Senin, 04 Maret 2019

Sambut Rakernas dan Pro Bono Award, Para Pengurus PBH Peradi Berkumpul

Rakernas nanti dapat memberikan usulan perbaikan hukum positif dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat miskin.
RED
Para pengurus PBH Peradi berkumpul. Foto: Istimewa

Sejumlah pengurus Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) se-Jabodetabek berkumpul di Cibinong, Bogor, Minggu (3/3). Para pengurus PBH tersebut berkumpul untuk membahas persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PBH Peradi dan Pro Bono Award II yang akan dihelat pada bulan Mei 2019 di Jakarta.

 

Tampak hadir Ketua PBH Peradi Pusat Togar Sijabat, Sekretaris PBH Peradi Pusat Nirmala Masilamani, Sekretaris Dewan Pembina PBH Peradi Rivai Kusumanegara dan tuan rumah Ketua PBH Peradi Cibinong YS Parsiholan.

 

Ketua PBH Peradi Pusat Togar Sijabat menjelaskan, Rakernas PBH Peradi akan dihadiri 86 cabang PBH yang tersebar di seluruh Indonesia dan di antaranya akan membahas strategi meningkatkan partisipasi advokat dalam gerakan Pro Bono, upaya penyebaran advokat di seluruh Indonesia serta perlunya penyempurnaan peraturan Peradi terkait kewajiban Pro Bono sesuai Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

 

Sementara, Rivai Kusumanegara yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi menjelaskan, upaya penyebaran advokat sudah dimulai dengan membentuk DPC-DPC baru di seluruh Indonesia. Hal ini diharapkan, para advokat tidak lagi berkumpul di kota-kota besar saja namun dapat merata di 352 wilayah pengadilan negeri.

 

Di samping itu, sinergitas catur wangsa penegak hukum dapat terjalin jika terdapat DPC di setiap wilayah pengadilan negeri. Pertumbuhan DPC yang saat ini telah mencapai 126 juga diikuti dengan pertumbuhan PBH Cabang di seluruh wilayah Indonesia. Ke depannya diharapkan para advokat dapat hadir di seluruh wilayah Indonesia sehingga Pasal 56 Ayat 1 KUHAP dapat terlaksana dengan baik.

 

Selanjutnya Rivai mengharapkan, Rakernas nanti dapat memberikan usulan perbaikan hukum positif dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat miskin. Pengurus 86 cabang PBH adalah pelaku lapangan dan kiranya merasakan langsung adanya hambatan regulasi dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat miskin. Semua akan dikumpulkan dan diteruskan pada pembuat undang-undang baik pemerintah, legislatif maupun Mahkamah Agung sebagai pembuat kebijakan.

 

Lebih lanjut Rivai juga menjelaskan jika pelaksanaan Pro Bono Award II tidak hanya memberi penghargaan pada advokat terbaik dan organisasi terbaik, tapi juga penghargaan diberikan pada hakim terbaik. Keadilan bagi kaum miskin tidak hanya diperjuangkan advokat pro bono, tapi juga digenapkan oleh hakim yang peduli terhadap keadilan masyarakat miskin.

 

“Masih banyak hakim yang peduli dan itu perlu diapresiasi. Gerakan pro bono tidak akan berhasil tanpa dukungan rekan-rekan hakim,” ujar Rivai.

 

Sementara YS Parsiholan menjelaskan, pertemuan tersebut sebagai ajang konsolidasi dan aspirasi PBH cabang dalam mensukseskan Rakernas PBH Peradi dan Pro Bono Award II. Di sela-sela pertemuan juga dibahas persiapan Tim Futsal PBH Peradi dalam Turnamen Peradi Cup di Bali pada bulan April mendatang.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua