Kamis, 11 April 2019

Sikap PPKHI dalam Pusaran Permenristekdikti

Kebijakan Permenrisdikti terkait Program Profesi Advokat menuai beragam respons. Salah satunya, datang dari Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI).
CT-CAT

Pada 22 Januari 2019, Mohamad Nasir selaku Menristekdikti mengesahkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019. Berdasarkan pertimbangan pasal 14 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, peraturan ini mengatur Program Profesi Advokat—salah satunya menyatakan pendidikan advokat sebagai program profesi yang mesti ditempuh selama satu hingga tiga tahun akademik. Dalam durasi tersebut, calon advokat harus memenuhi minimal 24 Satuan Kredit Semester (SKS), dengan kewajiban Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.

 

Adapun beberapa kriteria akademis tersebut juga mendukung pasal 2; manakala program profesi advokat dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Setidaknya, ada tiga syarat untuk menggelar program tersebut, di antaranya (1) perguruan tinggi telah memiliki program studi sarjana untuk ilmu hukum, (2) akreditasi minimal B, dan (3) bekerja sama dengan organisasi advokat.

 

Beda Wewenang

Kendati memiliki dasar, banyak pihak menilai disahkannya peraturan tersebut berpotensi mengakibatkan simpang siur dan pengalihan wewenang. Terlebih, peraturan tersebut bertentangan dengan regulasi sebelumnya, yakni pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

 

Berdasarkan pasal tersebut, jelas bahwa yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, sudah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), ujian, dan pengangkatan yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Ini artinya, peraturan tersebut telah mengesampingkan peran organisasi advokat untuk menggelar PKPA dan mengangkat advokat.

 

Dheky Wijaya, Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia menilai, imbas kebijakan Permenrisdikti terhadap calon advokat sebagai sesuatu yang kontroversial. Terdapat hubungan yang saling ‘menyandera’, sebab ada kewajiban PKPA harus menggandeng perguruan tinggi dengan fakultas hukum terakreditasi B. “Kebijakan Menrisdikti menaungi universitas yang tentu harus diikuti semua fakultas hukum menjadi hal yang melampaui batas kewenangan,” ujar dia.

 

Dheky melanjutkan, melalui Permenrisdikti—ada pengalihan wewenang bagi pihak kampus untuk melantik advokat. Padahal, peraturan tersebut juga mengamini bahwa sertifikat profesi hanya dapat diterbitkan oleh organisasi advokat. Kekhawatiran lain, disahkannya peraturan ini juga dapat memicu kerja sama sepihak antara beberapa fakultas hukum dengan organisasi pilihan yang dianggap menguntungkan.

 

Pada saat yang sama, kemunculan peraturan ini juga bertentangan dengan konstitusi. Setidaknya, terdapat dua putusan Mahkamah Konstitusi yang menguatkan Undang-undang Advokat, di antaranya Nomor 103/PUU-XI/2013 dan 95/PUU-XIV/2016 terkait uji materi UU 18/2003. Jadi, berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan, advokat merupakan profesi mandiri yang diberi kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri.

 

Adapun perihal kelanjutan dari Permenrisdikti Nomor 5 Tahun 2019, Dheky sangsi. Apalagi, merujuk pada calon advokat yang sudah mengikuti PKPA. Timbul pertanyaan, apakah sertifikat mereka tidak lagi berlaku?

 

“Yang kita tahu, putusan ini dikeluarkan bulan Januari. Namun, sampai saat ini, pendidikan PKPA tetap perjalan. Lalu, bagaimana dengan pengadilan tinggi yang menerima permohonan sumpah dari organisasi advokat?” ujar Dheky mempertanyakan.

 

Artikel ini merupakan kerja sama hukumonline.com dengan Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua