Selasa, 16 April 2019

Kecurangan Pemilu, Tempuh Jalur Konstitusional!

Seharusnya orang yang melontarkan pernyataan people power lebih baik berkonsentrasi mempersiapkan diri potensi digugat atau menggugat atas perselisihan hasil pemilu di MK.
Aida Mardatillah
Konferensi pers menanggapi wacana 'people power' di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera, Jakarta, Senin (15/4).

Pernyataan politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang akan menggunakan people power (mengerahkan kekuatan rakyat) jika terjadi kecurangan masif dalam Pemilu 2019 tanpa menempuh jalur sengketa pemilu di MK mendapat kritikan dari kalangan ahli hukum tata negara. Mereka tidak sependapat jika terjadi kecurangan dalam pemilu menempuh jalur mengerahkan kekuatan rakyat.          

 

Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat UGM) Oce Madril menilai people power jika terjadi kecurangan pemilu bukan cara/jalan yang tepat. Seharusnya, secara konstitusional menempuh jalur penyelesaian sengketa pemilu di MK yang mengedepankan keadilan hukum. Baginya, cara-cara politik seperti ini akan menindas yang lemah dan sudah tidak relevan lagi untuk kondisi saat ini.

 

“Jalur hukum melalui MK, berbeda dengan cara politik (people power) yang merupakan jalur nonhukum yang tidak memiliki landasan hukum. Untuk situasi Pemilu 2019 ini sudah tidak relevan lagi jika menggunakan kekuatan people power, tetapi harus menggunakan justice power atau constitutional power,” kata Oce Madril dalam konferensi pers di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera, Jakarta, Senin (15/4/2019). Baca Juga: Masa Tenang, Bawaslu Minta Platform Medsos Tak Sebar Iklan Kampanye

 

Selain Oce, hadir beberapa akademisi hukum tata negara yakni Direktur DPD APHTN-HAN Universitas Andalas Feri Amsari; Direktur PUSKAPSI Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono; Aktivis Pemilu dari Perludem Fadli Ramdhani; dan dihadiri pula oleh Komisioner KPU Hasyim Asyari.

 

Menurutnya, ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu bukan berarti melegalkan cara-cara inkonstitusional. Saat ini, dia melihat KPU masih bersikap independen dan kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi, kinerja KPU juga diawasi Bawaslu. Jika, ada kekeliruan KPU dapat digugat ke PTUN dan MK. “Jika masih tetap tidak percaya dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan lembaga lain terdapat pengawasan dari eksternal seperti lembaga pemantau pemilu.”

 

Direktur PUSKAPSI Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menilai pernyataan akan melakukan gerakan people power jika terjadi kecurangan pemilu tentu mengancam demokrasi. Sebab, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu secara tidak langsung diawasi oleh MK sebagai penyeimbang (check and balance).

 

Dia mengingatkan lahirnya Pasal 24C (hasil amandemen ketiga) UUD Tahun 1945 terkait kewenangan MK yang salah satunya mengadili perselisihan hasil pemilihan umum menjadi anomali. Artinya, saat pernyataan people power muncul dari seorang mantan Ketua MPR yang juga berperan merumuskan perubahan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 ini.

 

Mengenai apakah perkara sengketa Pemilu 2019 akan lebih sedikit karena adanya wacana people power, Bayu tak sependapat. Baginya, jumlah perkara sengketa Pemilu 2019 di MK diprediksi semakin bertambah karena jumlah peserta pemilunya dan daerah pemilihan (dapil) pun bertambah.

 

“Kemungkinan (potensi) kecurangan yang terjadi dalam sengketa pemilu juga bertambah. “Jadi, tak menutup kemungkinan kemandirian KPU diawasi oleh MK sebagai pemutus penyelesaian sengketa pemilu,” ujarnya.

 

Feri Amsari melihat pernyataan beberapa elit politik soal potensi people power hanya diksi hasutan dan menakut-nakuti. “Makna menggunakan people power jika kalah dalam pemilu (karena kecurangan) sama saja bermakna MK tidak akan dipercaya. Namun, MK satu-satunya jalan untuk mendapat legitimasi perselisihan hasil perolehen suara dalam pemilu bila diduga terjadi kecurangan. Jadi ini, people power jenis apa?”

 

Menurutnya, jika pada masa reformasi maka bisa saja terjadi gerakan people power yang situasinya memungkinkan untuk itu. Misalnya, keberpihakan militer, kondisi ekonomi yang carut-marut. “Tetapi kondisi kehidupan masyarakat saat ini tidak seperti itu, damai-damai saja. Berbeda degan kondisi tahun 1998,” lanjutnya.

 

Ia menyarankan agar orang yang melontarkan pernyataan people power lebih baik berkonsentrasi mempersiapkan diri potensi digugat atau menggugat atas perselisihan hasil pemilu di MK. “Untuk itu, sebaiknya kedua paslon presiden dan wakil presiden atau calon anggota legislatif melalui kader partai atau relawannya mempersiapkan, merekam jika terjadi kecurangan yang dapat dijadikan alat bukti jika terjadi sengketa pemilu di MK,” sarannya.

 

Sebelumnya, Amien Rais mengancam akan melakukan pengerahan massa bila ada kecurangan dalam Pemilu 2019. Pengerahan massa ini lebih dipilih Amien daripada menggunakan mekanisme jalur penyelesaian sengketa pemilu di MK sesuai undang-undang (UU).

 

Pernyataan itu dilontarkan saat Apel 313 pada 31 Maret 2019 lalu. Sebab, Amin menilai selama ini banyak permasalahan dalam Pemilu 2019 ini, seperti permasalahan DPT, hingga isu ketidaknetralan aparat, penyelenggara pemilu. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua