Selasa, 02 April 2019

Peradi: PKPA Jalan Terus, Tapi…

Mencari titik kompromi dengan Perguruan Tinggi demi kualitas profesi advokat yang mumpuni.
Norman Edwin Elnizar
Suasana ujian advokat PERADI 2015. Foto: RES

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang dipimpin Fauzie Yusuf Hasibuan selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi akhirnya mengeluarkan pernyataan sikap soal Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (Permenristekdikti Profesi Advokat). Melalui surat resmi, Kamis (28/3), Peradi meyakinkan bahwa penyelenggaraan PKPA tetap memiliki legalitas berdasarkan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dan putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, ada pula beberapa poin penjelasan yang Peradi sampaikan secara khusus kepada hukumonline soal isu yang berkembang ini.

Sekretaris Jenderal DPN Peradi, Thomas E. Tampubolon menjelaskan bahwa pihaknya sengaja tidak mengambil langkah reaktif dengan langsung mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung atas Permenristekdikti Profesi Advokat. Sikap ini dinilainya sebagai hasil pertimbangan matang untuk berpihak pada kepentingan terbaik profesi advokat di Indonesia.

Peradi melihat ada kesamaan semangat dengan pihak pemerintah dalam memperbaiki kualitas rekrutmen profesi advokat. “Hanya di profesi advokat Indonesia yang kacau dengan semua orang bisa melakukan PKPA entah itu sehari atau dua hari lalu berhak mengajukan pengangkatan,” kata Thomas saat dihubungi hukumonline.

Ia menunjuk Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 bertanggal 25 September 2015 sebagai sumber kekacauan sebenarnya. Sejak saat itu, Mahkamah Agung menganggap semua yang menyatakan diri organisasi advokat berhak mengangkat advokat dengan mengajukan pengambilan sumpah di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi.

(Baca juga: Kemenristek Dikti Siap Hadapi ‘Gugatan’ MA).

Asalkan dokumen persyaratan dalam UU Advokat terpenuhi, Pengadilan Tinggi bersedia mengambil sumpah calon advokat dari organisasi advokat apa saja. Pengakuan terhadap Peradi sebagai wadah tunggal diabaikan Mahkamah Agung. Hal itu dinilai Thomas berkontribusi membuat standar kualitas rekrutmen advokat menjadi sangat longgar.

“Apakah Pengadilan Tinggi sempat menyeleksi kualitas standar prosedur PKPA, ujian pengangkatan, kebenaran dokumen sarjana, dan semua persyaratan magang?,” kata Thomas. Akibatnya, ia melihat banyak terjadi keanehan dalam pengangkatan advokat serta pengawasannya. Banyak organisasi advokat baru yang tiba-tiba bermunculan dan berlomba-lomba menawarkan kemudahan untuk diangkat menjadi advokat.

Masalahnya, banyak orang mengira telah sah menjadi advokat semata-mata karena sudah diambil sumpah di hadapan sidang Pengadilan Tinggi. Padahal status advokat diberikan atas dasar pengangkatan oleh organisasi advokat bersamaan penerimaan sebagai anggotanya. Selanjutnya organisasi advokat juga bertanggung jawab mengawasi kepatuhan anggotanya pada Kode Etik Advokat Indonesia serta UU Advokat dalam menjalankan profesi. Pemecatan sebagai advokat dapat dilakukan organisasi advokat dalam kewenangannya tersebut.

Namun, Thomas menjelaskan pengawasan perilaku dan kualitas advokat ini menjadi sangat sulit dilakukan karena daya ikat organisasi advokat melemah akibat kebijakan Mahkamah Agung. “Ada anggota kami diadukan kliennya, lalu akan diperiksa Dewan Kehormatan. Tapi dengan angkuh dia bikin surat minta mundur dari Peradi dan bilang bahwa kami sudah tidak berwenang lagi memeriksanya,” ia menuturkan.

Dengan demikian, tidak ada kejelasan siapa yang bisa mengawasi, memberi sanksi, bahkan memecat advokat yang melakukan pelanggaran. Advokat yang sudah dipecat Peradi bisa saja tetap berpraktik dengan alasan masih sah sebagai advokat berdasarkan dokumen berita acara sumpah di pengadilan tinggi.

(Baca juga: Pemerintah Ubah Cara Rekrutmen Advokat, Sejalan atau Bertentangan UU Advokat?)

Thomas menyebutkan bahwa menjamurnya organisasi advokat patut diduga sebatas untuk menghimpun dana dari PKPA dan ujian untuk diangkat menjadi advokat. Sedangkan soal kualitas dan pengawasan advokat yang dihasilkan tidak diperhatikan. “Bagaimana bentuk tanggung jawab mereka?,” katanya.

Oleh karena itu, Peradi menyadari kelemahan saat ini soal rekrutmen advokat yang dapat merugikan masyarakat pengguna jasa hukum. “Memang perlu penertiban, ini yang perlu dibicarakan bersama, tidak sepotong-sepotong dengan keangkuhan sektoral,” ujarnya.

Thomas mengingatkan bahwa Permenristekdikti Profesi Advokat pun tidak akan diminati selama Mahkamah Agung masih bersikap seperti sekarang soal pengangkatan advokat.  “Jadinya itu juga sia-sia. Kalau masih bisa dengan yang PKPA sehari atau dua hari, siapa yang akan mau harus setahun? Kami kan nggak berwenang melarang PKPA organisasi lain,” ia menambahkan.

Sebagai upaya memperluas akses kepada keadilan, Thomas mengatakan Peradi berusaha terus meningkatkan kuantitas advokat yang juga berkualitas. Pihaknya pun mencoba memahami sudut pandang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam menjalankan mandat undang-undang dalam bidang pendidikan profesi.

“Kami melihat semangat untuk menjadikan profesi advokat maju dan teratur pendidikannya. Kami merasakan dampak masalahnya Surat Ketua Mahkamah Agung,” kata Thomas. Ini yang menjadi pertimbangan sikap Peradi masih berupaya memberikan masukan lanjutan agar Permenristekdikti Profesi Advokat ditinjau ulang.

Bersamaan dengan itu, Peradi menjamin PKPA dan pengangkatan advokat di bawah pengawasannya saat ini masih dapat terus berjalan seperti biasa dengan dasar yang sah. “Sudah diatur pertemuan dengan Kementerian. Kalau mereka tetap pada sikapnya, tidak ada jalan lain, baru kami tempuh uji materiil,” Thomas menutup penjelasannya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua