Senin, 22 April 2019

Skema Pemerintah dalam Holding BUMN Penerbangan

Induk holding yang ditunjuk merupakan perusahaan dengan laba kecil dibandingkan anggota dalam grup holding lain.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrator: BAS

Rencana pemerintah membentuk holding atau kelompok usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor penerbangan terus bergulir. Rencananya, holding tersebut akan terbentuk pada semester satu tahun ini. Terdapat empat BUMN yaitu PT Garuda Indonesia  Tbk, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Pelita Air Service (anak usaha PT Pertamina) dan PT Survai Udara Penas (Penas). Nantinya, Penas akan bertindak sebagai induk holding tersebut.

 

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo menyampaikan pihaknya saat ini sedang mengkaji bentuk holding tersebut. Menurutnya, rencana holding ini salah satunya bertujuan menciptakan efesiensi biaya sektor penerbangan.  

 

Persoalan yang menjadi sorotan yaitu penunjukan SUP sebagai induk dari holding ini. Sebab, Penas merupakan perusahaan dengan laba kecil dibandingkan perusahaan lain seperti AP I dan II. Menanggapi hal tersebut, Gatot menyatakan penunjukan Penas justru dianggap jauh lebih mudah karena tidak tercatat sebagai perusahaan terbuka. Kemudian, kompleksitas bisnis Penas juga lebih sederhana dibandingkan dengan AP I dan II.

 

“Survai Penas sebagai salah satu opsi untuk holding. Garuda (Garuda Indonesia) tidak bisa karena sudah Tbk. Kemudian, Survai Penas juga lebih mudah dibandingkan AP I dan AP II yang kompleksitasnya tinggi. Dengan shell (cangkang) kecil ini akan lebih mudah sebagai holding,” jelas Gatot saat dijumpai di Gedung Kementerian BUMN, Senin (22/4).

 

Selain itu, Gatot juga menilai kondisi internal Penas juga berada dalam kondisi baik sehingga lebih memudahkan dalam pembentukan holding. Dia menjelaskan perusahaan berbisnis maskapai penerbangan tidak berjadwal ini mencatatkan laba senilai Rp 3 miliar pada 2018. “Dia (Penas) sudah laba tahun buku 2018 Rp 3 miliar. Penas memang perusahaan kecil tapi akan mudah buat sebagai holding. (Internal) enggak ada masalah karena mereka kecil jadi mudah untuk remapping lagi,” jelas Gatot.

 

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung usulan perusahaan induk atau holding penerbangan, namun dengan syarat dari sisi industri juga diberdayakan."Basically, satu sisi saya mendukung, tapi sisi lain bahwa industri-industri itu harus diperhatikan keberdayaannya," kata Budi usai membuka unjuk bicang "Peran Kartini Perhubungan untuk Keselamatan Transportasi, Keluarga dan Lingkungan" di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (18/4/2019) seperti dikutip dari Antara.

 

Budi mengimbau jangan sampai satu perusahaan tidak memiliki kinerja dengan baik karena bergantung pada induk. Justru, lanjut dia, dengan digabungkan harus memiliki upaya untuk memajukan industri bersama. “Jangan juga bergantung dengan yang lain karena dia tidak bisa melakukan effort jadi harus digabungkan,” katanya.

 

(Baca: Holding BUMN Tetap dalam Kontrol DPR)

 

Budi mengatakan pihaknya akan membahas usulan holding untuk mempelajari secara rinci. "Prinsipnya, saya dukung tapi nanti saya akan liat detail-detailnya, dan saya akan menyampaikan catatan-catatan apabila digabung apa-apa saja,” katanya.

 

Dengan adanya holding penerbangan, diyakini akan mewujudkan nilai tambah kepada perusahaan. Upaya tersebut juga didorong bahwa Indonesia diprediksi akan menjadi pasar penerbangan terbesar ke-5 di dunia pada 2037, naik dari posisi ke-8 di 2017.

 

Sebagai salah satu angggota holding BUMN penerbangan, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menyatakan pihaknya masih mengkaji rencana holding penerbangan antara manajemen dan Serikat Pekerja PT Angkasa Pura II (Sekarpura). “Mereka tidak menolak dan juga belum menerima, mereka masih bersama-sama manajemen melakukan kajian,” kata Awaluddin dalam peninjauan landasan pacu ketiga di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (11/4/).

 

Awaluddin mengaku saat ini pihaknya berfokus agar rencana holding itu sukses. “Itu kan program pemerintah dan juga sesuai dengan blueprint dari Kementerian BUMN,” katanya. Dia menilai banyak manfaat dari dibentuknya holding penerbangan, salah satunya dengan memperbesar kemampuan baik secara finansial maupun operasional.

 

Saat ini PT Angkasa Pura II tengah melakukan percepatan peningkatan kapasitas yang mana salah satu upaya dalam holding tersebut. “Percepatan penambahan kapasitas tadi bisa dilakukan dengan simplifikasi proses yang sangat lebih mudah kalau itu diturunkan ke holding,” katanya.

 

Skema holding sektor penerbangan ini merujuk pada kelompok usaha pertambangan yang terbentuk terlebih dahulu. Saat itu, pemerintah menunjuk PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang merupakan perusahaan dengan 100 persen kepemilikan sahamnya dipegang pemerintah. Inalum menjadi induk dari holding pertambangan yang terdiri dari PT Bukit Asam Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PN Timah. Kemudian, disusul PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dinyatakan pemerintah telah diakuisisi.

 

Perlu diketahui, dasar hukum pembentukan holding BUMN tertuang dalam PP No.72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No.44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

 

Mengacu pada PP No.72 Tahun 2016, Antam, Timah dan PTBA diperlakukan setara dengan BUMN, sebab pemerintah masih memegang saham dwi warna. Ketiganya juga tetap mendapatkan penugasan pemerintah dan melakukan pelayanan umum selayaknya BUMN. Selain itu, masih mendapatkan kebijakan khusus negara atau pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.

 

Selain holding tambang, pembentukan holding BUMN sebelumnya juga dilakukan terhadap PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di 2014. PTPN III menjadi induk holding BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan. Komoditi yang diusahakan adalah kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, kakao, tembakau, aneka kayuan, buah-buahan dan aneka tanaman lainnya.

 

Pembentukan holding PTPN seiring diterbitkannya PP No.72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III. Dalam website resmi PTPN III, pada 1 Oktober 2014 diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan No.468/KMK.06/2014 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PTPN III. Ini juga diikuti dengan Perubahan Anggaran Dasar PTPN III sebagai perusahaan holding atas PTPN I, PTPN II, PTPN IV s.d. PTPN XIV.

 

Sebelumnya, pembentukan holding juga dilakukan pada BUMN semen dengan induknya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pada 20 Desember 2012 perseroan berperan sebagai strategic holding company dan mengubah namanya dari PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Semen Indonesia membawahi Semen Padang, Semen Gresik, dan Semen Tonasa.

 

Lebih jauh, pembentukan holding dilakukan pada BUMN pupuk. PT Pupuk Indonesia (Persero) menjadi induk holding ditandai dengan PP No.28 Tahun 1997 yang menunjuk PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) sebagai induk perusahaan (Holding Company).  PT Pupuk Indonesia (Persero) membawahi sekitar 10 anak perusahaan, di antaranya PT Petrokimia Gresik (PKG), PT Pupuk Kujang (PKC), PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT Rekayasa Industri (Rekind), hingga PT Pupuk Indonesia Energi (PIE).

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua