Jumat, 15 Maret 2019

Beda Sikap KPK Atas Putusan Kakak-Beradik Terdakwa Korupsi

Salah satu terdakwa merupakan residivis.
Aji Prasetyo
Billy Sindoro. Foto: RES

Kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini acapkali melibatkan sebuah keluarga seperti suami-istri atau orang tua dan anak. Contohnya Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra atau yang akrab disapa ADP, ditangkap KPK bersama ayahnya, Asrun. Sang ayah adalah mantan Wali Kota Kendari.

 

Lalu ada mantan anggota Komisi XI DPR, Aditya Anugrah, memberikan suap kepada Hakim Sudiwardono untuk memengaruhi putusan banding atas kasus korupsi Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow dengan terdakwa Marlina Moha Siahaan. Marlina adalah orang tua Aditya.

 

Satu contoh lagi adalah mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka kasus penyuapan. Ia diduga bersama-sama dengan adiknya, Tubagus Chairi Wardana menyuap Ketua MK Akil Mochtar untuk memenangkan sengketa Pilkada Lebak, Provinsi Banten.

 

Mayoritas dari perkara itu mereka memberi/menerima suap secara bersama-sama ataupun mengulangi perbuatan korupsi yang pernah dilakukan orang tuanya. Tetapi ada juga perkara yang telah diputus majelis hakim melibatkan anggota keluarga. Dalam hal ini kakak-beradik tersangkut kasus berbeda latarbelakang, dan keduanya terbukti menyuap.

 

Eddy dan Billy Sindoro, kakak-beradik ini didakwa memberi suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bertentangan dengan jabatannya. Keduanya divonis bersalah majelis hakim Pengadilan Tipikor karena terbukti melakukan perbuatannya yang dituduhkan penuntut umum.

 

Bedanya Billy dipersalahkan karena menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait dengan perizinan proyek pembangunan apartemen Meikarta. Sebaliknya Eddy dipersalahkan karena menyuap panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution terkait perkara perdata yang sedang diproses di pengadilan.

 

Perbedaan lainnya, Billy divonis bersalah majelis hakim selama 3,5 tahun penjara, padahal ia merupakan residivis dan pernah divonis bersalah menyuap anggota KPPU M. Iqbal. Sementara kakaknya, Eddy Sindoro divonis sedikit lebih lama yaitu 4 tahun meskipun baru kali ini terbukti melakukan penyuapan.

 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pihaknya mengajukan banding atas putusan Billy. Menurutnya pidana penjara yang diberikan kepada Billy dianggap belum memenuhi unsur keadilan karena terdakwa merupakan residivis kasus korupsi. "Karena kami pandang putusan belum proporsional dan kami mencermati dan kami harap menjadi pertimbangan di tingkat banding bahwa Billy sebelumnya pernah diproses di kasus tindak pidana korupsi oleh kpk sehingga kami harap ini jadi pertimbangan lebih lanjut," ujar Febri beberapa waktu lalu.

 

(Baca juga: Seluk Beluk Residivis)

 

Berbeda dengan Eddy Sindoro. KPK menyatakan menerima putusan majelis hakim yang menghukumnya dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp200 juta subsider 3 bulan. Febri beralasan putusan tersebut telah proporsional dengan tuntutan penuntut umum. 

 

"Selain itu fakta di persidangan dan analisis JPU juga sudah diterima majelis hakim hingga diputuskan bahwa Eddy Sindoro bersalah melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan," terang Febri.

 

(Baca juga: Terkait Penyuapan Panitera, Eddy Sindoro Divonis 4 Tahun)

 

Ervin Lubis, kuasa hukum Billy saat dihubungi hukumonline menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada klien. Meskipun begitu, pihaknya juga akan mempersiapkan kontra memori banding apabila KPK memang ingin menguji kembali putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

 

"Mohon maaf untuk lebih jelasnya dapat dikonfirmasikan lebih lanjut kepada pihak Pengadilan Tipikor Bandung terima kasih. Apabila dimasukkan memori banding tentunya akan ada kontra memori banding," ujarnya.

 

Arman Hanis, kuasa hukum Eddy Sindoro menghormati putusan KPK yang tidak mengajukan banding. "Tim Penasihat Hukum dan ES (Eddy Sindoro) sendiri menghormati keputusan KPK yang tidak mengajukan banding dan kami hanya menunggu eksekusi pelaksanaan putusan," tuturnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua