk revitalisasi aset, tahun 2016 pemerintah masih memberikan fasilitas PPh untuk revitalisasi aset sekaligus menaikkan PTKP dari Rp24,3 Juta (2013) menjadi Rp54 Juta, serta mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty. Hasil TA adalah pemerintah menerima uang tebusan mencapai 1% PDB dan di tahun 2017.

 

Reformasi perpajakan di tahun 2017 masih terkait dengan kebijakan tax amnesty dan konfirmasi status WP, tahun 2018 pemerintah mengeluarkan empat kebijakan penting yakni penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0.5%, percepatan restitusi, peningkatan kepatuhan, dan manajemen risiko terhadap kepatuhan.

 

Sementara di tahun 2019, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah akan mengimplementasikan AEoI, targeted incentives, manajemen risiko kepatuhan, dan peningkatan kapasitas teknologi informasi.

 

“2018 kami tutup dengan sangat baik. Itu kombinasi dari harga minyak, kurs, pertumbuhan ekonomi dan ketaatan kepatuhan bapak ibu, rela atau tidak rela, saya harap rela untuk bayar pajak ke tim kami di DJP dan bea cukai," pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua