Sabtu, 16 Maret 2019

Ini Tujuan HKPI Gelar Pelatihan Bagi Anggotanya

​​​​​​​Selain meningkatkan kualitas, pelatihan ini juga mengingatkan kurator agar menjaga kode etik.
Aji Prasetyo
Soedeson Tandra. Foto HOL/SGP

Himpunan Kurator Pengurus Indonesia (HKPI) mengadakan Pelatihan Khusus Berkesinambungan bagi para kurator di Jakarta, Jumat (15/3). Ada dua pembicara utama dalam pelatihan ini pertama yaitu Titik Tedja Ningsih yang merupakan hakim pengadilan niaga dan pembicara kedua yaitu Hadi Subhan, akademisi dari Universitas Airlangga, Surabaya.

 

Ketua Umum HKPI Soedeson Tandra mengatakan, tujuan dari pelatihan ini secara umum ada dua. Pertama, melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang isinya kurator setiap 5 tahun wajib mengikuti pelatihan lanjutan. Kedua, yaitu untuk membekali anggota agar bisa lebih profesional dalam menjalankan profesinya.

 

“Untuk HKPI khususnya diwajibkan setiap tahun  1 kali (pelatihan) karena ini profesi kita membekali anggota itu dengan peraturan teknis profesional untuk meningkatkan kemampuan. Sebab di dalam pelatihan ini kita tidak hanya bicara undang-undangnya tapi kita bicara pelatihannya,” ujar Tandra saat berbincang dengan hukumonline.com di sela pelatihan.

 

Dalam pelatihan ini, terangnya juga akan kembali diingatkan mengenai aturan dan kode etik. Tandra berpendapat dalam menjalankan profesi kedua unsur ini sangat penting khususnya mengenai kode etik.

 

“Ada di dunia yang agak gelap, kejujuran, kepercayaan, kerja dan etikat baik, itu ada di dunia etik. Aturan sudah jelas tapi bisa jadi ada yang kurang maksimal. Di pelatihan kita ingatkan dasar-dasar itu kembali di samping kita memberikan pengetahuan yang baru,” terangnya.

 

Baca:

 

Dengan adanya pelatihan ini Tandra berharap, kemampuan kurator mengalami peningkatan baik dari teknis maupun profesionalisme. Sebab mereka tidak hanya kembali diingatkan mengenai dasar-dasar peraturan tetapi juga mendapat informasi terbaru dari dua narasumber yang dihadirkan.

 

Saat ditanya apakah pelatihan ini juga menyinggung cara kurator menghadapi gugatan hukum dari pihak-pihak tertentu, Tandra menyatakan materi yang disampaikan kali ini benar-benar bersifat teknis. Menurutnya, jika dalam menjalankan profesi seorang kurator berpegangan dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik maka seharusnya hal itu dapat dihindari.

 

Namun, jika kurator bekerja sudah sesuai koridor tetapi masih saja digugat atau dilaporkan oleh oknum tertentu maka sebagai organisasi HKPI akan memberikan pembelaan. “Itu namanya kriminalisasi, pasti kita bela,” tegasnya.

 

Seksi Publikasi HKPI Tiur Henny Monica menambahkan, secara umum materi yang disampaikan pembicara pertama yaitu mengenai going concern atau keadaan di mana suatu perusahaan dapat atau telah beroperasi dalam jangan waktu ke depan yang dipengaruhi finansial ataupun dinyatakan pailit.

 

“Ketika perusahaan itu melanjutkan usahanya maka tujuan kelanjutan usaha mengurangi beban utang, jadi jangan sampe dengan going concern beban utang banyak,” terangnya.

 

Pelatihan kali ini menurut Tiur dihadiri oleh 102 peserta. Jumlah ini di atas target pengurus HKPI yang menargetkan peserta pelatihan sebanyak 100 orang. HKPI menegaskan, pelatihan seperti ini akan tetap dilakukan untuk mengakomodir anggota baik itu sebagai syarat perpanjangan kartu anggota maupun untuk tetap menjaga kualitas dari kurator itu sendiri.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua