Senin, 27 Mei 2019

BPJS Kesehatan Fokus Benahi Digitalisasi Pelayanan dan Pembiayaan

Penyebab defisit BPJS Kesehatan antara lain karena besaran iuran belum sesuai dengan perhitungan aktuaria dan ada kelompok peserta yang tidak disiplin membayar iuran. Jumlah iuran terkumpul selama 2018 sebanyak Rp81,97 triliun dan tunggakan iuran mencapai Rp2,1 triliun.
Ady Thea DA
Layanan BPJS Kesehatan. Foto: RES

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan 5 tahun dengan jumlah peserta saat ini lebih dari 221 juta jiwa. Tak mudah menyelenggarakan program yang dimandatkan konstitusi dan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ini Sebab, manfaat yang diberikan untuk peserta tergolong komprehensif, tapi besaran iurannya belum sesuai perhitungan aktuaria. Akibatnya, dana jaminan sosial (DJS) BPJS Kesehatan mengalami defisit.

 

Meski demikian, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan lembaga yang dipimpinnya ini terus berupaya meningkatkan mutu layanan. Sejak periode 2018, BPJS Kesehatan fokus membangun digitalisasi pelayanan dan pembiayaan. Selain meningkatkan mutu, langkah ini diharapkan dapat mendorong layanan lebih efektif dan efisien. Misalnya, BPJS Kesehatan terus menyempurnakan aplikasi mobile JKN. Melalui aplikasi ini peserta tidak perlu menyambangi kantor cabang BPJS Kesehatan untuk pindah fasilitas kesehatan (faskes) dan bayar iuran.

 

“Sebagian persoalan yang sering diadukan peserta ke kantor cabang BPJS Kesehatan bisa diselesaikan melalui mobile JKN, misalnya pindah faskes dan bayar iuran,” kata Fachmi dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (24/5/2019). Baca Juga: Klaim Dibayar, BPJS Kesehatan Minta RS Taat Aturan

 

Selain itu, sejak tahun lalu BPJS Kesehatan telah menerapkan rujukan daring (online). Menurut Fachmi rujukan daring membuat pelayanan menjadi lebih efektif karena peserta dirujuk ke RS yang sesuai kebutuhan medisnya. Kebijakan ini membuat antrian peserta di RS tipe B dan A berkurang.

 

Guna mempercepat verifikasi klaim, Fachmi mengatakan sekarang prosesnya sudah dilakukan secara digital. Sebelumnya, proses klaim menggunakan kertas dan dilakukan secara manual sehingga potensi kesalahan cukup tinggi. Sejalan dengan itu, Fachmi mengatakan ke depan akan digunakan teknologi pemindai sidik jari untuk setiap pelayanan. Melalui cara ini peserta tidak perlu membawa kartu peserta. Penerapan teknologi ini sebagai upaya untuk menghindari penyalahgunaan kartu peserta.

 

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai digitalisasi adalah keniscayaan dan harus dimanfaatkan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya. Upaya digitalisasi yang dilakukan BPJS Kesehatan sudah berjalan walau belum maksimal. Paling penting saat ini adalah bagaimana peserta bisa mendapat bantuan secepatnya dari BPJS Kesehatan ketika mengalami masalah.

 

Persoalannya, tidak semua peserta memiliki gawai, nomor rekening, dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Karena itu Timboel menekankan bantuan langsung dari BPJS Kesehatan masih dibutuhkan bagi peserta. Timboel mengaku sudah berulang kali mendesak BPJS Kesehatan menggunakan teknologi untuk memperkuat unit pengaduan, sehingga dapat membantu peserta misalnya mencari kamar perawatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua