Senin, 22 April 2019

Skema Pemerintah dalam Holding BUMN Penerbangan

Induk holding yang ditunjuk merupakan perusahaan dengan laba kecil dibandingkan anggota dalam grup holding lain.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrator: BAS

Rencana pemerintah membentuk holding atau kelompok usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor penerbangan terus bergulir. Rencananya, holding tersebut akan terbentuk pada semester satu tahun ini. Terdapat empat BUMN yaitu PT Garuda Indonesia  Tbk, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Pelita Air Service (anak usaha PT Pertamina) dan PT Survai Udara Penas (Penas). Nantinya, Penas akan bertindak sebagai induk holding tersebut.

 

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo menyampaikan pihaknya saat ini sedang mengkaji bentuk holding tersebut. Menurutnya, rencana holding ini salah satunya bertujuan menciptakan efesiensi biaya sektor penerbangan.  

 

Persoalan yang menjadi sorotan yaitu penunjukan SUP sebagai induk dari holding ini. Sebab, Penas merupakan perusahaan dengan laba kecil dibandingkan perusahaan lain seperti AP I dan II. Menanggapi hal tersebut, Gatot menyatakan penunjukan Penas justru dianggap jauh lebih mudah karena tidak tercatat sebagai perusahaan terbuka. Kemudian, kompleksitas bisnis Penas juga lebih sederhana dibandingkan dengan AP I dan II.

 

“Survai Penas sebagai salah satu opsi untuk holding. Garuda (Garuda Indonesia) tidak bisa karena sudah Tbk. Kemudian, Survai Penas juga lebih mudah dibandingkan AP I dan AP II yang kompleksitasnya tinggi. Dengan shell (cangkang) kecil ini akan lebih mudah sebagai holding,” jelas Gatot saat dijumpai di Gedung Kementerian BUMN, Senin (22/4).

 

Selain itu, Gatot juga menilai kondisi internal Penas juga berada dalam kondisi baik sehingga lebih memudahkan dalam pembentukan holding. Dia menjelaskan perusahaan berbisnis maskapai penerbangan tidak berjadwal ini mencatatkan laba senilai Rp 3 miliar pada 2018. “Dia (Penas) sudah laba tahun buku 2018 Rp 3 miliar. Penas memang perusahaan kecil tapi akan mudah buat sebagai holding. (Internal) enggak ada masalah karena mereka kecil jadi mudah untuk remapping lagi,” jelas Gatot.

 

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung usulan perusahaan induk atau holding penerbangan, namun dengan syarat dari sisi industri juga diberdayakan."Basically, satu sisi saya mendukung, tapi sisi lain bahwa industri-industri itu harus diperhatikan keberdayaannya," kata Budi usai membuka unjuk bicang "Peran Kartini Perhubungan untuk Keselamatan Transportasi, Keluarga dan Lingkungan" di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (18/4/2019) seperti dikutip dari Antara.

 

Budi mengimbau jangan sampai satu perusahaan tidak memiliki kinerja dengan baik karena bergantung pada induk. Justru, lanjut dia, dengan digabungkan harus memiliki upaya untuk memajukan industri bersama. “Jangan juga bergantung dengan yang lain karena dia tidak bisa melakukan effort jadi harus digabungkan,” katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua