Kamis, 09 Mei 2019

DPR Minta Pemerintah Segera Evaluasi Tarif Tiket Pesawat

Sektor pariwisata pun terkena dampaknya. Kementerian Perhubungan mesti berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait dalam menurunkan batas atas dan bawah tarif tiket pesawat ini.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Pemerintah memastikan bakal merumuskan kembali harga tiket pesawat yang melonjak pada puasa dan jelang lebaran. Karena itu, DPR bakal segera mengundang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan instansi terkait agar harga tiket pesawat segera dievalusi dan harus sesuai dengan kemampuan masyarakat.  

 

Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis menilai harga tiket pesawat saat ini sangat jauh dari harga sebelumnya. Kemenhub sebagai sektor terdepan menangani transportasi bakal dimintakan penjelasannya terkait rencana penetapan kembali tarif tiket pesawat batas atas dan batas bawah ini.   

 

“Meskipun pernyataan ini sudah disampaikan Menteri Perekonomian Darmin Nasution yang telah menegaskan bakal merumuskan kembali batas atas harga baru tiket pesawat. Namun, penjelasan Kemenhub menjadi penting berkorelasi satu dengan lainnya,” Fary kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna di Komplek Gedung Parlemen, Rabu (8/5/2019) kemarin. Baca Juga: Pemerintah Segera Rumuskan Batas Atas Baru Harga Tiket Pesawat

 

Akhir-akhir ini sebagian masyarakat pengguna transportasi dibuat resah karena tingginya kebutuhan tiket pesawat yang juga memicu harganya terutama menghadapi mudik lebaran. Karena itu, pemerintah harus segera membuat terobosan untuk mengendalikan harga tiket pesawat agar bisa terjangkau masyarakat luas.

 

Dia mengungkapkan berdasarkan keterangan Kemenhub dalam rapat kerja sebelumnya bersama komisi yang dipimpinnya, terdapat beberapa empat penyebab mahalnya harga tiket pesawat. Pertama, harga avtur. Kedua, pajak. Ketiga, bea masuk suku cadang. Keempat, biaya kendaraan udara domestik menjadi bagian tidak terpisahkan terhadap kenaikan tatif tiket pesawat. “Karenanya, ini dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam mengatasi mahalnya harga tiket pesawat.”

 

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menilai menentukan tarif tiket pesawat, tak lepas dengan nilai kurs dollar. Ketika kurs dollar naik terhadap rupiah, maka otomatis tarif tiket pesawat mengalami kenaikan. Selain itu, pembiayaan bandara menjadi salah satu pemicu kenaikan harga tiket. Harapannya, sejumlah komponen penyebab kenaikan tarif tiket pesawat dapat disubsidi pemerintah.

 

“Selain mengevaluasi tarif batas atas dan bawah jasa angkutan udara, pemerintah mesti memperhatikan keberlangsungan industri penerbangan,” kata dia.

 

Senada, Wakil Ketiua Komisi V Sigit Sosiantomo mengatakan harapan besar masyarakat terjangkaunya tarif tiket pesawat mesti direspon cepat pemerintah. Pemerintah mesti segera berkoordinasi lintas instansi untuk merumuskan besaran komponen tarif batas atas dan bawah tiket pesawat. Diharapkan terdapat keseimbangan harga dengan kebutuhan masyarakat atas transportasi udara.

 

“Pemerintah tidak boleh diam saja, waktu itu persoalannya avtur, toh avtur di dunia juga sudah turun,” kata dia.

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu masih optimis tarif tiket pesawat dapat ditekan secara maksimal. Sebab, sudah ada upaya dari pemerintah sebagai regulator sekaligus eksekutor untuk menurunkan harga tiket pesawat agar terjadi keseimbangan dan menambah aktivitas perekonomian terus meningkat.

 

Berdampak sektor pariwisata

Anggota Komisi X Anang Hermansyah pun angkat bicara. Anang menilai tingginya harga tiket pesawat berdampak negatif pada pengembangan sektor pariwisata, mulai perhotelan, kuliner, hingga ekonomi kreatif yang tersebar di banyak daerah. Menurutnya, tidak ada pilihan lain kecuali mencari cara tepat untuk menurunkan tarif tiket pesawat.

 

“Paling nyata dirasakan dampaknya terjadi di sektor pariwisata, perhotelan, dan ekonomi kreatif,” ujarnya kepada Hukumonline.

 

Menurutnya, transportasi udara menjadi pilihan masyarakat jelang mudik lebaran dan liburan anak sekolah pada akhir Mei dan awal Juni mendatang. Namun, dengan mahalnya tarif tiket pesawat menjadi masyarakat terkendala. Inisiator RUU Permusikan itu meminta pemerintah dapat membuat terobosan atas mahalnya tiket pesawat menjadi lebih murah.

 

Anang yang berlatar belakang musisi itu, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei menunjukan terdapat penurunan pengguna pesawat sebesar 1,7 juta penumpang. Hal ini bakal berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor jasa. “Penurunan penumpang pesawat cukup drastis. Ini memberi dampak penurunan jumlah wisatawan di tanah air,” katanya.

 

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyetujui jika tarif pesawat batas atas khusus kelas ekonomi tersebut diubah. Sehingga, tidak tak terlalu memberatkan masyarakat. Tetapi, Kementerian Perhubungan membutuhkan waktu untuk melakukan konsultasi publik tentang hal ini. “Saya akan tetapkan secara ritel berapa batas atas yang baru, tapi ini tergantung dari harga avtur juga,” tutur Menhub.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua