Senin, 06 May 2019

Urgensi Penggabungan LAPS dalam Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan

OJK mengkaji akan membebaskan biaya perkara dengan nilai sengketa tertentu melalui LAPS kepada konsumen. Sehingga, lembaga jasa keuangan akan menanggung biaya tersebut.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrator: BAS

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas jasa keuangan sedang menyusun penyatuan enam Lembaga Abitrase Penyelesaian Sengketa (LAPS) dalam road map Penguatan Mekanisme LAPS 2018-2022 yang saat ini masih terpisah berdasarkan sektornya. Penggabungan LAPS ini diharapkan mampu meningkatkan perlindungan konsumen di tengah semakin terintegrasinya produk jasa keuangan. Saat ini, produk seperti bancassurance (bank-asuransi) dan unitlink (asuransi-investasi) semakin populer digunakan masyarakat.

 

Produk jasa keuangan tersebut juga memiliki tingkat risiko sengketa berbeda. Dalam berbagai kasus, konsumen sering kali kebingungan mengajukan gugatan apabila merasa dirugikan saat menggunakan produk tersebut. Terlebih lagi, perusahaan jasa keuangan yang diadukan tersebut lepas tangan atau menghindar dari tanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.

 

“Dalam road map 2018-2022 menyusun penguatan LAPS yang terintegrasi. Best practice di berbagai negara seperti Singapura, Australia dan Inggris telah terintegrasi bukan hanya efesiensi saja tetapi juga memudahkan konsumen,” jelas Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Tirta Segara, Senin (29/4).

 

Perlu diketahui, payung hukum LAPS ini berdasarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Enam LAPS yang beroperasi saat ini yaitu Badan Mediasi dan Abitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Abitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Abitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI) dan Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI).

 

Tirta menjelaskan pihaknya saat ini telah membentuk tim kecil untuk membahas tahapan penyatuan LAPS tersebut. Tim itu akan merumuskan bentuk hukum dan struktur lembaga tersebut. Selain itu, tim akan menyusun konsep pendanaan dan remunerasi sumber daya manusia (SDM).

 

Sebagai tahap awal, Tirta menjelaskan keenam LAPS ini telah meresmikan sekretarian bersama di Jakarta pada November 2018. Sekretariat tersebut semakin memudahkan konsumen mengadukan permasalahannya kepada LAPS. Sektretariat tersebut berfungsi menerima dan meneruskan penyelesaian sengketa, sosialisasi dan persiapan pengintegrasian.

 

(Baca: Menyoroti Peran LAPSPI dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan)

 

Sehubungan dengan pendanaan, Tirta menjelaskan pihaknya sedang mengkaji LAPS tersebut akan membebaskan biaya perkara dengan nilai sengketa di bawah Rp 500 juta bagi konsumen yang ingin mengadukan sengketa. Hal ini diperlukan untuk mendorong agar perusahaan jasa keuangan menyelesaikan pengaduan konsumennya secara internal atau internal dispute resolution (IDR) terlebih dahulu.

 

“Sehingga, apabila lembaga jasa keuangan tidak ingin membayar kepada LAPS tolong diselesaikan dulu secara IDR. Sehingga, nasabah tidak mengadu ke external dispute resolution (EDR),” jelas Tirta.

 

Mekanisme Penyelesaian LAPS

Sumber: OJK

 

Menanggapi rencana tersebut, Ketua LAPSPI, Himawan Edhy Subiantoro menyatakan pihaknya mendukung penyatuan LAPS tersebut. Senada dengan Tirta, dia menyampaikan penyatuan LAPS dapat memudahkan konsumen dalam penyelesaian sengketa dengan lembaga jasa keuangan.

 

Menurutnya, penyatuan LAPS ini juga memudahkan penyelesaian sengketa pada produk-produk jasa keuangan yang terintegrasi. “Latar belakang terintegrasi ini karena produk jasa keuangan semakin mingle. Misalnya, mau ambil KPR (kredit pemilikan rumah) diikat dengan asuransi jiwa,” jelas Himawan.

 

Berdasarkan kasus yang ditangani LAPSPI, Himawan menjelaskan terdapat berbagai sengketa pada produk jasa keuangan terintegrasi ini. Sehingga, dia mendorong penyatuan LAPS ini segera terbentuk sehingga lebih mengakomodasi permasalahan yang dihadapi konsumen jasa keuangan. “Penyatuan ini sudah jadi kebutuhan,” jelasnya.

 

Terdapat tiga layanan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui LAPS tersebut. Pertama, sengketa dapat diselesaikan melalui jalan mediasi atau cara penyelesaian dengan menunjuk pihak ketiga (mediator) untuk membantu para pihak bersengketa mencapai kesepakatan.

 

Kedua, ajudikasi atau penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (ajudikator) yang berhak menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara para pihak. Putusan ajudikasi mengikat para pihak jika konsumen menerima. Dalam hal konsumen menolak, konsumen dapat mencari upaya penyelesaian lainnya.

 

Ketiga, arbitrase atau penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan didasari perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase ini juga bersifat final dan mengikat para pihak.​

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua