Selasa, 12 Maret 2019

Kemlu Ingatkan Siti Aisyah Tidak Bebas Murni

Ada tiga alasan pemerintah meminta kepada Jaksa Agung Malaysia untuk membebaskan Siti Aisyah.
Fitri Novia Heriani
Siti Aisyah mencium tangan Presiden Jokowi saat diterima di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/3) siang. (Foto: Rahmat/Humas Setkab)

Siti Aisyah, warga negara Indonesia yang dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Malaysia dari dakwaan pembunuhan Kim Jong-nam, telah kembali ke Indonesia, namun tidak bebas murni.

 

"(Putusan pengadilan) itu dia bebas, tetapi dia tidak bebas murni," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, di Jakarta, Senin (11/3).

 

Pernyataan tersebut disampaikan Iqbal setelah acara penyerahan Siti Aisyah oleh pemerintah Indonesia kepada keluarganya. Menurut Iqbal, bila ditemukan bukti baru yang memberatkan, Siti Aisyah masih dapat didakwa kembali.

 

"Jadi, masih ada kemungkinan kalau suatu saat nanti didapatkan bukti-bukti baru, dia bisa didakwa. Karena itu pengacara sempat meminta agar putusan bebas murni. Namun, hakim putuskan tidak bebas murni karena pertimbangan hakim sudah memutuskan 'prima vacie'," ujar dia.

 

Kasus pembunuhan Kim Jong-nam, dengan Siti Aisyah sebagai salah satu terdakwa pada 16 Agustus 2017 telah dinyatakan sebagai kasus prima vacie, yang berarti bukti dan saksi dinyatakan layak dan lengkap sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

 

"Namun, yang jelas sekarang Siti Aisyah sudah bebas sesuai arahan dan niat harapan kita. Sekarang sudah bebas, itu yang penting dulu saat ini," ucap Iqbal.

 

Dia pun kembali menekankan bahwa Siti Aisyah bukanlah bebas bersyarat. "Ini bukan bebas bersyarat. Bebas tapi tidak murni. Ada kemungkinan kalau di masa mendatang ada bukti baru yang ditemukan bisa didakwa," jelasnya seperti dilansir jpp.go.id.

 

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan bahwa pembebasan Siti Aisyah sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Malaysia.

 

"Ini kan sudah melalui persidangan dan itu dimungkinkan dalam Pasal 254 hukum acara pidana Malaysia, itu dimungkinkan dalam hukum acara pidana Malaysia, Jaksa mencabut (tuntutan terhadap Siti Aisyah)," kata Menkumham saat menyampaikan konferensi pers bersama Siti Aisyah di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (11/3).

 

(Baca: Perdamaian dalam Kasus Talangsari Tak Gugurkan Pidana, Ini Alasannya)

 

Siti Aisyah merupakan warga negara Indonesia yang digugat sebagai tersangka pembunuh Kim Jong-nam, kakak tiri Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un.

 

"Kita juga pernah ada kejadian, tetapi bukan kejadian pembunuhan, ada beberapa kasus tidak usah saya sebut yang jaksa mendeponir, ada yang mencabut dakwaan, dan lain-lain. Itu adalah hukum masing-masing negara yang kita hargai," ucap Menkumham.

 

Sementara itu, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muhzar, juga menegaskan bahwa dimungkinkan berdasarkan hukum acara pidana di Malaysia, pengadilan mengabulkan permohonan dari Jaksa Penuntut Umum.

 

"Tadi kan jaksa mencabut dakwaan tuntutan, itu kewenangan dari jaksa, tentunya berdasarkan permohonan tersebut mempertimbangkan karena memang dimungkinkan berdasarkan hukum acara pidana di Malaysia maka pengadilan mengabulkan permohonan dari Jaksa Penuntut Umum Malaysia," ucap Cahyo.

 

Sebelumnya, dalam persidangan di Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Malaysia, yang dpimpin Hakim Dato' Azmi Bin Ariffin pada Senin, Jaksa Penuntut Umum Muhamad Iskandar Bin Ahmad menarik dakwaan terhadap Siti Aisyah, yang kasusnya mulai disidangkan pada 1 Maret 2017.

 

Siti Aisyah didampingi koordinator tim pengacara dari Kantor Hukum Gooi & Asyura, Gooi Soon Seng, pada sidang yang berlangsung mulai pukul 10.00 waktu setempat.

 

Hadir pula perwakilan pemerintah Indonesia dalam sidang tersebut, antara lain Duta Besar RI untuk Malaysia Rusdi Kirana, Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal dan Kepala Satgas Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur, Yusron B Ambary.

 

Kronologi Pembebasan

Menkumham Yasonna H Laoly menjelaskan soal kronologi pembebasan Siti Aisyah, warga negara Indonesia yang digugat sebagai tersangka pembunuh Kim Jong-nam, kakak tiri Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un.

 

"Hari ini adik kita Siti Aisyah yang dituduh melakukan satu tindak pidana, dituduh membunuh Kim Jong-nam yang akibatnya beliau harus melalui proses hukum di Malaysia dan pada hari ini genap lah dia dua tahun 23 hari mendekam di penjara Malaysia," kata Menkumham.

 

Lebih lanjut, Menkumham mengatakan bahwa atas perintah Presiden Joko Widodo, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, semua pejabat diperintahkan untuk berkoordinasi dengan pihak Malaysia untuk mencari cara membebaskan Siti Aisyah.

 

"Dan ini sudah berkomunikasi baik dengan pemerintahan sebelumnya di bawah pimpinan PM Najib (Razak) maupun dengan Tun Mahathir (Mohamad). Jadi ini adalah suatu proses panjang yang dilakukan dalam rangka membantu saudari Aisyah dan memastikan kehadiran negara sesuai dengan nawacita," ucap Menkumham.

 

Ia juga mengungkapkan bahwa Kemenkumham telah menyurati Jaksa Agung Malaysia soal pembebasan Siti Aisyah tersebut. "Setelah diadakan perundingan, pendekatan yang baik, maka beberapa waktu yang lalu kami menyurati Pak Jaksa Agung. Bahkan Jaksa Agung kita pernah menyampaikan dan semuanya ikut berperan dalam surat kami, kami minta kepada Jaksa Agung Malaysia untuk membebaskan beliau," tuturnya.

 

Adapun kata dia, terdapat tiga alasan pihaknya meminta kepada Jaksa Agung Malaysia untuk membebaskan Siti Aisyah. "Pertama, terdakwa Siti Aisyah meyakini apa yang dilakukannya semata-mata bertujuan untuk kepentingan acara reality show, sehingga dia tidak pernah memiliki niat untuk membunuh Kim Jong-nam," ungkap Menkumham.

 

Kedua, Siti Aisyah telah dikelabui dan tidak menyadari sama sekali bahwa dia sedang diperalat oleh pihak intelijen Korea Utara. "Ketiga Siti Aisyah sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya," kata dia. 

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua