Sabtu, 25 Mei 2019

Kinerja Legislasi DPR Minim di Tahun Politik

Hingga Mei 2019, hanya mampu menyelesaikan tiga RUU.
Rofiq Hidayat
Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menyerahkan draft laporan hasil kerja Pansus Angket KPK kepada Ketua Rapat Paripurna Fahri Hamzah didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Agus Hermanto dalam Rapat Paripurna DPR Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/9).

Memasuki tahun terakhir masa bakti keanggotaan DPR periode 2014-2019, kinerja legislasi tak juga menunjukkan perbaikan. Hingga tersisa 4 bulan masa kerja, termasuk reses, DPR hanya mampu menyetujui bersama Pemerintah tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang. Setiap tahun politik, kinerja legislasi DPRD relatif menurun.  Padahal, fungsi yang banyak disorot masyarakat adalah fungsi legislasi DPR.

Peneliti Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius menjelaskan kinerja legislasi DPR masa sidang III dan VI tahun masa sidang 2018-2019 mengalami penurunan. Pada pengujung masa bhakti DPR periode 2014-2019, hingga Mei 2019, hanya mampu merampungkan 3 RUU menjadi Undang-Undang. Draf yang berhasil disahkan adalah UU tentang Kebidanan, UU tentang  Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta UU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Padahal, sejak awal DPR punya target ambisius, ada 55 RUU target daftar RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019. Salah satu alasan minimnya fungsi legislasi adalah lantaran DPR lebih mengedepankan fungsi pengawasan. Menurut Lucius, target Prolegnas Prioritas 2019 menjadi rencana legislasi terbanyak sepanjang periode 2014-2019. Dalam empat tahun sebelumnya paling banyak 52 RUU target.

Dibandingkan Pemerintah dan DPD, DPR menjadi lembaga penyumbang usulan RUU terbanyak dalam daftar prioritas 2019. Dari 55 RUU Prolegnas Prioritas, 35 RUU merupakan usulan DPR. Sisanya, 16 RUU usulan Pemerintah, dan 4 RUU usulan DPD. Dengan menyumbang usulan RUU terbanyak, DPR jelas punya tanggung jawab lebih banyak untuk memastikan catatan kinerja legislasi menjadi lebih baik.  Sayangnya, kata Lucius,   ambisi DPR tak lebih seperti mimpi. Realisasinya jauh dari target. “Rekam jejak itu memberitahukan bahwa kinerja DPR selalu tak pernah bisa menghasilkan lebih dari 10 RUU setiap tahunnya,” ujarnya kepada hukumonline, Jumat  (24/5).

(Baca juga: Kinerja Legislasi Lemah, Perlu Optimalisasi Peran BKD DPR).

Lucius berpedapat, 10 RUU menjadi prestasi tertinggi kinerja DPR di bidang legislasi pada 2016. Sementara pada tahun lain, DPR hanya mampu meraih 3 RUU di 2015, 6 RUU di 2017, 5 RUU di 2018, dan hingga berakhirnya dua masa sidang di tahun 2019 ini baru tiga RUU yang berhasil disahkan.

Selain itu terdapat 3 RUU Kumulatif Terbuka  yang berhasil disahkan. Yakni, RUU Pengesahan Perjanjian Masalah Pidana dengan Uni Emirat Arab,  RUU Kerja Sama Pertahanan dengan Belarusia, dan  RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Menurut Lucius, model perencanaan legislasi dengan mengurangi jumlah RUU yang ditargetkan pada tiap masa sidang menjadi terobosan yang perlu dipertahankan selanjutnya. Dengan kata lain, daftar RUU Prioritas Tahunan harus diturunkan dalam target prioritas per masa sidang agar proses pembahasan bisa terarah dan terfokus.  Sebelumnya  daftar RUU Prioritas tahunan kerapkali dikritik lantaran jumlahnya terkesan bombastis. Perencanaan yang bombastis tersebut terbukti selalu gagal menambah jumlah RUU yang dihasilkan DPR secara signifikan.

“Pembahasan yang terarah dan terfokus pada setiap masa sidang sangat mungkin bisa lebih efektif untuk menggenjot jumlah RUU yang dihasilkan dan dengan begitu bisa membantu meningkatkan kinerja legislasi tahunan DPR dalam mencapai target RUU Prioritas tahunan,” ujarnya.

(Baca juga: Meneropong Efektivitas Pembuatan UU di Tahun Politik).

Evaluasi kinerja fungsi legislasi DPR sepanjang hampir lima tahun masa bhakti membuktikan bahwa DPR 2014-2019 mengalami persoalan serius dalam menghasilkan jumlah RUU. Sedangkan RUU usulan DPD pada Daftar Prolegnas 2015-2019 belum satu pun yang berhasil disahkan. Pada daftar RUU Prioritas tahun ini terdapat 4 RUU yang diusulkan oleh DPD. Jika 4 RUU ini sampai pada berakhirnya masa bhakti DPR tak ada yang disahkan,  maka DPD dapat dinilai ‘gagal’ dalam memperjuangkan aspirasi daerah. “Khususnya melalui kehadiran regulasi yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Terpisah, Direktur Monitoring, Evaluasi, dan Penguatan Jaringan Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri berpendapat minimnya Undang-Undang yang dihasilkan DPR dari kerja legislasi menjadi catatan. Apalagi DPR dan pemerintah kecil kemungkinan mampu menuntaskan pembahasan sisa RUU prioritas lainnya. “Mengingat pelantikan anggota DPR dan Presiden/Wakil Presiden periode 2019-2024 akan dilakukan pada Oktober 2019,” ujarnya.

Menurutnya, sisa tunggakan RUU yang belum dibahas ini hanya tinggal menjadi daftar belaka. Pasalnya, sistem legislasi kita tidak mengenal luncuran otomatis antar periode masa jabatan. Artinya, RUU Prioritas yang tersisa di masa jabatan sebelumnya tidak serta merta menjadi agenda RUU Prioritas pada DPR dan Pemerintah masa jabatan berikutnya. Hal ini menunjukkan perencanaan yang bermasalah serta belum bekerjanya secara efektif monitoring dan evaluasi dalam pembentukan UU di Indonesia.

“Akankah memasuki masa persidangan dengan anggota DPR baru menjadi momentum tepat untuk membenahi sistem legislasi kita?,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua