Selasa, 11 June 2019

Jelang Sidang Sengketa Pilpres, Tim Kuasa Hukum BPN Siapkan Jutaan Bukti

​​​​​​​Salah satu alat bukti yang bakal dihadirkan tim kuasa hukum BPN yakni dokumen C1 atau sertifikat hasil penghitungan suara.
Ady Thea DA/ANT
Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat mendaftarkan sengketa Pilpres ke MK. Foto: RES

Proses penghitungan suara Pemilu 2019 telah selesai, dan sekarang masuk tahap penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Beberapa waktu lalu tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu tim juga melakukan perbaikan permohonan dan melengkapi berkas dan dokumen yang dibutuhkan antara lain bukti.

 

Mengutip laman MK, sejumlah tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi seperti Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana telah menyerahkan perbaikan permohonan di lobi lantai 1 gedung MK di Jakarta, Senin (10/6). Salah satu perbaikan yang dilakukan yaitu memasukkan argumen tentang status jabatan calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin yang diduga masih terdaftar sebagai pejabat BUMN.

 

Tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi mengacu Pasal 227 huruf p UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur adanya surat pernyataan pengunduran diri sebagai karyawan atau pejabat BUMN atau BUMD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu.

 

“Menurut kami hal ini harus dipertimbangkan baik-baik, yang nantinya dapat menyebabkan Paslon 01 didiskualifikasi. Calon Wapres 01 dalam laman BUMN tersebut namanya masih ada. Jika benar-benar masih ada, itu berarti melanggar aturan yang ada karena seseorang harus berhenti sebagai pejabat BUMN. Kami cek berulang kali dan meyakinkan, maka itu ada pelanggaran yang sangat serius,” kata Bambang.

 

Terpisah, calon Wakil Presiden RI nomor urut 01 Ma’ruf Amin menekankan bahwa dirinya bukan merupakan seorang karyawan di perusahaan BUMN. “Bukan (karyawan BUMN),” katanya sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (11/6). Ma’ruf pribadi menyatakan telah menyerahkan ihwal gugatan itu kepada tim hukum Tim Kampanye Nasional.

 

Hanya saja, Ma’ruf membenarkan bahwa dirinya merupakan Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Menurutnya, dua perusahaan tersebut bukanlah perusahaan BUMN, melainkan anak perusahaan BUMN. “Dewan Pengawas Syariah itu kan bukan karyawan. Dan itu bukan BUMN juga, anak perusahaan,” katanya.

 

Baca:

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua