Selasa, 12 Maret 2019

Mulai Disidangkan, Kongkalikong Anggaran Dana Hibah Asian Games

Jaksa menduga ada commitment fee untuk Kemenpora 15-19 persen dari total bantuan dana hibah.
Aji Prasetyo
Menpora Imam Nachrowi di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi dana hibah. Foto: RES

Asian Games 2018 yang diselenggarakan di Jakarta dan Palembang, Indonesia berlangsung sukses. Banyak pihak memuji Indonesia selaku tuan rumah pelaksanaan pesta olahraga terbesar negara-negara di Asia ini.  Pujian bahkan dilontarkan Presiden Dewan Olimpiade Asia atau Olympic Council of Asia (OCA) Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Ahmed Al-Sabah sebelum upacara penutupan Asian Games. Ia menyatakan Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games dan membuat mimpi dan energi Asia menjadi kenyataan. 

"Asian Games ke-18 di Jakarta dan Palembang, energi Asia, merupakan sukses bersejarah," ujarnya dalam upacara penutupan beberapa waktu lalu yang juga disiarkan secara langsung di televisi nasional.

Namun di balik kemeriahan, kesuksesan dan keberhasilan pelaksanaan itu, ada noda yang terungkap kemudian. Noda itu terindikasi kuat berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat kementerian dan oknum pejabat di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Dugaan korupsi dana hibah olah raga itu kini telah masuk meja hijau, mulai disidangkan. Penuntut umum mendakwa Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy bersama-sama dengan Bendahara KONI Johny E. Awuy melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu, yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan korupsi.

(Baca juga: KPK Tangkap Pejabat Kemenpora dan Pengurus KONI).

Jaksa menguraikan dalam surat dakwaan terdakwa Ending dan Johny E. Awuy telah memberikan hadiah kepada Mulyana (Deputi IV di Kemenpora) berupa 1 unit Mobil Fortuner VRZ TRD Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 1749 ZJB, uang sejumlah Rp300 juta, 1 buah Kartu ATM Debit BNI Nomor 5371 7606 3014 6404 dengan saldo kurang lebih senilai Rp100 juta, serta 1 buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 9. “Terdakwa juga memberikan hadiah kepada saksi Adhi Purnomo dan Eko Triyanta berupa uang sejumlah Rp215 juta kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada Mulyana selaku Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora RI," kata penuntut umum dalam surat dakwaan, Senin (11/3) di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Pemberian tersebut dimaksudkan supaya Mulyana dan Adhi Purnomo membantu  mempercepat proses persetujuan dan pencairan Bantuan Dana Hibah yang diajukan KONI Pusat ke Kemenpora untuk tahun kegiatan 2018. Ini dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi Olahraga Nasional pada multi event Asian Games ke-18 dan Asian Para Games ke-3 pada 2018 serta proposal dukungan KONI dalam Pengawasan dan Pendampingan Seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun 2018.

Uraian perbuatan

Diuraikan jaksa, pemberian pertama terkait proposal hibah tugas pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi Olahraga Nasional pada multi event Asian Games ke-18 dan Asian Para Games ke-3 pada 2018 dengan usulan dana dari KONI sebesar Rp51,529 miliar.

Untuk mempercepat proses pencairan dana hibah ini, pada 17 April 2018 Ending dan Supriyono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPON (Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional) pada Kemenpora membeli 1 unit mobil Toyota Fortuner VRZ TRD warna Hitam Metalik dengan harga Rp489,8 juta yang kepemilikannya diatasnamakan Widhi Romadoni selaku sopir dari Supriyono. Mobil tersebut kemudian diserahkan kepada Mulyana di rumahnya.

Setelah dilakukan penelitian oleh tim Verifikasi, Chandra Bhakti selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui besarnya dana hibah yang dapat diberikan kepada KONI Pusat sejumlah Rp30 miliar dari sejumlah Rp51,529 miliar.

Setelah proposal disetujui Kemenpora, Mulyana dan Adhi Purnomo menyarankan Ending berkoordinasi dengan Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Menpora Imam Nahrowi terkait jumlah komitmen fee yang harus diberikan oleh KONI Pusat ke pihak Kemenpora agar bantuan dana hibah dapat segera dicairkan. 

"Setelah terdakwa berkoordinasi dengan Miftahul Ulum disepakati besaran komitmen fee untuk pihak Kemenpora kurang lebih sebesar 15 persen-19 persen dari total nilai bantuan dana hibah yang diterima oleh KONI Pusat," jelas penuntut. 

(Baca juga: Aturan Soal Hibah Bagi Ormas yang Bersumber dari APBD).

Pemberian terkait proposal dukungan KONI Pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018 dengan proposal Rp27,506 miliar.

Menindaklanjuti usulan proposal tersebut, dilakukan rapat pembahasan yang dihadiri antara lain oleh Mulyana, Chandra Bakti selaku Asisten Deputi Olahraga Prestasi pada Deputi IV Bidang Prestasi Olahraga dan Adhi Purnomi selaku Ketua Tim Verifikasi. Dalam rapat disimpulkan bahwa Proposal yang diajukan oleh KONI tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olah Raga Nasional dengan alasan karena waktu pengajuan sudah akhir Tahun 2018 dan dana hibah akan dipergunakan untuk tahun 2019.

Jaksa menguraikan dalam surat dakwaan, bahwa untuk memperlancar proses persetujuan Proposal Dukungan KONI Pusat dalam Rangka Pengawasan dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018, Terdakwa meminta Johny E Awuy untuk menyerahkan uang sejumlah Rp100 juta dan 1 buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 9 sesuai dengan permintaan Mulyana sebelumnya melalui supirnya, Atam. Uang tersebut diketahui dimasukkan dalam rekening BNI yang kartu ATM-nya diberikan kepada Mulyana. 

Ending lalu kembali mengajukan perbaikan Usulan Proposal Bantuan Dana Hibah KONI Pusat yaitu Proposal Dukungan KONI Pusat dalam Rangka Pengawasan dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018 yang dibuat tanggal mundur (backdated) tertanggal 10 Agustus 2018 dengan usulan dana sejumlah Rp21,062 miliar. Dari usulan tersebut akhirnya disetujui dana sebesar Rp17,971 miliar. 

"Masih pada 13 Desember 2018, sesuai arahan Miftahul Ulum, terdakwa Ending memerintahkan Suradi selaku Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Suradi untuk mengetik daftar rincian para penerima dana 'commitment fee' dari Kemenpora atas pencairan dana sejumlah Rp17,971 miliar yang di dalam daftar tersebut tertulis inisial 'Mly' yaitu Mulyana sejumlah Rp400 juta, 'Ap' yaitu Adhi Purnomo selaku Pejabat Pembuat Komitmen sejumlah Rp250 juta, dan 'Ek' untuk Eko Triyanta (staf pada Deputi IV Kemenpora) sejumlah Rp20 juta," terang penuntut. 

Adhi Purnomo mengatakan "kalau ada tanda terima kasih InsyaAllah akan saya gunakan untuk menambah pembayaran cicilan rumah".

Ending lalu bertemu dengan Eko pada 18 Desember 2018 di lantai 12 gedung KONI Pusat dan memberikan Rp215 juta kepada Eko Triyanta sebagai bagian Adhi Purnomo dan Eko. Pada sore harinya, Eko Triyanta diamankan petugas KPK beserta barang bukti uang yang diterima dari Ending.

Atas perbuatannya, Ending Fuad Hamidy dan Johny E Awuy diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas dakwaan tersebut, Ending dan Johny tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi), sidang dilanjutkan pada 21 Maret 2019.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua