Selasa, 09 April 2019

Yuk Simak Tips Penulisan Jurnal Hukum

Mulai dari pernyataan (claim), bersifat baru (novelty), bukan hal yang selayaknya telah diketahui (non-obvious), berguna (utility), topik masuk akal, dan dilihat oleh pembaca sebagai artikel yang masuk akal.
Aida Mardatillah
Workshop Pelatihan dan Bimbingan Publikasi Jurnal International yang diselenggarakan APJHI di Hotel UNS Inn, Solo, Kamis (28/3/2019) lalu. Foto: AID

Jurnal adalah publikasi karya ilmiah yang berisi kumpulan artikel yang terbit secara reguler, seperti dua kali atau empat kali dalam setahun. Biasanya artikel yang ditulis dalam jurnal ilmiah diproduksi oleh individu dalam komunitas ilmuwan atau perguruan tinggi. Komunitas ilmuwan bisa terdiri dari mahasiswa, guru, dosen, peneliti, professor, jurnalis. Penulisan artikel bisa dilakukan secara individual ataupun kolektif.  

 

Naskah artikel yang ditulis dalam jurnal dievaluasi oleh tim reviewer sebelum masuk ke meja editorial jurnal. Reviewer artikel jurnal biasanya lebih dari satu orang yang merupakan pakar di bidang studi tertentu sesuai topik yang ditulis dalam artikel. Dalam penulisan jurnal hukum memiliki kriteria berbeda dengan penulisan jurnal umum atau jurnal sosial.

 

Saat ini, terdapat beberapa jurnal international bereputasi, seperti Thompson Reuters dan Copernicus, CrossReff (sedang), Scopus (yang paling tinggi). Hal ini mengemuka dalam acara Workshop Pelatihan dan Bimbingan Publikasi Jurnal International yang diselenggarakan Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI) di Hotel UNS Inn, Solo, Kamis (28/3/2019) lalu. Dalam kesempatan ini, Hukumonline mencoba merangkum beberapa tips untuk mahasiswa, dosen, peneliti dan masyarakat umum agar sebuah artikel dapat masuk jurnal hukum nasional hingga international.

 

Dosen dan Peneliti Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Andri G. Wibisana mengatakan tulisan yang baik dalam pembuatan jurnal hukum baik nasional maupun internasional harus mengandung beberapa unsur, seperti adanya pernyataan (claim), bersifat baru (novelty), bukan hal yang selayaknya telah diketahui (non-obvious), berguna (utility), topik masuk akal, dan dilihat oleh pembaca sebagai artikel yang masuk akal.

 

Ia menjelaskan biasanya tulisan jurnal memiliki tipe deskriptif, preskriptif, campuran keduanya (deskriptif dan preskriptif). Namun hal yang harus diingat dan dihindari adalah tulisan yang hanya uraian deksriptif tentang hukum tertentu atau gambaran hasil survei literatur tanpa ada analisis didalamnya atau hanya mendeskripsikan bunyi undang-undang (UU).

 

“Tulisan yang baik tidak pernah hanya berisi deskripsi tentang hukum positif. Apalagi jika hanya berisi uraian tentang peraturan perundang-undangan saja. Harusnya itu memiliki analisa hukum menurut pendapat penulis didalamnya,” kata dia. Baca Juga: Teken Kerja Sama dengan APJHI, Hukumonline Segera Luncurkan Database Jurnal Hukum

 

Selain itu, tidak boleh penulisan jurnal hukum penulisnya bersikap mendua atau tidak memiliki sikap sama sekali terhadap topik yang dibahas. Hindari pula tulisan yang memuat terlalu banyak gagasan karena penulis merasa semua hal penting untuk disampaikan. Hal demikian, bisa membuat penulis gagal memilih gagasan yang menjadi fokus dari tulisannya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua