Selasa, 02 April 2019

Mengawal Integritas Lembaga Pemutus Perkara Pemilu

Karena itu, perlu menjaga dan mengawal para pengadil pemilu agar bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku dan bisa menghasilkan putusan yang adil.
Rofiq Hidayat
Kiri ke kanan: Titi Anggraini, Sukma Violetta, Ratna Dewi Pettalolo. Foto: RFQ

Jelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 pada 17 April 2019 mendatang, potensi kecurangan/pelanggaran dalam gelaran pemilu legislatif dan pilpres cukup besar. Karena itu, potensi terjadinya sengketa pemilu yang bermuara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tindak pidana pemilu oleh peradilan umum, dan Mahkamah Konstitusi (MK) pun cukup besar.  

 

“Integritas dan kredibilitas Bawaslu atau hakim di pengadilan menjadi taruhan,” ujar Komisioner Bawaslu Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo dalam sebuah diskusi bertajuk, “Mendorong Akuntabilitas Pengadilan dalam Menangani Perkara Pemilu: Mengawal Profesionalisme Hakim dalam Proses Peradilan Pemilu” di Komplek Gedung DPR, Selasa (2/4/2019).

 

Ratna menyebut salah satu potensi kecurangan yang kerap terjadi adalah politik uang. Baginya, praktik politik uang sangat membahayakan demokrasi. Praktik politik uang ini yang paling dirugikan adalah kalangan perempuan. Bawaslu sudah melakukan pencegahan politik uang. Seperti, Gerakan Perempuan Anti Politik Uang melalui patroli pengawasan di berbagai daerah dengan mendeteksi ruang terbuka atau tertentu yang biasanya dijadikan tempat terjadinya transaksi politik uang. Selain itu, melakukan deklarasi desa atau kampung anti politik uang.

 

“Selain itu, menangkal mobilisasi birokrasi yang belakangan banyak terjadi di beberapa daerah. Hingga saat ini, sudah banyak kasus yang telah ditangani Bawaslu dari ribuan laporan yang masuk,” lanjutnya. Baca Juga: MK Ubah Tiga Prosedur Pencoblosan dalam Pemilu 2019

 

Persoalannya, kata Dewi, penanganan perkara pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentragakumdu) sering tidak ada kesamaan persepsi. Misalnya, terkadang terjadi penghentian perkara pelanggaran tindak pidana pemilu yang dihentikan di tingkat penyidikan, sehingga tidak diproses pengadilan. 

 

“Integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu hal paling utama. Karenanya, Bawaslu, pengadilan umum, dan MK yang menangani perkara pemilu harus tetap menjaga independensi dan integritasnya,” tegasnya.

 

No

Dugaan Pelanggaran Pemilu

1

Laporan sebanyak 700

2

Teguran sebanyak 6.423

3

Registrasi laporan/temuan sebanyak 6.649

Sumber: Bawaslu

 

No.

Klasifikasi Pelanggaran Pemilu 2019

1

Pidana

549

2

Administrasi

4.759

3

Kode etik

105

4

Hukum lainnya

656

5

Bukan pelanggaran

475

6

Catatan: dalam proses

105

Sumber: Bawaslu

 

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Yudisial (KY) Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Sukma Violetta mengatakan muara dari pelanggaran/kecurangan dan sengketa pemilu lembaga peradilan baik pengadilan maupun MK. “Penanganan perkara pidana pemilu di pengadilan pun menjadi objek pengawasan KY,” kata Sukma.

 

KY pun sudah mulai bergerak dengan membentuk desk pemilu. Tugasnya, melakukan pemantauan sidang penanganan perkara pemilu dengan melakukan perekaman. Selain itu, mengawasi/mengawal hakim yang menangani perkara pemilu. Bahkan, melakukan advokasi terhadap hakim bila terjadi contempt of court (penghinaan terhadap lembaga peradilan).

 

Menurutnya, menjaga kewibawaan institusi peradilan dalam penanganan perkara pemilu keharusan bagi KY. KY juga melihat memag ada potensi terjadi gesekan di masyarakat dalam gelaran pemilu yang berujung konflik di pengadilan. Karena itu, dibutuhkan hakim-hakim yang menangani perkara pemilu yang mumpuni dan memiliki skill dan integritas yang tinggi agar menghasilkan putusan yang adil dan berkualitas.

 

Dia mengingatkan semua elemen masyarakat dapat meminta bantuan KY untuk melakukan pemantauan persidangan perkara pemilu di pengadilan. Saat ini, KY telah memiliki perwakilan di 12 provinsi. Permohonan pemantauan persidangan dapat diajukan melalui website KY ketika proses persidangan sedang atau akan berlangsung.

 

“Proses persidangan singkat, hanya 7 hari. Bila hasil pemantauan terjadi adanya pelanggaran oleh hakim, maka itu masuk ranah pengawasan KY,” ujarnya.

 

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai pelaksanaan Pemilu 2019 berpotensi banyak terjadi sengketa baik di pengadilan maupun di luar pengadilan (Bawaslu). “Dugaan saya saat proses perhitungan suara dan sebelum penetapan (pemenang), Bawaslu akan kebanjiran sengketa dari para caleg,” ujarnya.

 

Demikian pula dengan MK, menurutnya sengketa hasil pemilu di MK diperkirakan cukup banyak. Karena itu, perlu menjaga dan mengawal para pengadil pemilu agar bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku dan bisa menghasilkan putusan yang adil. “Kredibilitas dan integritas para hakim dan Bawaslu menjadi taruhan,” tegasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua