Jumat, 10 Mei 2019

DPR Prioritas Rampungkan 4 RUU Ini

DPR memiliki harapan besar yang tidak sesuai dengan kinerja anggotanya karena setiap tahun target penyelesaian RUU Prolegnas Prioritas tidak pernah tercapai.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Tersisa lima bulan masa bhakti DPR periode 2014-2019 fokus prioritaskan pekerjaan rumah di bidang legislasi. Sebab, masih banyak Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019 yang belum rampung. Karena itu, DPR di bawah pimpinan Bambang Soesatyo berupaya menyelesaikan sejumlah RUU yang telah masuk tahap akhir.

 

Bambang Soesatyo mengakui persoalan banyaknya RUU Prolegnas Prioritas 2019 yang belum rampung pembahasan di ujung akhir masa jabatan Anggota DPR. DPR yang anggotanya terdiri dari 560 orang terus berupaya merampungkan pembahasan RUU bersama pemerintah yang menjadi perhatian masyarakat.

 

Dia meminta DPR, pemerintah, DPD, memiliki komitmen yang sama dalam menyelesaikan 34 RUU yang telah masuk dalam tahap pembahasan tingkat pertama. “Kita optimis dengan komitmen bersama tersebut. Insya Allah akan lebih mudah menyelesaikan RUU yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat,” ujarnya dalam salinan pidato pembukaan masa persidangan V Tahun 2018-2019 yang diperoleh Hukumonline, Jumat (10/5/2019). Baca Juga: DPR Optimis Mampu Rampungkan 20 RUU Di Akhir Periode  

 

Bamsoet, begitu biasa disapa, memang tidak menyebutkan secara detil RUU Prolegnas Prioritas 2019 yang telah masuk dalam tahap pertama. Namun empat diantara RUU yang mendesak dinantikan masyarakat banyak. Karena itu, empat RUU yang ditargetkan rampung hingga 25 Juli 2019.

 

Pertama RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Kedua, RUU tentang Perkoperasian. Ketiga, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keempat, RUU tentang Ekonomi Kreatif.  

 

Sementara RUU yang juga berstatus dalam tahap pembahasan tingkat satu yakni Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Seperti diketahui, RKUHP belakangan sempat mendapat protes dari kalangan Aliansi Nasional Reformasi KUHP agar tidak buru-buru disahkan menjadi UU karena masih banyak masalah dalam rumusannya.

 

Selain itu, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang juga masih dalam pembahasan di tingkat pertama terus berjalan. Namun demikian, DPR tetap memberi ruang dan waktu bagi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberi masukan agar RUU tersebut agar materi muatannya menjadi lebih baik.

 

Dia mengungkapkan terdapat sejumlah RUU yang mandeg pembahasannya disebabkan pemerintah hingga kini belum mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR. Seperti RUU tentang Pertembakauan dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. Selain itu, ketidakhadiran menteri terkait yang mewakili pemerintah serta para pemangku kepentingan lain yang turut membahas RUU menjadi kendala merampungkan sebuah RUU.

 

Agar pembahasan RUU efektif dan efisien, Bamsoet meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR mengundang pihak kesekretarian Jenderal (Kesekjenan) kementerian terkait agar hadir dan ikut membahas RUU. Dia berharap langkah tersebut dapat mempercepat untuk merampungkan 34 RUU yang sudah berstatus pembahasan tahap pertama. “Jika nanti terjadi hambatan, pasti saya akan langsung telepon Menteri terkait,” ujar politisi Partai Golkar itu.

 

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Hukum Indonesia (PSHK) Muhammad Nur Solikhin sebelumnya berpandangan persoalan utama selain ketidakhadiran pemerintah, yakni memaksimalkan sistem pendukung. Mulai peneliti, tenaga ahli di alat kelengkapan dan fraksi, maupun di masing-masing anggota.

 

“Persoalannya dalam proses legislasi, bagaimana DPR mengoptimalkan ketersediaan sistem pendukung di internal maupun eksternal untuk mendukung pembahasan RUU,” ujarnya.

 

Sementara peneliti Forum Masyarakat Perduli Parlemen (Formappi) Lucius Karius menilai DPR memiliki harapan besar yang tidak sesuai dengan kinerja anggotanya. Sebab, setiap tahun target penyelesaian RUU Prolegnas Prioritas tidak pernah tercapai. Kalaupun ada pembahasan, tidak dibarengi dengan kehadiran banyak anggota dewan dalam setiap pembahasan RUU.

 

“Rencana menyelesaikan sejumlah RUU di penghujung masa bhakti mungkin saja bisa terjadi. Kita andaikan saja mereka semuanya punya hati untuk membuat legacy di akhir periode,” ujarnya.

 

Faktanya memang banyak RUU yang telah memasuki pembahasan tingkat akhir. Semestinya DPR dapat menyetujui dan mengesahkan sejumlah RUU sebelum masa akhir jabatan. “Tapi harus kita hargai untuk terakhir kali janji DPR menyelesaikan RUU sambil menunggu realitasnya seperti apa?”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua