Rabu, 27 Maret 2019

Perkembangan dan Permasalahan Hukum Fintech

Di tengah perkembangan yang pesat, ada beragam persoalan hukum di industri fintech. Masyarakat jangan terbuai dengan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman, tapi perlu diperhatikan juga risiko hukum yang mungkin timbul.
M. Agus Yozami
Ilustrator: HGW

Perkembangan teknologi sangat terasa dan sulit terbendung di kehidupan sehari-hari. Bisa dibilang, segala kegiatan yang dilakukan masyarakat selalu berhubungan dengan teknologi, tak terkecuali di sektor jasa keuangan. Jika dahulu aktivitas pinjam meminjam uang hanya bisa dilakukan di Bank, saat ini setiap orang dapat melakukan pinjaman dengan mudah melalui aplikasi berbasis online atau biasa disebut financial technology (fintech).

 

Hanya dengan mendownload aplikasi fintech yang ada di telepon genggam, masyarakat dapat bertranskasi dengan mudah tanpa harus pergi atau menghabiskan waktu ke bank untuk meminjam uang.

 

Kemajuan teknologi yang sudah mengubah perilaku dan kepercayaan orang di sektor jasa keuangan bisa dimaklumi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, 40 persen masyarakat Indonesia belum mempunyai rekening. Pinjaman formal yang dilakukan melalui perbankan membutuhkan jaminan, ada prosedur, dan membutuhkan waktu yang lama. Model proses transaksi seperti ini jelas berbeda dengan fintech yang terlihat sederhana.

 

Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan demografi penduduk yang tersebar di berbagai pelosok, jelas menjadi pasar bagi industri fintech. Indonesia memiliki modal besar untuk mendukung perkembangan fintech dengan jumlah masyarakat kelas menengah yang mencapai 45 juta orang, serta total pengguna internet yang mencapai 150 juta. Atas dasar itu, perkembangan fintech adalah sebuah keniscayaan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan perekonomian nasional.

 

Sumber: OJK

 

Seiring perkembangan fintech, OJK telah menyediakan kerangka pengaturan dan pengawasan yang memberikan fleksibilitas ruang inovasi namun tanpa mengorbankan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness (TARIF), melalui penyediaan payung hukum inovasi keuangan digital dan pengaturan per produk seperti layanan inovasi keuangan keuangan digital, layanan digital banking, peer to peer lending dan equity crowdfunding.

 

Sumber: OJK

 

Salah satu aturan yang diterbitkan OJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mewajibkan Penyelenggara/platform fintech lending untuk mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon pemberi pinjaman dan peminjamnya agar dapat menilai tingkat risiko peminjam dan menentukan tingkat bunga.

 

Tumbuh pesatnya industri fintech di tengah masyarakat membuat OJK berpikir keras terkait masalah perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, OJK menerbitkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri fintech.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua