Rabu, 10 April 2019

Pentingnya Aturan Perlindungan Pegiat Antikorupsi dan HAM

DPR pernah menolak dan menyarankan aturan khusus bagi perlindungan aktivis HAM termasuk anti korupsi disisipkan dalam revisi UU HAM. Namun, pembahasan revisi UU HAM tak mengalami kemajuan di DPR.
Rofiq Hidayat
Kanan ke kiri: Wana Alamsyah, Putri Kanesia, dan Asmin Francisca. Foto: RFQ

Belum terungkapnya kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjadi catatan kelam bagi penegakkan hukum di tanah air. Sebab, dua tahun sudah kasus penganiayaan terhadap Novel yang melukai matanya secara permanen, hingga saat ini pelakunya belum diketahui. Hal ini membuktikan negara tidak serius memberikan perlindungan terhadap pegiat anti korupsi.

 

Deputi Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Putri Kanesia mengatakan pegiat anti korupsi sama halnya dengan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Sejarah membuktikan pegiat atau aktivis HAM rentan mendapat ancaman, bahkan nyawa menjadi taruhan. Begitu pula dengan pegiat anti korupsi atau penyidik KPK rentan mendapat ancaman, seperti yang menimpa Novel Baswedan.

 

Karena itu, menurutnya penting dibuat aturan setingkat UU yang mengatur perlindungan terhadap para aktivis antikorupsi dan HAM. Sebelum kasus Novel, terdapat aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun yang mengalami ancaman kekerasan. Sama halnya dengan Novel, penganiayaan yang dialami Tama pun tak jelas siapa gerangan pelakunya.

 

“Memang perlu didorong adanya perlindungan khusus terhadap aktivis HAM maupun pegiat anti korupsi,” ujar Putri Kanesia dalam sebuah diskusi bertajuk “Urgensi Penyelesaian Kasus Kriminalisasi dan Penyerangan Terhadap Pegiat Anti Korupsi” di Jakarta, Rabu (10/4/2019). Baca Juga: Berbagai Cara Desak Penuntasan Kasus Novel Baswedan   

 

Sekedar mengingatkan pada 2013 lalu, pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil telah menyodorkan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur khusus perlindungan terhadap pegiat HAM maupun anti korupsi ke DPR setelah berkonsultasi dengan Komisi Nasional (Komnas HAM) di bawah pimpinan Siti Noer Laila. Kemudian usulan ini kembali dibawa Komnas HAM ke DPR, tetapi akhirnya kandas.   

 

Alasan DPR, kesepakatan pengaturan perlindungan khusus bagi pegiat HAM maupun anti korupsi cukup dimasukan dalam draf Revisi UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, nasib Revisi UU HAM di DPR juga tak jelas kelanjutannya. Apalagi di tahun politik, sejumlah RUU pun ditengarai target penyelesaiannya tak jelas. Dengan kata lain, sepertinya belum ada kemauan dari negara untuk memberi perlindungan khusus terhadap aktivis.

 

Meski begitu, Koalisi Masyarakat Sipil terus mendorong agar adanya aturan spesifik terhadap aktivis antikorupsi dan HAM. Baginya, aturan spesifik terhadap perlindungan pegiat HAM dan anti korupsi sangat mendesak. “Kalau tidak, maka akan banyak kasus seperti Novel dan Tama yang lain,” ujarnya.

 

Anggota Divisi Korupsi Peradilan ICW, Wana Alamsyah mengakui isu perlindungan terhadap pegiat anti korupsi memang diatur dalam beberapa aturan. Seperti UU No.30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi; UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kemudian, Peraturan  Pemerintah  No. 43  Tahun 2018 tentang Tata Cara  Pelaksanaan  Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Misalnya, dalam Pasal 15 huruf a UU 30/2002, KPK berkewajiban memberi perlindungan terhadap saksi atau pelapor terhadap mereka yang menyampaikan laporan atau memberi  keterangan terjadinya tipikor. Menurutnya, ketiga peraturan perundangan tersebut mewajibkan negara memberi perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat yang memberi laporan yang berkaitan kasus-kasus korupsi.

 

“Sebab tidak ada satupun regulasi yang membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan  laporan kasus korupsi melalui cara terbuka ataupun tertutup,” ujarnya.

 

Menurutnya, selama ini serangan dari mereka yang merasa terganggu tindakan korupsinya kerap mengancam (corruptors fightback) baik ancaman fisik maupun psikis, seperti yang dialami Novel dan Tama S Langkun. Namun, implementasi beberapa aturan perlindungan terhadap masyarakat pegiat anti korupsi atau HAM itu belum berjalan optimal.

 

 

Di tempat yang sama, Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Katolik Indonesia (UKI) Atmajaya, Asmin Fransisca melanjutkan regulasi amat penting dalam memberi perlindungan terhadap setiap warga negara termasuk pegiat pembela HAM dan antikorupsi. Dia menilai negara seolah belum memiliki keinginan memberi perlindungan terhadap warga negaranya yang memiliki idealisme membela HAM dan anti korupsi.

 

“Tapi, bila terdapat UU atau aturan khusus perlindungan bagi pegiat HAM dan anti korupsi ini mesti ada lembaga pengawas, seperti Komnas HAM. Kewenangan Komnas HAM juga harus ditambah dan dikuatkan dari sebelumnya,” usulnya.

 

Menurutnya, sepanjang negara memiliki political will yang baik, akan mendukung dan mendorong terbitnya aturan khusus perlindungan terhadap pegiat HAM dan anti korupsi ini. Yang pasti, kata dia, membuat aturan setingkat UU sebagai sikap politik masing-masing para pemangku kepentingan mesti dihargai. “Ini political will dari negara,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua