Kamis, 18 April 2019

3 Aturan Ini Jadi Rujukan Utama dalam Hukum Tata Negara Darurat

Ada yang sudah hampir berusia 50 tahun.
Muhammad Yasin
Seminar tentang Hukum Tata Negara Darurat di FHUI Depok, Senin (15/4). Foto: MYS

Pahlawan nasional, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, pernah menulis tentang hukum darurat. Hukum darurat itu adalah hukum yang sengaja diadakan dalam dan untuk keadaan darurat, yakni keadaan yang sempit dan genting, keadaan yang sangat membahayakan. Hukum darurat biasanya termuat dalam undang-undang darurat.

Mr. Iwa Kusuma Sumantri (1899-1971) berpendapat ada lima syarat yang harus dipenuhi jika pemerintah ingin membuat undang-undang darurat, yakni adanya keadaan mendesak; keamanan membahayakan dan mengancam terwujudnya negara; untuk mengatasi keadaan dan kesulitan-kesulitan yang timbul dari keadaan bahaya itu; tidak ada kesempatan untuk mebahas dengan parlemen; dan undang-undang itu hanya berlaku selama ada bahaya.

“Hukum darurat itu disusun dan berlaku untuk mengatasi kegentingan, atau setidak-setidaknya untuk dijalankan hanya dalam waktu kegentingan itu,” tulis Mr Iwa Kusuma Sumantri dalam bukunya ‘Ilmu Hukum dan Keadilan’ yang diterbitkan pada 1956.

(Baca juga: Bahasa Hukum: ‘Revolusionisasi Hukum’ ala Mr Iwa Kusuma Sumantri).

Tiga tahun setelah tulisan Menteri Pertahanan Indonesia (1953-1955) itu terbitlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Qurrata Ayuni mengatakan Perppu Keadaan Bahaya ini bukan saja salah satu aturan hukum tata negara darurat yang penting diperhatikan, tetapi juga masih berlaku. “Ini masih berlaku sampai sekarang”, ujarnya saat tampil sebagai pembicara dalam seminar Hukum Tata Negara Darurat dalam Kondisi Kebencanaan di Depok, Senin (15/4).

Dua aturan lain yang perlu diperhatikan adalah Pasal 12 UUD 1945, dan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ada beberapa fakta yang perlu diketahui mengenai ketiga aturan tersebut karena rumusannya mungkin saja berbeda. Misalnya tentang siapa yang berwenang menyatakan dan mencabut kondisi darurat.


  1. Pasal 12 UUD 1945

Pasal ini merupakan landasan konstitusional penetapan keadaan bahaya. Pasal ini menyebutkan: “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Rumusan ini salah satu pasal dalam UUD 1945 yang tidak mengalami perubahan.

Seperti halnya perang dan damai, Presiden juga berhak menyatakan keadaan bahaya. Cuma, syarat-syarat untuk dapat dikategorikan keadaan bahaya dan akibat hukumnya ditentukan dengan undang-undang. Atas dasar inilah Indonesia pernah memiliki UU No. 74 Tahun 1957 tentang Penetapan Keadaan Bahaya, yang kemudian dicabut berdasarkan Perppu No. 23 Tahun 1959.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua