Jumat, 01 Maret 2019

Putusan MK UU Perjanjian Internasional: Apa yang Diubah? Oleh: Damos Dumoli Agusman

 

Problem ini bersumber dari asumsi yang cenderung mencampuradukkan apa yang menjadi dimensi nasional dan apa yang berdimensi internasional. Dalam hal ini syarat ‘persetujuan DPR” (yang berdimensi nasional) senderung harus senantiasa, walau tidak seharusnya, dikaitkan dengan apa kehendak perjanjian internasional (yang berdimensi internasional). Konsekuensinya, persetujuan DPR tidak diperlukan jika perjanjian itu tidak mensyaratkannya. UU No. 24 Tahun 2000 memang menggunakan tafsir ini yang seyogianya patut direvisi.

 

MK memang memberi pengaman bagi persoalan ini yakni dalam pembuatan perjanjian internasional, Delegasi RI harus menetapkan posisi delri bahwa perjanjian ini membutuhkan persetujuan DPR dengan cara merumuskan klausula “subject to ratification” dalam perjanjian itu.

 

Namun  di lain pihak, menggantungkan syarat persetujuan DPR ke klausula perjanjian internasional secara teoritis dapat dimaknai sebagai menggerogoti kewenangan hukum nasional karena menempatkan syarat hukum nasional dalam posisi yang  tunduk pada perjanjian internasional itu sendiri.

 

Kesimpulan

Terlepas dari kontroversi di atas, putusan MK ini telah membereskan beberapa persoalan yang selama ini menyelimuti perdebatan para pakar. Revisi UU No. 24 Tahun 2000 menjadi sangat vital. Diharapkan revisi yang sedang dipersiapkan oleh Pemerintah dapat membereskan kontroversi ini. Pekerjaan akan menjadi mudah jika penyusun revisi UU memiliki pemahaman yang sama tentang kompleksitas persoalan perjanjian internasional ini.

 

Di lain pihak putusan MK ini tetap menyisakan ruang bagi kelanjutan perdebatan para pakar perihal status hukum dari UU/Perpres pengesahan versus “persetujuan DPR”. Pada aspek ini terjadi benturan antara norma HTN (Pasal 10 UUD) dan norma hukum internasional (Pasal 11 UUD).

 

*)Dr. iur. Damos Dumoli Agusman adalah Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, juga pengajar hukum internasional di beberapa universitas. Artikel ini murni pandangan akademis Penulis.

 








Catatan Redaksi:



Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua