Kamis, 23 Mei 2019

Tak Bayar THR Buruh, Menaker Ingatkan Ada Sanksi Administratif

Kewajiban pemerintah untuk memastikan setiap buruh mendapatkan THR sesuai haknya yang dijaimin UU.
Ady Thea DA
Ilustrasi THR: BAS

Lebaran 2019 semakin dekat, Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan kepada seluruh pengusaha untuk menunaikan kewajibannya membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan bagi buruh sesuai aturan yang berlaku. Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, beberapa waktu lalu telah menerbitkan Surat Edaran No.2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan THR 2019 Bagi Buruh di Perusahaan.

 

Surat itu, intinya mengingatkan pengusaha untuk membayar THR paling lambat H-7. Dan Hanif berharap kalangan pengusaha membayar THR untuk buruh maksimal H-14.

 

Guna menerima pengaduan dan konsultasi terkait pelaksanaan THR, Menaker meresmikan Pos Komando (Posko) Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Pembayaran THR Tahun 2019 di lantai 1 Gedung B kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta.

 

Posko itu beroperasi hari kerja dan hari libur, dibuka sampai 10 Juni 2019. Selain menyambangi langsung, masyarakat juga bisa mengakses melalui telepon (021-5260488), Whatsapp (0812-1257-6261), (0813-1038-0973), surat elektronik ([email protected]), dan pranala (bit.ly/pengaduanTHR). Baca Juga:  Ini Lima Petunjuk Pembayaran THR Tahun 2010

 

Hanif menyebut pembentukan posko ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada buruh. Posko serupa juga dibentuk pada setiap dinas ketenagakerjaan di tingkat Provinsi. Melalui posko ini pemerintah berupaya agar buruh mendapatkan haknya berupa THR sesuai ketentuan.

 

Dia menegaskan bagi perusahaan yang telat membayar THR kepada buruh, akan dikenakan denda 5 persen. Ketentuan ini diatur Pasal 56 Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pengenaan denda ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada buruh.

 

Perusahaan yang tidak membayar THR akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha. Untuk menegakan aturan ini Hanif menekankan pentingnya peran petugas pengawas ketenagakerjaan. "Diperlukan peran pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pembayaran THR di perusahaan, " kata Hanif dalam peresmian Posko Pengaduan THR 2019, belum lama ini di Jakarta.

 

Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada penurunan pengaduan dan konsultasi buruh terkait pembayaran THR. Tercatat tahun 2017 jumlah buruh yang melakukan konsultasi ke Posko THR sebanyak 2.390 orang dan tahun 2018 hanya 606 orang. Jumlah pengaduan THR tahun 2018 sebanyak 412 pengaduan, tahun 2017 turun menjadi 318.

 

Salah satu provinsi yang menindaklanjuti SE Menaker No.2 Tahun 2019 yaitu pemerintah provinsi Jawa Barat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi mengatakan pihaknya telah membuka posko pengaduan THR di enam lokasi yaitu kantor pusat Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan di Bogor, Karawang, Cirebon, Bandung, dan Tasikmalaya.

 

Dengan membuka posko di sejumlah wilayah itu, Ade berharap masyarakat dapat dengan mudah mengakses posko untuk melakukan konsultasi atau pengaduan terkait pembayaran THR. Tahun 2018 Disnakertrans Provinsi Jawa Barat menerima 14 pengaduan masalah THR. "Seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti melalui forum bipartit maupun dengan memberikan teguran langsung ke perusahaan melalui pengawas ketenagakerjaan," ungkapnya.

 

Posko Pengaduan THR Provinsi Jawa Barat dapat diakses dengan melalui telepon (081223508571) dan surat elektronik ([email protected]).

 

Sekjen OPSI, Timboel Siregar berharap posko ini dapat membantu buruh yang mengalami persoalan dalam pembayaran THR. Faktanya, tidak sedikit perusahaan yang belum patuh aturan yang mewajibkan pembayaran THR secara tepat waktu. Selain menerima pengaduan, posko ini harusnya berfungsi juga melakukan pencegahan dan mengingatkan agar pembayaran THR dapat dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

 

“Sebaiknya posko ini hadir sebulan sebelum hari-H yaitu sekitar 5 Mei 2019 dengan tugas awal pencegahan dan mengingatkan, khususnya bagi perusahaan yang selama ini punya masalah dalam pembayaran THR,” ujar Timboel di Jakarta, Kamis (23/5/2019).

 

Timboel yakin Kementerian dan Dinas Ketenagakerjaan punya data perusahaan yang bermasalah dalam pembayaran THR. Melalui data itu Kementerian dan Dinas Ketenagakerjaan harus aktif melakukan pencegahan. Terkait data konsultasi dan pengaduan yang turun, semoga saja ini mengindikasikan tingkat kesadaran pengusaha untuk membayar THR semakin baik (tinggi).  

Tapi bisa saja tren penurunan ini menunjukan hal yang lain misalnya, tingkat kepercayaan buruh kepada Kementerian dan Dinas Ketenagakerjaan semakin turun, sehingga mereka enggan mengadu ke posko. Ada kecenderungan buruh merasa tidak efektif mengadu ke posko pengaduan THR ini karena ujungnya nanti petugas pengawas ketenagakerjaan akan menyarankan pekerja untuk menyelesaikan persoalan ini melalui mekanisme UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

 

Timboel tidak setuju dengan pernyataan Hanif yang menyebut pembentukan posko ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap buruh. Menurut Timboel ini merupakan kewajiban pemerintah untuk memastikan setiap buruh mendapatkan THR sesuai haknya. “Pemerintah harus memastikan seluruh hukum positif dikawal agar berjalan dengan baik, terutama pelaksanaan THR ini,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua