Selasa, 16 April 2019

9 Agenda HAM Penting Usai Pemilu

Antara lain perlindungan bagi aktivis HAM; kebebasan berpikir dan berkeyakinan; menyelesaikan pertanggungjawaban pelanggaran HAM berat; akuntabilitas untuk pelanggaran HAM di sektor bisnis kelapa sawit.
Ady Thea DA
Penyelesaian kasus HAM masa lalu bisa dimulai dari daerah. Foto: SGP

Hari pemungutan suara dalam Pemilu Serentak 2019 semakin dekat. Pesta demokrasi lima tahunan ini sangat dinanti seluruh peserta pemilu dan masyarakat karena menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif terpilih untuk periode 2019-2024. Setelah terpilih, banyak pekerjaan rumah menanti untuk segera dikerjakan, salah satunya di bidang HAM.

 

Peneliti Amnesty International, Papang Hidayat, mencatat sedikitnya ada 9 agenda HAM yang penting untuk dikerjakan pemerintah dan parlemen hasil Pemilu 2019. Pertama, menjunjung tinggi hak atas kebebasan berekspresi dan melindungi pembela HAM. Papang mengatakan dalam 5 tahun terakhir Amnesty International mencatat ada pemidanaan yang bermasalah dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik, penistaan agama, dan makar. Pemidanaan ini berujung pada penahanan karena mereka menyampaikan pendapat atau aspirasi politiknya secara damai.

 

Papang mengingatkan Indonesia telah meratifikasi kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (sipol) melalui UU No.12 Tahun 2005. Kovenan itu mengatur orang yang menghina konsep abstrak seperti agama tidak boleh di bawa ke ranah pidana, tapi perdata. Soal perlindungan bagi pembela HAM, Papang menyoroti kasus yang menimpa Novel Baswedan dan beberapa aktivis lingkungan seperti Budi Budiawan alias Budi Pego.

 

Kedua, menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama, dan berkepercayaan. Amnesty International mencatat kelompok minoritas agama seperti Syiah, Ahmadiyah, Kristen, dan komunitas lain kerap menghadapi pelecehan, intimidasi, dan serangan. Ada dari mereka yang harus mengungsi di tempat penampungan sampai puluhan tahun seperti komunitas Syiah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka tidak diizinkan kembali ke kampung halaman, kecuali pindah ke agama mayoritas.

 

Ada pula penutupan dan pengambilalihan tempat ibadah oleh otoritas setempat. Bahkan dalam beberapa kasus Amnesty International menemukan fakta pemerintah daerah menolak membuka kembali atau menerbitkan kembali izin bangunan sekalipun ada putusan pengadilan yang menguatkan posisi hukum jemaat yang terkena dampak. Misalnya kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin di Bogor, dan Gereja HKBP Filadelfia di Bekasi.

 

“Calon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif terpilih harus menyelesaikan berbagai persoalan ini,” kata Papang dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (15/4/2019). Baca Juga: Kasus Robertus Robet Dinilai Ancaman bagi Kebebasan Sipil di Masa Reformasi

 

Ketiga, memastikan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Amnesty International menerima laporan tentang pelanggaran HAM yang serius oleh polisi dan militer. Termasuk pembunuhan di luar hukum, penggunaan kekuatan yang tidak perlu, atau berlebihan, serta penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, serta tidak manusiawi selama penahanan, interogasi dan penahanan. Selama ini korban tidak memiliki akses keadilan dan reparasi. Papang menekankan salah satu perbaikan yang harus dilakukan yakni merevisi UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua