Kamis, 28 March 2019

Fintech Ilegal, Diblokir Satu Tumbuh Seribu

Upaya pemblokiran melalui toko aplikasi dianggap belum efektif. Kehadiran fintech ilegal ini terus menjerat masyarakat melalui bunga pinjaman tinggi.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: HGW

Permasalahan financial technology atau fintech peer to peer lending ilegal terus menjadi persoalan hingga saat ini. Meski berbagai upaya pemblokiran aplikasi layanan tersebut terus dilakukan, nyatanya fintech ilegal masih bermunculan menjerat masyarakat dengan menawarkan bunga pinjaman tinggi dibandingkan jasa keuangan lainnya.

 

Risiko fintech ilegal ini jauh lebih berbahaya dibandingkan fintech berizin yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi mewajibkan perusahaan fintech mendaftarkan badan usahanya sebelum melayani masyarakat. Sehingga, pengawasan fintech berizin ini jauh aman dibandingkan ilegal.

 

Kegiatan usaha fintech ilegal ini juga tidak terawasi otoritas sehingga risiko pelanggaran seperti bunga pinjaman tinggi, pencurian data pribadi hingga penagihan intimidatif rentan menimpa masyarakat. Hal ini diperparah dengan pemahaman masyarakat mengenai fintech masih rendah. Sehingga, masyarakat mudah sekali tergiur kemudahan pinjaman dana tanpa sadar risiko-risiko tersebut.

 

(Baca Juga: Persoalan Perlindungan Konsumen di Industri Fintech)

 

Pemblokiran aplikasi fintech ilegal sudah otoritas lakukan seiring maraknya pengaduan masyarakat mengenai layanan tersebut. Tim Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi baru saja memblokir sebanyak 168 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha peer to peer lending namun tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK.

 

“Berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi pada Google Playstore, Satgas Waspada Investasi kembali menghentikan kegiatan 168 entitas yang melanggar ketentuan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer-To-Peer Lending) yang berpotensi merugikan masyarakat,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing, Rabu (13/3).

 

Entitas yang diblokir tersebut diduga merupakan kejahatan finansial online yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pemblokiran ini menambah daftar panjang jumlah entitas yang diduga melakukan kegiatan finansial online sebanyak 803 entitas yaitu 404 entitas pada periode tahun 2018 dan 399 entitas pada bulan Januari hingga Maret 2019.

 

Meski telah beberapa kali diblokir, ternyata layanan fintech ilegal tersebut masih dengan mudah didapati pada toko-toko aplikasi seperti Google Store dan Apple Store. Selain pemblokiran, pihak kepolisian juga telah menindak salah satu perusahaan fintech ilegal PT Vcard Technology Indonesia (Vloan) pada Januari lalu. Dari penangkapan tersebut, terdapat empat orang tersangka berprofesi debt collector atau penagih yang diadukan atas tindakan pornografi, pengancaman, asusila, pengancaman kekerasan dan menakut-nakuti melalui media elektronik.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua