Rabu, 22 May 2019

SPDP Terbit Tak Berarti Sudah Ada Tersangka

Proses hukum bisa dihentikan oleh kepolisian atau kejaksaan kapan saja.
Norman Edwin Elnizar
Ilustrasi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ilustrator: BAS

Setelah suatu peristiwa  diduga sebagai suatu tindak pidana, proses selanjutnya adalah memasuki tahap penyidikan. Pada tahap ini penyidik mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, proses ini berguna menemukan tersangka tindak pidana tersebut.

Adakalnya SPDP yang dikirimkan penyidik Polri ke penuntut umum menimbulkan kehebohan. Seperti yang terjadi ketika penyidik Polri mengirimkan SPDP perkara makar. Dalam surat itu tertera nama Prabowo Subianto, salah seorang calon Presiden. Belakangan, penyidik menarik kembali SPDP itu meskipun sempat menimbulkan kehebohan, bahkan ada nada kesalahpahaman tentang apa itu SPDP. Kesalahpahaman itu terutama mengenai SPDP sudah pasti ada tersangka.

Dosen hukum acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yoni Agus Setyono, menjelaskan SPDP tidak menjadi ukuran pasti penetapan status tersangka bagi siapapun yang dipanggil penyidik. “Penetapan tersangka masih nanti. Pertama kali semua yang dipanggil sebagai saksi,” kata Yoni saat dihubungi hukumonline, Selasa (21/5).

SPDP merupakan tanda bahwa penyidik memulai penyidikan suatu perkara. Berdasarkan mekanisme yang diatur Pasal 109 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada penuntut umum. Jika mencermati pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan justru merupakan langkah untuk mencari bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dan tersangka bisa ditemukan. “Menetapkan tersangka harus punya dua alat bukti yang sah,” ujar Yoni.

Pasal 109 KUHAP mengatur bahwa dalam penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hal terjadi penghentian penyidikan pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

(Baca juga: Dasar Bagi Polisi Melakukan Penyidikan).

Salah paham soal SPDP kerap terjadi di publik dalam kaitan status tersangka pihak yang disidik. Padahal, penetapan tersangka dengan terbitnya SPDP adalah dua hal berbeda. Pengiriman SPDP juga seharusnya memang bersifat internal dan tertutup.

SPDP adalah bentuk check and balances dalam menjalankan kewenangan penyidikan. Penuntut umum sebagai pemegang kekuasaan penuntutan mempunyai hak menentukan apakah suatu penyidikan telah lengkap atau belum. Dalam konteks itulah penyidik memberitahukan melalui surat kepada penuntut dimulainya penyidikan. “Semacam koordinasi saja, karena nanti yang maju (bersidang) kan jaksa,” kata Yoni lagi.

Yoni menguraikan bahwa perkara yang tengah diproses bisa dihentikan kapan saja mulai dari saat masih ditangani kepolisian hingga telah dilimpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan bisa saja merasa keberatan bahwa perkara yang dilimpahkan kepolisian sebagai perkara pidana. Selanjutnya perkara bisa dihentikan di kejaksaan. Menurut pengalaman Yoni, perkara yang sudah dinyatakan P-21 (pemberitahuan hasil penyidikan telah lengkap) ke kejaksaan pun bahkan bisa dihentikan sendiri oleh kepolisian.

(Baca juga: Bisakah Hakim Mengembalikan Berkas Kepada Jaksa?).

Ketentuan soal SPDP disebutkan sebagai berikut dalam pasal 109 KUHAP. Tampak jelas bahwa SPDP adalah tahapan untuk mencari bukti-bukti yang cukup untuk memastikan telah terjadi tindak pidana beserta siapa tersangkanya.

Putusan MK

Berdasarkan penelusuran hukumonline, pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materil Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Pasal tersebut tetap bisa berlaku konstitusional jika SPDP diserahkan penyidik kepada kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor paling lambat tujuh hari setelah terbitnya surat itu.

Pada saat itu, Kejaksaan Agung merespons putusan Mahkamah Konstitusi dan menyebutnya sebagai langkah positif. Selama ini tidak ada batasan kapan SPDP harus diberikan penyidik kepada penuntut umum. Putusan ini memberikan kepastian kepada para pihak.

(Baca juga: MK Tetapkan 7 Hari Penyerahan SPDP ke Penuntut Umum)

Dengan putusan itu maka seharusnya SPDP dikirimkan oleh penyidik kepolisian Daerah Metro Jaya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tembusan surat ditujukan pula kepada terlapor dan pihak pelapor. Di dalam SPDP tertera bahwa diduga telah terjadi tindak pidana makar atas dasar beberapa pasal KUHP secara bersama-sama dengan orang lain.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua