Kamis, 28 Maret 2019

Fintech Ilegal, Diblokir Satu Tumbuh Seribu

Upaya pemblokiran melalui toko aplikasi dianggap belum efektif. Kehadiran fintech ilegal ini terus menjerat masyarakat melalui bunga pinjaman tinggi.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: HGW

Permasalahan financial technology atau fintech peer to peer lending ilegal terus menjadi persoalan hingga saat ini. Meski berbagai upaya pemblokiran aplikasi layanan tersebut terus dilakukan, nyatanya fintech ilegal masih bermunculan menjerat masyarakat dengan menawarkan bunga pinjaman tinggi dibandingkan jasa keuangan lainnya.

 

Risiko fintech ilegal ini jauh lebih berbahaya dibandingkan fintech berizin yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi mewajibkan perusahaan fintech mendaftarkan badan usahanya sebelum melayani masyarakat. Sehingga, pengawasan fintech berizin ini jauh aman dibandingkan ilegal.

 

Kegiatan usaha fintech ilegal ini juga tidak terawasi otoritas sehingga risiko pelanggaran seperti bunga pinjaman tinggi, pencurian data pribadi hingga penagihan intimidatif rentan menimpa masyarakat. Hal ini diperparah dengan pemahaman masyarakat mengenai fintech masih rendah. Sehingga, masyarakat mudah sekali tergiur kemudahan pinjaman dana tanpa sadar risiko-risiko tersebut.

 

(Baca Juga: Persoalan Perlindungan Konsumen di Industri Fintech)

 

Pemblokiran aplikasi fintech ilegal sudah otoritas lakukan seiring maraknya pengaduan masyarakat mengenai layanan tersebut. Tim Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi baru saja memblokir sebanyak 168 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha peer to peer lending namun tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK.

 

“Berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi pada Google Playstore, Satgas Waspada Investasi kembali menghentikan kegiatan 168 entitas yang melanggar ketentuan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer-To-Peer Lending) yang berpotensi merugikan masyarakat,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing, Rabu (13/3).

 

Entitas yang diblokir tersebut diduga merupakan kejahatan finansial online yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pemblokiran ini menambah daftar panjang jumlah entitas yang diduga melakukan kegiatan finansial online sebanyak 803 entitas yaitu 404 entitas pada periode tahun 2018 dan 399 entitas pada bulan Januari hingga Maret 2019.

 

Meski telah beberapa kali diblokir, ternyata layanan fintech ilegal tersebut masih dengan mudah didapati pada toko-toko aplikasi seperti Google Store dan Apple Store. Selain pemblokiran, pihak kepolisian juga telah menindak salah satu perusahaan fintech ilegal PT Vcard Technology Indonesia (Vloan) pada Januari lalu. Dari penangkapan tersebut, terdapat empat orang tersangka berprofesi debt collector atau penagih yang diadukan atas tindakan pornografi, pengancaman, asusila, pengancaman kekerasan dan menakut-nakuti melalui media elektronik.

 

(Baca Juga: Perkembangan dan Permasalahan Hukum Fintech)

 

Tongam menyampaikan bahwa penawaran investasi ilegal semakin mengkhawatirkan dan berbahaya bagi ekonomi masyarakat. Para pelaku memanfaatkan kekurangpahaman sebagian anggota masyarakat terhadap investasi dengan menawarkan imbal hasil atau keuntungan yang tidak wajar.

 

Kegiatan dan produk yang ditawarkan tidak berizin karena niat pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat,” ujarnya.

 

Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima.

 

 

Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Nelson Nikodemus menilai upaya pemblokiran dan penindakan selama ini belum efektif mencegah kemunculan fintech ilegal. Hal ini karena kemudahan bagi perusahaan fintech ilegal untuk membuat kembali layanan serupa meskipun telah diblokir berkali-kali.

 

“Setelah diblokir, mereka bisa kembali dengan mudah membuat layanan fintech, yang berubah hanya nama dan logonya saja tapi pemiliknya masih sama,” jelas Nelson.

 

Pernyataan Nelson tersebut beralasan kuat. Berdasarkan penelusuran hukumonline pada salah satu toko aplikasi dengan mudah mendapati layanan fintech ilegal. Masyarakat hanya perlu mengunduh aplikasi tersebut untuk selanjutnya digunakan apabila menginginkan pinjaman uang.

 

Sumber: Data LBH Jakarta

 

Permasalahan fintech ilegal ini diperparah dengan pemahaman masyarakat terhadap risiko pinjaman tersebut. Masyarakat cenderung tergiur kemudahan pinjaman melalui fintech tanpa mempedulikan tingginya risiko utang. Bayangkan saja, nasabah dapat langsung menerima pinjaman tanpa tatap muka langsung dengan perusahaan fintech.

 

Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito menilai rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko pinjaman fintech tersebut menyebabkan terjadinya berbagai persoalan tersebut. “Dari pengaduan yang sampai di OJK rupanya ada suami-istri bisa pinjam di 20 perusahaan peer to peer lending di saat bersamaan. Apa enggak luar biasa ini?” jelas Sarjito saat menjawab pertanyaan hukumonline di Jakarta, Selasa (19/3/2019).

 

Menurut Sarjito, konsumen juga seharusnya menyadari kesanggupan dalam mengambil pinjaman fintech.”Kalau mau utang, seharusnya konsumen itu tahu diri kira-kira berapa bisa utang sehingga jangan dimanfaatkan utang ke sana-sini,” pungkas Sarjito.

 

Selain itu, terdapat kendala bagi otoritas dalam menindak fintech ilegal ini. Sarjito mengakui meski telah dihapus dalam toko aplikasi, layanan fintech ilegal tetap saja bermunculan. “Kami susah, sudah matiin satu tetap tumbuh lagi,” jelas Sarjito.

 

 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum AFPI, Sunu Widyatmoko menjelaskan pihaknya hanya bertanggung jawab terhadap perusahaan fintech terdaftar dan berizin OJK. Saat ini, jumlah anggota AFPI mencapai 99 perusahaan fintech.

 

“Jika memang ada pengaduan yang melibatkan anggota asosiasi akan kami selesaikan. Namun, untuk pengaduan di luar anggota atau perusahaan fintech pendanaan online ilegal seharusnya diselesaikan di Bareskrim atau Cyber Crime,” jelas Sunu.

 

Sunu menyampaikan praktik fintech ilegal ini mengganggu kegiatan industri yang berizin. Menurutnya, berbagai bentuk pelanggaran tersebut terjadi pada fintech ilegal karena perusahaan fintech legal telah memiliki aturan yang ketat. “Kami melihat yang ilegal ini merusak industri. Praktik mereka melanggar hukum dan etika sehingga kami yang legal ini menjadi dirugikan,” jelas Sunu, Jumat (22/3).

 

Leih lanjut, Sunu menjelaskan apabila terdapat pelanggaran pada perusahaan fintech legal maka akan dikenakan sanksi berupa teguran hingga pencabutan status keanggotaan. Pemberian sanksi tersebut juga telah tercantum dalam kode perilaku atau conde of conduct perusahaan fintech peer to peer lending.

 

Secara preventif, AFPI juga telah membentuk komite etik yang akan mengawasi pelaksanaan kode etik operasional perusahaan fintech. Hal ini dilakukan untuk memberi perlindungan konsumen. Salah satu isi dari kode perilaku tersebut yaitu larangan mengakses kontak, layanan pesan singkat dan penetapan biaya pinjaman maksimal. Sehubungan dengan biaya pinjaman, perusahaan fintech tidak boleh menetapkan biaya pinjaman lebih dari 0,8 persen per hari dengan penagihan maksimal 90 hari.

 

Kemudian, asosiasi bekerja sama dengan perusahaan gerbang pembayaran atau payment gateway untuk mencegah kehadiran fintech ilegal. Perusahaan payment gateway berkomunikasi dengan asosiasi agar tidak melayani perusahaan fintech ilegal.

 

Selain itu, asosiasi juga berencana membangun basis data raksasa yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha dalam mengenali calon nasabahnya. Dari basis data tersebut dapat dikenali profil risiko nasabah.

 

“Jadi kami dapat mengetahui nasabah ini sudah pinjam dari beberapa perusahaan fintech dan bagaimana risiko pinjamannya. Apakah selama ini bayarnya tepat waktu atau tidak,” jelas Sunu.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua